Home > Blog > Koalisi Navigasi Zaman COVID-19

Koalisi Navigasi Zaman COVID-19

Konferensi pers pertama Kobar (Kobar, 2020)

Selasa, 31 Maret 2020, 36 kelompok masyarakat dengan beragam latar belakang di bawah nama Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (Kobar) mempublikasikan tuntutan terhadap pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas menghadapi awal pandemi COVID-19. Rujak mewawancarai Bosman Batubara, salah seorang yang terlibat dalam pembentukan Kobar, tentang tujuan dan langkah strategis koalisi semasa pandemi untuk masyarakat Semarang.

"Sejak awal, pemerintah tidak legawa menerima COVID-19." Februari 2020, ketika COVID-19 memaksa beberapa negara mulai menutup akses mobilitas, Pemerintah Indonesia menggelontorkan dana insentif pariwisata sebesar RP298,5 miliar untuk airlines, travel agent, kegiatan promosi termasuk influencer dengan tujuan menyelamatkan pariwisata yang turun akibat pandemi. Daerah-daerah wisata yang terdampak bahkan didorong melakukan kegiatan promosi. Bosman Batubara membaca keputusan pemerintah yang kontras tersebut sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap COVID-19. "Sebagai warga negara, kami harus menyelamatkan diri, kami harus punya satu konsep, satu pemikiran, satu cara, satu tempat di mana kami bisa mendiskusikan bagaimana supaya selamat di zaman ini."

Pembentukan Kobar bukanlah proses tunggal, melainkan jejaring masyarakat sipil yang sudah terbentuk sejak lama. Ketika ajakan kolaborasi rakyat bantu rakyat ini hadir tidak sulit meyakinkan mereka untuk berkonsolidasi. Jejaring kepercayaan ini yang menjadi modal koalisi ini semakin membesar. Dari awalnya 36 kelompok masyarakat, menjadi hingga 60 koalisi yang terdiri dari beragam latar belakang, seperti NGO, buruh tani, mahasiswa, nelayan, akademisi. Koalisi tersebut mengamati banyaknya pertentangan dan ketidakjelasan dari komunikasi dan tindakan pemerintah menghadapi pandemi. Laporan Satgas COVID-19 didominasi angka terjadinya kasus, narasi optimis bahwa grafik kasus akan membaik di pertengahan tahun 2020, hingga vaksinasi yang digadang sebagai solusi. Realitasnya, simpang siur komunikasi dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang membingungkan masyarakat, bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak merata diterima, pembacaan grafik yang optimis tetapi mengabaikan prasyarat terjadinya perbaikan kurva, juga proses pengujian dan efektivitas vaksinasi yang tidak secara jelas disampaikan ke publik. Menanggapi pemerintah yang bertindak kontraproduktif selama pandemi, Kobar mengambil sikap untuk mengambil langkah strategis demi melindungi masyarakat. Kobar memang tidak memiliki akses ke seluruh masyarakat Indonesia, tetapi mereka memiliki akses ke masyarakat yang ada di desa-desa. Semua data tersebut kemudian diolah ke dalam press release dan disebarkan.

"Tujuan kami menavigasi zaman COVID-19 karena kami tahu negara gagal melakukan navigasi itu," Bosman menegaskan. Selama satu bulan, koalisi memiliki sistem riset mandiri dan merumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk menghadapi pandemi hingga mencapai sepuluh press release yang memberikan beragam sudut pandang.

Bosman percaya diri mengatakan sistem yang dibangun di Kobar mampu menghasilkan laporan periodik yang lebih baik dan lebih bisa dipercaya daripada pemerintah, juga dikerjakan tanpa uang. Sayangnya di sini pula titik berhentinya gotong-royong publikasi periodik tersebut. Tidak ada dukungan budget untuk menyokong laporan itu bertahan. Pelan-pelan setiap orang harus menghadapi realitas ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan ada tanggung jawab pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Bosman tidak menggugat mereka yang tidak mendukung usaha koalisi. Publikasi ini membuktikan ada hal yang bisa dikerjakan lebih baik daripada yang pemerintah kerjakan. "Saya ingin menunjukkan cara yang bisa dikerjakan untuk menavigasi zaman ini. Apa yang dikerjakan satgas tidak selalu menjadi benchmark. Ada cara lain untuk dalam mengagregasi informasi dan mempublikasikannya ke publik supaya orang mengerti apa yang terjadi."

Dari Rekomendasi Menjadi Aksi

Proses menyusun release adalah usaha untuk memahami situasi, salah satunya tentang kerentanan rantai produksi-transportasi-konsumsi pangan antara desa-kota dan dampak yang ditimbulkannya. Permasalahan terlihat dari distribusi yang dibatasi atau bahkan dihentikan karena perpindahan barang rawan menjadi medium transmisi COVID. Fungsi distribusi yang terhenti kemudian berpengaruh pada aktivitas perekonomian dan harga bahan pangan. Di kota, bahan pangan yang tidak terkonsumsi atau yang sudah membusuk menjadi sampah organik yang mengotori ekosistem akuatik, sementara sampah organik yang sama bisa menjadi nutrisi untuk lahan di desa. Pandemi memperlihatkan rantai pangan bukan hanya tentang ketersediaan pangan di meja makan kita, tetapi juga interaksi ruang dan keseimbangan ekosistem antara kota dan desa. Menganalisis situasi ini, koalisi kemudian mewujudkan rekomendasinya: Serikat Tani Kota Semarang (STKS).

Logo Serikat Tani Kota Semarang (STKS, 2020)

Tertulis di mukadimah STKS, inisiatif ini didirikan untuk secara pelan-pelan melikuidasi rantai pasok bahan pangan produksi-transportasi-konsumsi yang rentan terhadap pandemi dan tidak lestari secara ekologi-ekonomi. Ruang-ruang tanam yang disediakan menjadi medium  awal untuk membangun kesadaran individu atas keterkaitan dalam ekosistem. Sesederhana, memastikan kesuburan tanah sebagai medium tanam, mengalirkan air, menjaga tanaman agar tetap hidup. Memastikan tanah supaya tetap subur, memastikan pasokan air, tanaman tidak mati.

"Itu kan semua pekerjaan merawat, bagian dari kerja feminisme, diturunkan dari praktik bagaimana ibu merawat anak yang di dunia modern terdomestikasi sebagai kerja rumahan. Kerja merawat ini sangat penting, karena tanpa itu, kita tidak ada, "Bosman menggambarkan refleksinya setelah lebih dari setengah tahun mengambil bagian untuk mengusahakan STKS. Sejak Mei 2020, STKS bergerak dengan sistem pertanian kolektif di tujuh lahan di Semarang. Ada cerita di balik awal mula penggarapan setiap lahan. Plot Meteseh 1 adalah lahan sebesar 2,5 hektar yang menjadi awal STKS, setelah Bosman rutin ronda malam dan mengobrol dengan warga sekitar. Plot Greenwood merupakan tanah timbunan dari pengembang perumahan, dari mengelola lahan tersebut, STKS mengetahui realitas pembangunan perumahan di DAS yang menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem dan merugikan hunian warga. Plot Tambak Rejo merupakan wilayah hunian tepi laut Semarang yang digusur untuk proyek Normalisasi Kanal Banjir Timur Semarang. Dari lahan ini muncul gerakan Tambak Rejo Menanam, bersama warga yang terdampak COVID-19 tetapi menunjukkan ketangguhan menghadapi krisis pangan.

Plot Tambak Rejo (STKS, 2020)
Plot Lahan Greenwood (STKS, 2020)

Bentuk solidaritas lainnya juga digiatkan bersama para perempuan pekerja rumahan. COVID-19 membuat pabrik-pabrik mengambil jalan singkat memangkas produksi sehingga banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Bekerja sama dengan Yayasan Annisa Swasti, STKS menggiatkan program pendampingan para pekerja perumahan untuk mendorong mereka berdaya pangan, setidaknya dimulai dari keluarga sendiri.

Memantik menanam bersama perempuan pekerja rumahan Desa Gondoriyo (STKS, 2020)
Memantik menanam bersama perempuan pekerja rumahan Bawen (STKS, 2020)

"Kalau metriksnya ekonomi, lahan-lahan ini proyek rugi. Namun sebagai laboratorium belajar, ini tak ternilai harganya," Bosman menyoroti 'panen' cerita dari warga sekitar lahan yang sama-sama berkolaborasi menanam, ide-ide yang terpantik dari ruang-ruang diskusi, dan jejaring pertemanan baru.

Hasil praktik lapangan ini kemudian direkam dalam panduan memantik menanam untuk mereplikasi nilai dan prinsip yang telah dijalankan STKS. Selain itu, STKS juga menginisiasi Sekolah di Lahan yang mewadahi ruang-ruang diskusi untuk memahami filsafat dari gerakan STKS. Bukan hanya untuk menghadapi pandemi COVID-19 tetapi juga untuk mempersiapkan perspektif menghadapi norma baru di depan. Layaknya sekolah, SDL memiliki kurikulum yang terbagi dalam dua tingkat. Pertama adalah cara pandang yang mengupas tentang ideologi yang mendasari gerakan STKS, perspektif rantai produksi pangan dan metabolisme desa kota, dasar pengorganisasian masyarakat kota, hingga teknis dasar bertani. Tingkat berikutnya menyediakan kuliah umum dari praktisi senior dan teknis mengolah pertanian kota dari hulu ke hilir.

Dengan mengusahakan bersama ruang-ruang pertanian di dalam kota, STKS mendorong masyarakat kota untuk melihat kemampuan kota memproduksi pangannya sendiri sampai di titik yang memungkinkan untuk mendorong ekosistem yang lebih ekologis.

Referensi

Agata, V. 2020. Wawancara dengan Bosman Batubara. 13 November 2020. Zoom.

Kobar. 2020. Tolak Darurat Sipil Segera Berlakukan Karantina Wilayah. [Press Release].

Serikat Tani Kota Semarang. 2020. Mukaddimah Serikat Tani Kota Semarang. Blog.

Serikat Tani Kota Semarang. 2020. Lahan. Blog.

Serikat Tani Kota Semarang. 2020. Sekolah di Lahan. Blog.