Keluarga di Era Pandemi:
Di Balik Masalah Pangan, Papan, dan Pendapatan

Bayangan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti kebutuhan pangan dan papan oleh para keluarga— khususnya yang bergantung pada penghasilan harian dan merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) — semakin jelas tergambar di era pandemi. Menurunnya pendapatan secara drastis telah menjadi akar masalah sulitnya untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Guna mengangkat permasalahan yang terjadi pada masyarakat sebagai dampak kebijakan maupun akibat dari pandemi covid-19, Koalisi Hak Ekonomi Sosial Budaya (Koalisi ECOSOC) membuka pengaduan independen via WhatsApp sejak tanggal 18 April 2020. Koalisi yang terdiri dari Rujak Center for Urban Studies, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Lokataru Foundation, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Urban Poor Consortium, dan Amrta Institute for Water Literacy berfokus pada tiga isu urgen yang terjadi dalam masyarakat: hak atas hunian layak, hak atas air, dan distribusi bantuan sosial.

Hingga tanggal 3 Juni 2020, terdapat total sebanyak 341 pengaduan di seluruh Indonesia. Sebanyak 198 pengaduan berasal dari DKI Jakarta dan 143 sisanya berasal dari provinsi Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan, terdapat tiga masalah utama yang sama-sama dikeluhkan pekerja DKI Jakarta dan luar DKI Jakarta selama pandemi korona yaitu terkait ketidakmampuan membayar sewa indekos atau kontrakan, menurunnya hasil pendapatan secara drastis, dan pembagian bansos dari pemerintah yang tidak merata serta salah sasaran.

Pendapatan Terjun Bebas,
Keluarga Waswas

Sorotan Utama

Pangkal permasalahan bansos berkaitan dengan minimnya akurasi data penerima bansos. Sinkronisasi antara data pemerintah (pusat dan daerah) dengan data faktual kerap menjadi alasan utamanya. Akibatnya, dijumpai distribusi bansos yang tidak merata, salah sasaran, dan menciptakan kebingungan di beberapa wilayah.

Pandemi yang berkepanjangan tak ayal membuat kondisi ekonomi terguncang. Pembatasan untuk beraktivitas dan kolapsnya beberapa sektor ekonomi (seperti pariwisata) mengakibatkan menurunnya pendapatan harian hingga pemutusan hubungan kerja.

Hilangnya pendapatan yang menjadi tumpuan memberikan efek domino yang merambah ke permasalahan lainnya. Seperti tidak dapat membayar tagihan bulanan, membayar cicilan rutin, mengakses layanan kesehatan, serta membeli kebutuhan anak seperti susu dan kuota internet untuk sekolah daring.

Tercatat, total 152 aduan yang berasal dari DKI Jakarta dan luar DKI Jakarta mengeluhkan permasalah pendapatan. Rata-Rata yang mengadukan merupakan kelompok profesi yang bergantung pada pendapatan harian seperti pekerja jasa daring, pekerja jasa konvensional, buruh harian, pedagang, dan PKL. Adapun pada kelompok profesi karyawan, rata-rata mengeluh telah dirumahkan tanpa gaji, gaji dipangkas, dan PHK tanpa pesangon.

Ketidakmampuan membayar sewa indekos atau kontrakan juga termasuk permasalahan yang kerap diadukan. Sebanyak 148 dari total 341 aduan mengeluhkan betapa sulitnya membayar biaya sewa tempat tinggal selama pandemi. Dengan detail, 102 aduan dari DKI Jakarta dan 46 aduan dari luar DKI Jakarta.

Tentu dilematis jika musti mengedepankan membayar sewa rumah daripada memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara teoritis dan konseptual, kelompok keluarga dengan pendapatan terbatas akan mengalokasikan sebagain besar pendapatannya untuk membeli makanan. Sangat ironi memang, seakan kebutuhan dasar papan dan pangan menjadi dua hal yang harus dipilih dan dikorbankan.

Anjloknya pendapatan juga menjadikan MBR menaruh harapan besar pada bansos yang dijanjikan pemerintah. Namun, masalah distribusi bansos yang kerap salah kirim dan kacau balau kembali terulang di masa pandemi ini. Tercatat, total sebanyak 135 aduan mengeluhkan masalah distribusi yang tidak tepat sasaran dan rumitnya mengurus penerimaan bansos.

Pangkal permasalahan bansos berkaitan dengan minimnya akurasi data penerima bansos. Sinkronisasi antara data pemerintah (pusat dan daerah) dengan data faktual kerap menjadi alasan utamanya. Akibatnya, dijumpai distribusi bansos yang tidak merata, salah sasaran, dan menciptakan kebingungan di beberapa wilayah.

Tentu rentetan masalah yang terjadi akibat kebijakan yang tidak efektif maupun pandemi covid-19 menghadirkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Hasil studi lain yang dilakukan Koalisi ECOSOC pada April 2020 kepada sebanyak 1.081 informan dari 34 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa hampir semua sektor pekerjaan mengaku khawatir (331 responden) dan sangat khawatir (366 responden) akan kehilangan pekerjaan.

Selain khawatir kehilangan pekerjaan, hampir semua sektor pekerjaan pun mengaku khawatir (335 responden) dan sangat khawatir (361 responden) tidak dapat membayar tagihan listrik, air, dan telepon. Kekhawatiran ini juga merembet ke permasalahan cicilan. Hampir semua sektor pekerjaan, mengaku merasa khawatir (287 responden) dan sangat khawatir (340 respoden) tidak dapat membayar cicilan kredit.

Menakar Pentingnya
Reformasi Struktural

Sorotan Utama

Terdapat tiga aspek krusial yang mampu meminimalisir dampak pandemi covid-19 terhadap kesehatan maupun aspek sosial, ekonomi, dan budaya: transparansi informasi, kapasitas negara, dan kesiapsiagaan masyarakat.

Dampak yang dirasakan oleh sebagian besar keluarga di masa pandemi dilatarbelakangi oleh dua masalah akut yang tidak pernah tuntas, yakni kemiskinan dan kesenjangan. Meski beragam masalah yang diadukan warga bersifat individual dan terasa personal, namun sejatinya hal tersebut merupakan akibat dari permasalahan struktural.

Secara khusus, dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 merupakan implikasi dari kesenjangan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Dampak tersebut dapat diminimalisir apabila pemerintah berkomitmen menjamin hak atas hidup layak, khususnya perumahan dan hak pangan, hak atas pekerjaan, serta hak mendapatkan kenyamanan kondisi kerja yang baik. Perubahan struktural jangka panjang menjadi kunci mengatasi dampak yang diakibatkan pandemi.

Belajar dari negara lain dalam menghadapi pandemi, terdapat tiga aspek krusial yang mampu meminimalisir dampak pandemi covid-19 terhadap kesehatan maupun aspek sosial, ekonomi, dan budaya: transparansi informasi, kapasitas negara, dan kesiapsiagaan masyarakat.

Pertama, transparansi informasi diperlukan oleh tenaga kesehatan dan masyarakat untuk melakukan kontrol transmisi. Kedua, kapasitas negara berperan penting untuk mencegah runtuhnya sistem kesehatan masyarakat dan memenuhi hak atas standar hidup yang layak. Ketiga, kesiapsiagaan berupa inisiatif warga dan masyarakat sipil serta upaya mitigasi mandiri merupakan faktor komplementer yang membawa kontribusi besar terhadap percepatan penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi.

Kondisi pandemi dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah, merancang, dan me ngimplementasikan perubahan secara struktural. Sehingga, jika di masa mendatang bencana pandemi terulang, pemerintah serta warga dan masyarakat sipil telah siap untuk bergotong-royong menghadapinya.

Ikuti survey kami
tentang pandemi
dan warga kota
Ikuti Survey
Lebih detil mengenai
data dan temuan
silakan unduh buklet
Unduh Buklet