Home > Blog > #KotaKitaKovid Seri Kota Depok - Antara Pilkada, Stigma dan Pandemi di Kota Depok

#KotaKitaKovid Seri Kota Depok - Antara Pilkada, Stigma dan Pandemi di Kota Depok

Dedi Supandi merupakan PJS Walikota Depok pada tanggal 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. penunjukan tersebut karena kota Depok sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dedi Supandi merasa bahwa ketika menduduki posisi Walikota sementara merasa memiliki tantangan yang besar dalam melaksanakan penanggulangan covid-19 di kota Kota Depok. Hal menarik yang dapat dilihat adalah ketika menjadi PJS Walikota Depok, Dedi Supandi diangggap mampu menurunkan zonasi covid-19 dari merah menjadi orange.

Hal yang coba dilakukan adalah bernegosiasi agar wisma mahasiswa makara universitas Indonesia dapat menjadi tempat isolasi mandiri pasien covid-19, selanjutnya info terkini adalah wisma tersebut sudh tidak bisa menampung lagi pasien covid-19. dan berkolaborasi dengan masyarakat mendirikan rumah isolasi, dan juga mebgajak tokoh masyarakat untuk mengkapanyekan bahaya covid-19 kepada masyarakat setempat.

Tantangan yang juga tidak kalah penting dari kondisi pandemi di kota Depok adalah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah. Pada dasarnya, ada kekhawatiran bahwa Pilkada dapat menjadi cluster jika tidak dilaksanakan dengan pengetatan protokol covid-19. selain itu pada saat sebelumnya partisipasi politik Pilwakot kota Depok sangat rendah, kekhawatiran Dedi Supandi juga merasa kondisi pandemi ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap angka partisipasi Pilwakot kota Depok.

Tentu tidak kehilangan ide, di masa pandemi ini, PJS Walikota Depok bergerilya kampanye dengan poster-poster agar masyarakat peduli protokol pada saat pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota berlangsung. Seperti anekdot “tutup mulutmu, suarakan pilihanmu” atau seperti “tidak ada dangdutan, yang ada tiktokan” ada pula “pakai maskermu, meski beda pilihamu”. tentunya kenyataan ini adalah rangkaian kampanye protokol yang coba digalakan oleh PJS Walikota Depok tersebut/

Selama menjadi PJS Walikota Depok, Dedi Supandi merasa tantangan terberatnya adalah bagaimana menentukan antara pilihan ekonomi dan kesehatan. Pada dasarnya, kemungkinan yang dapat direalisasikan adalah menjalankan protokol dalam semua aktifitas masyarakat sehari-hari termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi.

“Menurut Nana Shobarna bahwa sejatinya dalam pelimihan umum kepala daerah pada masa pandemi ini, SOP protokol yang sangat ketat sudah di rancang. “Tuturnya.

Terlepas dari persoalan Pilkada, sebenarnya ada masalah yan cukup serius dalam penanganan pandemi di kota Depok, terutama disebut juga oleh JJ Rizal selaku warga Depok yang turut serta berbicara dalam diskusi tersebut. Menurut JJ Rizal bahwa ratio testing PCR belum sampai satu persen, sementara angka kasusnya Depok tertinggi di Jawa Barat.

Dikutip juga dari media Tempo 15 September 2020 bahwa Mohammad Idris selaku Walikota Depok menyebut angka tes PCR belum menyentuh angka satu persen di kota Depok. Kendala ini terjadi lantaran ada perbedaan sumber data yang berbed terkait data penduduk dimana Badan Pusat Statistik menyebut terdapat 2,4 juta jiwa penduduk, sementara menurut versi kementerian hanya 1,4 juta penduduk. Maka hall inilah yang menjadi kebingungan. Sementara pada pekan kedua setelah tanggal 15 September 2020, Idris berhasil menyelenggarakan tes masif di tiap kecamatan dengan total tes sebanyak 3.000-an sampel dan terbukti memperlihatkan lonjakan angka positif covid-19 di kota Depok.

Selain itu menurut JJ Rizal bahwa kebijakan penanganan pandemi di kota Depok terkait jam malam juga tidak memperlihatkan kajian terkini terkait efektifitas kebijakan tersebut. Setidaknya yang harus digencarkan tdaik lain tidak bukan adalah jumlah tes, pelacakan kasus dan penanganan kasus itu sendiri. Jam malam yang terjadi di lapangan dikhawatirkan menumbuhkan stigma kriminalitas dan kesulitan ekonomi, tentunya harus dipikirkan kembali alternatif kebijakan yang tepat.

JJ Rizal merasa terheran-heran bahwa satgas covid-19 yang dibentuk di level RW tidak mampu bertindak untuk menyampaiakan informasi yang jelas. Sebagai contoh bahwa dilingkungan tepat tinggalnya tidak ada yang mengira bahwa terdapat kasus positif covid-19. JJ Rizal tahu informasi tetangganya yang mengidap covid-19 justeru dari postingan sosial medianya, karena tetangga tersebut membagikan cerita melalui sosmed. Namun di level satgas covid-19 tidak ada informasi apa-apa, sehingga ini bisa menjadi catatan penting terhadap penanganan dan penerapan kebijakan pandemi di kota Depok.

JJ Rizal berpendapat bahwa suasana yang tidak pasti dan kehadiran Pilkada menjadi hal yang perlu diperhatikan serius. Kedaan Pilkada juga akan berbarengan dengan hadir libur nasional momentum natal dan tahun baru, tentunya ini sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah, jangan sampai status kota Depok yang saat ini disebut sebagai zona orange bergerak menjadi warna merah gelap kembali. Selain itu, informasi tentang covid-19 harus dapat diakses kepada publik luas dan melakukan evaluasi kebijakan agar dapat mengurangi kesalahan yang terjadi di lapangan.

Dedi Supandi menyebut bahwa kehadiran dirinya sebagai PJS Walikota Depok adalah tumbuhnya kasus covid-19 cluster perkantoran dan kemudian bertransformasi menjadi cluster keluarga. Persoalannya banyaknya isolasi mandiri justeru tidak patuh, sehingga perlu ada isolasi terstruktur dengan melakukan kerjasama dengan Universitas Indonesia dengan memanfaatkan wisma Makara untuk dapat menjadi tempat isolasi mandiri.

Lalu terkait masalah kurangnnya testing, maka koordinasi dengan BNPB untuk meminjam alat tes PCR dan saat ini sudah 500-an orang tes perhari dan penambahan jumlah tenaga testing. Saat ini dengan keseriusan penaggulangan andemi di kota Depok harapannya penyelesaian masalah pandemi dapat ditangani, selain itu juga bahwa PJS Walikota Depok meminta laboratorium tes Lakpesda harus buka dihari minggu sebagai upaya dan langkah keseriusan pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini.