Home > Blog > Warga Miskin Kota dan Perjuangannya

Warga Miskin Kota dan Perjuangannya

UPC (urban poor contortium) merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari berbagai macam aktor dari latar belakang beragam. UPC berdiri pada tahun 1997 dan kehadirannya dimasa Orde Baru karena melihat konteks kemiskinan yang terjadi dan mencoba membangkitkan kesadaran masyarakat tentang kondisinya melalui community organizing untuk membangun kesadaran kritis. Jadi ruang lingkup UPC bergerak pada masyarakat miskin perkotaan.

Visi dari UPC adalah menciptakan kota yang adil dan isu pluralitas sosial-ekonoomi danmisinya untuk mencapai itu semua harus ditempuh melalui pengorganisasian, advokasi dan memperluas jaringan. Pada dasarnya kelompok dibidang pengambil kebiajakan, arsitek dan planer merasa paling ahli yang kerap tidak melibatkan warga miskin kota dalam membayangkan masa depan kotanya. Jadi kita dorong suara-suara warga miskin kota untuk bersuara, tidak diwakilkan oleh kelas menengah.

Jadi tujuan pengorganisasian adalah bagaimana menggerakan warga miskin kota untuk bersuara, meningkatkan kapasitas dan memingkatkan kepercayaan diri ketika akan terlibat dalam pengambilan suatu keputusan. Sehingga konteksnya rakyat miskin kota bisa berdaulat, berdaya dan bermartabat.

Bagaimana membuat warga miskin kota berdaya adalah terkait masalah informasi. Sejauh ini informasi selalu terbatas dengan pemerintahan. Era digital, informasi belum tentu menjangkau rakyat kebanyakan, "Kita punya sejarah birokrasi yang pahit dan menjadi sejarah panjang pondasi pembangunan kebijakan publik di negara kita", tutur Guntoro Muhammad. Sehingga dalam konteks ini sudah melahirkan mentalitas warga miskin kota yang merasa di marjinalkan dan dikucilkan. Dan perlu kita tahu juga bahwa ketika warga miskin kota tidak bergerak seringnya adalah mereka tidak memiliki informasi yang jelas karena kerap kali informasi macet.

Kedua warga miskin harus bergerak tidak sendiri. Perlu kita tahu bahwa kita dibentuk untuk menjadi individual atau orang perorang dalam segala kebijakan. Dalam seluruh pengendalian yang bersifat orang-perorang ini telah menyebabkan tanggung jawab sosial hanya dimiliki oleh orang-perorang. Dampaknya adalah kenyataan ini tidak membangun solidaritas kolektif. Jadi kota-kota besar seperti Jakarta sudah dibangun sistem seperti ini bergenerasi-bergenerasi. Jadi bukan orang Jakarta kulturnya seperti individual, melainkan sistem hidupnya sudah dibentuk seperti itu. Seingga dalam proses adminitrasi ini menjadi kelemahan dan orang miskin adalah masalah administrasi.

Bagaimana menggerakkan orang harus dengan cara bersama-sama, sehingga orang tidak berpikir tidak hidup sendiri karena ada tetangga yang saling membantu. Dan terakhir adalah soal peningkatan kapasitas. Yaitu pengetahuan, data dan keterampilan. Kalau dalam skala pengorganisasian tidak ada unsur pengetahuan maka bisa berantakan. Jadi tiga itu yang harus dimiliki. Kemiskinan ini sangat luas dan beragam dimensinya hari ini ada miskin ekonomi, miskin secara kebutuhan dasar, dan miskin secara politik.

Selain itu kita juga perlu memahami bahwa kota yang dibangun secara individual telah menciptakan persaingan. Efeknya dari kenyataan ini memudarnya ketidakpercayaan masyarakat. Membangun kepercayaan, tentunya kepercayaan juga bisa hadir melalui konflik, tentunya konflik tidak perlu dikhawatirkan karena akan menciptakan jaringan kepercayaan yang semakin teruji dalam kehidupan masyarakat. Ini perlu menjadi catatan penting dalam sejarah kebijakan publik untuk masyarakat miskin kota.