Home > Blog > Kesenjangan dan Harapan Kala Pandemi

Kesenjangan dan Harapan Kala Pandemi

Ditulis oleh Vassilisa A. dari Rujak Center for Urban Studies

Sejak awal Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan skema bantuan sosial sembako di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya. Pada Mei 2020, RCUS bertemu langsung dengan beberapa warga dari banyak kampung kota untuk menilik realisasi bantuan. Diskusi ini dilakukan bekerja sama dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota, Urban Poor Consortium (UPC), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Amarta Institute.

Kesenjangan Bantuan

"Warga pertanyakan apakah bantuan benar-benar ada," Pak Rouf, perwakilan dari Kampung Pilar berbagi realitas tentang bantuan sembako di area tempat tinggalnya. Di Kampung Pilar sendiri, warga yang berprofesi sebagai ojek online, kehilangan penghasilan, juga yang bekerja sebagai pegawai lalu dirumahkan karena pabrik tempat mereka bekerja tidak bisa beroperasi selama pandemi. Dengan kondisi warga yang membutuhkan bantuan untuk bertahan sehari-hari, warga desa tidak mendapatkan kejelasan bantuan.

"Sudah beberapa kali mendatangi kelurahan dan aparat pemerintahan, tetapi hanya dijawab 'bukan urusan kami' atau 'kami tidak tahu'. Kami mendatangi Kementrian Desa, mereka juga tidak tahu apakah dananya sudah turun atau belum."

Wati, perwakilan dari Kampung Rawa, menyampaikan kisah berbeda tentang tidak meratanya bantuan sembako yang diterima warga kampungnya. Hanya 120 warga dari total 420 yang mendapatkan sembako. "Sembako bukan solusi yang tepat, karena warga kehilangan mata pencaharian. Pembagian sembako justru bikin warga berantem."

"Kita nggak punya uang, bantuan nggak merata dan salah sasaran. Kami semakin susah," Nenek Setiati menyampaikan keluhannya. Ceritanya mewakili warga yang tinggal di bekas gusuran Kelurahan Jaka Setia dan Pekayon. Tidak semua warga mendapatkan bantuan, termasuk dirinya. Untuk mengurus kebutuhan ini, warga harus mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang prosesnya berbelit di Kelurahan. Jangankan bantuan, kompensasi gusuran juga tidak pernah diterimanya. Keluhan tentang tidak meratanya bantuan juga disampaikan Faniya, warga Tembok Bolong, Muara Angke. Warga sudah mengumpulkan data KK dan KTP tetapi tidak semuanya mendapatkan sesuai kebutuhan. Dari pengamatannya, yang dapat hanya penguasai wilayah dan orang terdekat mereka. "Bantuan banyak banget dan sering, tetapi hanya turun ke kelompok tertentu saja."

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga berimbas pada para pengontrak. Enny Rohayati dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) mendengarkan keluhan dari pemilik kontrakan yang belum mendapatkan bayaran dari para pengontrak, sementra banyak pengontrak yang kehilangan penghasilan dan tidak mampu membayar. Mereka juga kesulitan pulang kampung karena sudah memiliki KTP DKI. Lebih sulit lagi bagi para pengontrak dengan KTP non-DKI yang tinggal lebih dari lima tahun di Jakart untuk mendapatkan kepastian bantuan. Bantuan berupa sembako tidak menyelesaikan masalah mereka. Mereka yang menerima sembako, ada yang lalu menjualnya dengan harga yang sangat murah untuk membeli kebutuhan lain, seperti susu dan pampers. Ada yang diusir dari kontrakan karena tidak bisa membayar. Untuk mereka yang sakit, tinggal di masjid dan tidak menerima bantuan.

Kondisi yang sama juga dihadapi rekan-rekan Komunitas Pedagang Kecil Ancol (KOPEKA). Saat Ancol ditutup, 50% anggota KOPEKA yang merupakan pengontrak kehilangan penghasilan untuk bertahan hidup. Beberapa dari mereka mengusahakan berdagang di rumah, tetapi hasilnya tidak bisa menutupi kebutuhan mereka, terutama yang telah berkeluarga. Penghasilan tersebut tidak hanya untuk membayar rumah, tetapi juga membeli kebutuhan keluarga seperti pampers, susu, air, gas. Mereka pun menjual barang-barang yang dimiliki, seperti gawai dan motor, untuk menutup pengeluaran. "Bantuan tidak cukup hanya dengan sembako. Harus punya solusi kepada masyarakat, khususnya pengontrak. Mereka lebih susah. Mereka dari daerah, tapi tidak bisa pulang ke sana. Ongkos tidak ada dan terpaksa bertahan di sini dengan menjual barang," tutur Donris, Koodirnator KOPEKA yang bermukim di Pademangan RW 11. Ia melanjutkan sebagian besar pengontrak tidak mendapatkan bantuan yang tersalurkan karena pemilik rumah kontrakan tidak memiliki data dan prioritas masih diberikan ke penghuni tetap wilayah.

Prioritas Warga

Enny Rohayati memprioritaskan sosialisasi PSBB hingga pemerintah level ke bawah. "Misalkan kami dari JRMK tidak pernah diam, tapi warga cenderung abai karena kami bukan pemimpin resmi," tuturnya. Namun sosialisasi juga perlu dibarengi dengan kompensasi, terutama untuk warga yang segera terdampak, seperti pemilik rumah dan pengontrak. Karena masalah bukan hanya dari kebutuhan pangan, tetapi tetap ada pengeluaran yang harus dibayarkan, biaya kontrakan, listrik, cicilan, motor, air, yang juga terkait dengan hunian warga. Bagaimana meminta warga menerapkan PSBB dan di rumah saja jika mereka tidak bisa bertahan hidup di hunian mereka?

Keakuratan data penting untuk dipastikan sebelum bantuan disalurkan. "Bantuan jangan turun sebelum kita siap dengan datanya. Yang terjadi saat ini, data yang digunakan adalah data lama, bukan data baru. Sampai kapan kita terima bantuan?" Andi Amir, warga Kampung Kerapu, menegaskan. Kebutuhan bantuan yang tepat ada di tangan para penggerak di lapangan karena setiap warga mengalami realitas dan dampak yang berbeda dari pandemi. Wati dari Kampung Rawa juga menyatakan realitas yang sama. Bantuan sembako tepat untuk warga yang masih bekerja, sementara untuk warga yang dirumahkan juga membutuhkan bantuan uang. Hunian sementara untuk para pengontrak yang terjebak di kota juga mendesak dipenuhi. "Sesusah-susahnya kita yang punya rumah, masih lebih sulit lagi bagi pengontrak," ujar Donris.

Pandemi belum terlihat akan berhenti, meski vaksinasi kini pelan-pelan diperluas jangkauannya. Kompensasi yang tepat sasaran dibutuhkan agar warga tetap bisa bertahan hidup sembari beradaptasi menuju tatanan masyarakat baru.