Home > Blog > #KotaKitaKovid Seri Kota Tangerang Selatan - Diskusi Publik dan Peluncuran Film Dokumenter "TAHU? Tauk!"

#KotaKitaKovid Seri Kota Tangerang Selatan - Diskusi Publik dan Peluncuran Film Dokumenter "TAHU? Tauk!"

Kendati 9 bulan telah berlalu, tetap saja pandemik Covid-19 tidak pernah terperikan secara jelas, utamanya karena memang tak ada yang tahu persis bagaimana mesti menyikapi dan merespon pandemik ini. Apa yang diketahui tentang Covid-19 ini, apa yang mesti dilakukan untuk mencegahnya, apa yang mesti dilakukan ketika mengetahui ada orang lain atau bahkan bila diri sendiri terindikasi Covid-19.

Di tataran masyarakat umum tampak tak ada pengetahuan dan pengertian yang jelas soal Covid-19. Padahal, pemerintah Kota sudah melakukan berbagai upaya: membuat Satgas hingga tingkat Kelurahan dengan anggota hingga tingkat RT dan RW, membuat situs yang dapat diakses agar warga mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait pandemik, menyebarkan informasi melalui media sosial, baliho dan lain-lain.

Namun, tetap saja masyarakat terkesan miskin informasi dan pengetahuan seputar Covid-19, terlebih dalam melaksanakan aturan dan protokol yang seharusnya. Merespon fenomena ini, kegiatan #KotaKitaKovid seri Kota Tangerang Selatan pada tanggal 28 November 2020 melaksanakan diskusi publik dan launching Film dokumenter TAHU?tauk! Narasi abu-abu pandemik di Tangerang Selatan.

Kegiatan diawali dengan pemutaran sekaligus launching film dokumenter TAHU?Tauk! Narasi abu-abu pandemik Covid-19 di Tangerang Selatan. Film dokumenter ini merupakan upaya dari kawan-kawan Tangerang Selatan yang terlibat dalam kegiatan #KotaKitaKovid untuk melihat, mencari tahu dan merekam persepsi dan pengetahuan warga tentang Covid-19.

Dr. Martin L. Kattopo, S.T., M.T. selaku inisiator film dokumenter TAHU?tauk! sekaligus Dekan school of design di Universitas Pelita Harapan dan founder dari Design as Generator menjelaskan, film ini dibangun atas keingintahuannya terhadap cara masyarakat memiliki atau mendapatkan informasi. Keingintahuan ini dilandaskan pada kenyataan bahwa pemerintah (khususnya Pemerintah Kota Tangerang Selatan) telah melakukan upaya penanganan dan menyediakan platform informasi. Tapi, masih saja terjadi peningkatan kasus dan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Dari sini muncul pertanyaan, apakah informasi yang sudah disiapkan pemerintah sampai kepada masyarakat? Juga, apakah informasi itu diterapkan dalam tindakan masyarakat kota?

Setelahnya, Martin menjelaskan hasil temuannya dari proses pembuatan film dan pengumpulan data melalui berita, data lapor covid dan data esperensial sebagai berikut:

  1. Adanya perbedaan persepsi jalur komunikasi informasi dari pemerintah kota hingga warganya dan kemalasan warga untuk benar-benar mencari tahu yang sebenarnya sehingga terjadi kegagapan tentang pengetahuan yang semestinya.
  2. Injeksi pengetahuan kepada warga tidak serta merta berbuah tindakan. Hanya bila ada akibat langsung yang dirasakan warga rentang pengetahuan dan tindakan dengan cepat teratasi hal ini mengakibatkan gap (rentang) antara pengetahuan dan tindakan.
  3. Kurangnya pembangunan pengetahuan masa depan. Kita ingin dan meyakinkan diri bahwa pandemik akan berakhir dan semua kembali normal. Namun, menormalkan situasi justru menjadi peluang pembangunan persepsi dan pengetahuan yang melenceng.

Senada dengan apa yang disampaikan Martin. Anton Baptista S.Sn., M.IKom. selaku sutradara film dokumenter Tahu?Tauk! sekaligus dosen sinematografi di Universitas Pelita Harapan menyampaikan pengalamannya saat pembuataan film. Ia menceritakan, dalam proses pembuatan film dilakukan In-dept interview beberapa beberapa warga Tangerang Selatan untuk mengetahui pengetahuan dan kesadaran mereka tentang protokol Covid-19. Menariknya, ia menjumpai, rata-rata mereka yang diwawancarai ketika di hadapan kamera sadar tentang protokol kesehatan covid 19. Namun selepas itu, mereka tidak menerapkannya. Hal ini senada dengan temuan mereka bahwa terjadi gap antara pengetahuan dan tindakan.

Kemudian, materi dilanjutkan oleh Ahmad Arif selaku inisiator Lapor Covid-19 yang merupakan platform kolaboratif warga dalam mengumpulkan data dan informasi tentang Covid-19. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan bahwa data dan informasi menjadi kunci penting di era pandemi Covid-19. Tambahnya, data yang baik harus transparan dan kualitasnya teruji. Ahmad Arif mengapresiasi upaya pemerintah tiap daerah yang telah menyediakan platform informasi covid-19 bagi warga. Namun, ia menyinggung kelemahan dari data yang disajikan seperti tidak adanya data kapasitas rumah sakit atau tempat tidur yang tersedia secara online dan real time. Menurutnya, hal ini akan menyulitkan pasien gejala Covid-19 atau non-covid untuk menentukan rumah sakit.

Selain itu, kualitas data dan informasi Covid-19 yang disampaikan pemerintah menjadi sorotan. Arif menjelaskan, selama pandemi merebak di Indonesia pemerintah kerap menyampaikan disinformasi seperti pernyataan kominfo yang pernah mengganggap klorokuin ampuh menyembukan Covid-19. Sedangkan di waktu yang hampir bersamaan WHO telah menyatakan bahwa klorokuin tidak bisa menjadi penangkal Covid-19.

Lalu, Arif menambahkan, tiap harinya di tingkat kabupaten/kota sampai pemerintah pusat selalu mempublish data Covid-19. Namun, proses penjenjangan laporan data atau sirkulasi data dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat pemerintah daerah, kemudian dari tingkat pemerintah daerah ke pemerintah pusat cenderung mengalami bias data, seperti perbedaan laporan angka kematian antara Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat di tanggal 24 November 2020. Di waktu tersebut Dinas Kesehatan Jawa Tengah melaporkan bahwa angka kematian pasien Covid-19 berjumlah 3.351 jiwa, sedangkan Pemerintah Pusat melaporkan hanya 2.153 jiwa. Dari sini muncul asumsi terjadinya politisasi terhadap data Covid-19 dan usaha pemerintah dalam membangun narasi positif tentang penanganan Covid-19.

Cuplikan materi Ahmad Arif terkait fakta ketidaksinkronan antara data pusat dan daerah

Menyambung pembahasan sebelumnya, Evi Mariani selaku managing editor di Jakarta Post menjadi pemateri selanjutnya. Diawal ia menjelaskan urgnesi kehadiran scientist sebagai pemilik otoritas keilmuaan kala pandemi. Langkah pemerintah yang terburu-buru dalam merumuskan kebijakan dan tidak mengindahkan kehadiran scientist berimplikasi pada kualitas dan efektifitas kebijakan yang dikeluarkan. Evi menjelaskan, ketika informasi yang terpercaya sulit diakses dan didapat maka laporan atau informasi dari scientist dan warga menjadi berharga. Tambahnya, berkaca dari group WhatsApp lingkungan rumahnya di BSD, ia menegaskan bahwa kerjasama warga menjadi penting di kondisi ini. Namun perlu digaris bawahi, informasi dari warga perlu di tampung secara selektif.

 Sebagai penutup, beberapa pernyataan menarik yang muncul selama diskusi menjadi masukan bagi masyarakat dan secara khusus bagi pemerintah. Berikut beberapa masukan tersebut:

  1. Pentingnya distribusi dan diseminasi pengetahuan yang direncanakan berdasarkan prinsip keadilan: transparan dari atas dan terbuka atas inisiasi dari bawah, membangun pengetahuan mumpuni di tengah-tengah, milik bersama berkeadilan sosial.
  2. Pengetahuan yang baik dibangun secara kolaboratif secara setara oleh setiap pemangku kepentingan sehingga menjawab persoalan yang benar-benar ada di warga. Dari sini, membangun pengetahuan yang kolaboratif menjadi penting.
  3. Perubahan adalah keniscayaan pengetahuan. Warga dan semua pemangku kepentingan kota bersama-sama perlu membangun pengetahuan masa depan, pengetahuan hidup setelah pandemi.