Solidaritas Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Tengah Pandemi

Jaringan rakyat miskin kota (JRMK) merupakan organisasi rakyat, yang anggota dan pengurusnya terdiri dari warga kampung, pengayuh becak dan pedagang informal. Dibentuknya JRMK sendiri bertujuan untuk memberdayakan kaum yang termarjinalkan dalam pembangunan kota. Dalam melakukan pemberdayaan terdapat 3 metode yang dipakai; pengorganisasian, advokasi, dan jaringan.

Dalam melakukan pengorganisasian, media yang digunakan oleh JRMK adalah koperasi yang dibangun ditiap kampung. Dibangunnya koperasi bertujuan untuk mewadahi warga kampung, pengayuh becak atau pedagang informal dimasing-masing tempat, juga selain itu untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Saat ini, koperasi JRMK yang sudah berbadan hukum berjalan di 11 kampung.

Untuk advokasi, JRMK bersama anggotnya berusaha memperjuangkan hak asasi mereka hidup di kota. Salah satunya melalui penataan kampung secara kolaboratif dimana warga kampung juga terlibat aktif dalam membentuk konsep penataannya. Penataan kampung sendiri dilakukan guna merubah stigma negative kawasan kampung sebagai wilayah illegal atau kumuh. Selain itu pula, penataan ini dilakukan agar pemerintah merubaha model pembangunan yang selama ini diterapakan kepada kawasan kampung, yakni penggusuran dan relokasi.

Melalui jaringan, JRMK berusaha menghubungkan warga kampung dan sektor informal lainnya kepada orang-orang atau lembaga-lembaga terkait. Hal ini tak hanya menambah sumber daya dan kekuatan warga kampung. Namun juga meningkatkan posisi tawar warga dalam politik perkotaan.

Kala pandemik, anggota JRMK yang notabennya kelas menengah ke bawah tentunya merasakan dampak pandemik secara sosial ekonomi. Selain itu, pola pendampingan pun turut berubah. Pendampingan yang mengharuskan pertemuan tatap muka secara langsung, kini, karena menjaga jarak menjadi salah satu protokol kesehatan pencegahan, menyebabkan intensitas pertemuan menjadi berkurang.

“Pandemi memberi tantangan dalam proses pendampingan dan advokasi kita yah, jika sebelum pandemi pertemuan lebih intens dilakukan, semasa pandemi karena protokol mengharuskan menjaga jarak, dsb., maka intensitas pertemuan makin berkurang. Selain itu program peningkatan kualitas kampung menjadi terhambat karena pemerintah berfokus pada penanganan COVID-19”

Selain itu, mayoritas anggota yang mengandalkan pendapatan harian dan pekerjaan dengan aktivitas di luar ruangan menyebabkan anggota JRMK menjadi rentan terkena COVID-19. Tindakan stay at home pun menjadi dilematis, karena mereka dituntut antara dua pilihan; Keluar rumah mencari uang, namun beresiko tertular; Diam di rumah, maka tidak ada pendapatan.

Walau demikian, sebagai organisasi rakyat, untuk mengatasi hal ini JRMK membuat program bantuan untuk anggotanya. Di tahun 2020, secara kolektif JRMK membuat dan menggalang dana untuk pengadaan handsanitezer secara mandiri. Kemudian, guna mengadakan masker untuk para anggotanya, JRMK berjejaring dengan beberapa pihak. Lalu, JRMK juga membuka donasi melalui kitabisa.com untuk program bantuan tunai kepada warga yang membutuhkan.

Situasi tidak meratanya bantuan kepada warga, memberikan ide bagi JRMK untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Warga yang sebelumnya tidak memiliki akses pada bantuan pun akhirnya mendapat bantuan. Selain itu, JRMK secara swadaya bekerjsama dengan petani Kendeng menyediakan program beras murah untuk anggotanya.

Dalam strategi pengadaan beras murah kendeng, JRMK memberikan subsidi kepada anggotanya dari yang harga seharusnya Rp. 10.000/kg menjadi Rp. 5.000/kg. Dana subsidi ini didapat melalui platform kitabisa.com. Dalam proses pendistribusian, JRMK mengandalkan koperasi-koperasi JRMK di kampung-kampung sebagai distributor. Dengan membeli dari koperasi, warga kampung anggota JRMK bukan hanya diuntungkan dengan harga murah, tapi mereka juga akan mendapatkan SHU koperasi dan memberdayakan diri mereka sendiri

Walau JRMK secara swadaya berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya, namun dalam prosesnya, beberapa program bantuan tidak mampu berjalan dan bertahan lama. Kendalanya adalah anggota JRMK yang notaben kalangan menengah ke bawah dihadapkan pada kondisi dan sumber daya terbatas. Bantuan atau donasi yang diselenggarakan hanya mampu memenuhi kebutuhan sementara, sedangkan pandemick masih terus berlangsung dan masih tidak menemui titik terang sampai kapan.

"...ya walaupun kita sudah melakukan upaya itu yah...termasuk juga ngebantu temen-temen yang terinfeksi, mereka harus isolasi, tetapi kan mereka isolasi tetep butuh makan, dan segala macem. kita bantu supaya ada dapur umum, tetangganya yang masakin, kita yang support dananya untuk makan segala macem. Tapi tetep ga bisa mengcover semua, karena memang sumber daya terbatas, situasinya sama-sama punya situasi yang sama-sama sulit..." (Eny Rochayati)

Selain itu, Eny selaku ketua koordinator JRMK mengatakan bahwa program bantuan sosial berupa pangan yang diberikan oleh pemerintah belum mencukupi. Warga miskin kota dihadapkan bukan hanya pada pemenuhan kebutuhan pangan, tapi juga kebutuhan esensial lainnya seperti sewa kontrakan, bayar air dan listrik bulanan, ditambah biaya kuota internet yang bertambah karena anak sekolah belajar secara daring. Ia pun berharap, bahwa pemerintah harus memikirkan kembali skema perlindungan sosial yang layak dan pantas diberikan kepada warga miskin secara jangka panjang.

"Jadi pemerintah itu harus membuka mata, ini warga miskin kota butuh perhatian khusus, kami tidak hanya meminta, kami tidak berharap dikasih saja. Tapi bagaimana pemerintah memberikan kail kepada kami, memberikan alat kepada kami supaya ekonomi kami ini berdaya gitu. tidak melulu kami diberikan sembako, saya merasa sembako itu belum mencukupi. Karena kita miskin, karena posisi warga miskin bahkan sampe sembako itu dijual. karena tidak bisa dipungkiri karena kebutuhannya bukan hanya sembako. anak sekolah butuh kuota, listrik mesti dibayar, kontrakan, air butuh dibeli. itu kan kebutuhan kebutuhan lain tidak hanya makan. ada kebutuhan lain yang mesti pemerintah tau, nah bagaimana mensiasati itu PR nya pemerinta! kami gatau gimana caranya, kami hanya tau bagaiman masyarakt miskin kota terlayani secara hak, hak kami adalah tetap hidup bersama kota yang sedang berkembang ini. Silahkan pembangunan tetap berjalan tapi kemiskinan kota ini harus segera dientaskan" (Eny Rochayati)

Kota dan Air: Upaya warga Muara Angke memenuhi kebutuhan air

Air menjadi sumber kehidupan fundamental bagi mahluk hidup, termasuk manusia. Hal ini bukan dikarenakan fakta bahwa manusia membutuhkan minum saja. Akan tetapi fakta bahwa segala kegiatan dan aktivitas manusia tidak bisa terlepas dengan air seperti cuci, mandi, bahkan sampai memasak. Oleh karena itu, air dan akses terhadanya merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya difasilitasi.

Di era pandemik seperti sekarang, kebutuhan manusia akan air semakin nyata terasa. Bagaimana tidak, protokol kesehatan yang mengharuskan orang-orang mencuci tangan dan tetap menjaga kebersihan badan mengharuskan penggunaan air. Namun nyatanya, masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan air dengan mudah dan layakan, contohnya seperti kasus yang dialami oleh Muslimin, salah satu warga Muara Angke, Jakarta.

Muara Angke, merupakan salah satu wilayah pesisir yang berada di Utara Jakarta. Secara demografi, para penduduknya menghasilkan pendapatan dari hasil laut, mulai dari nelayan, pedagang ikan asin, dll. Muslimin sebagai perantau dari Sumatra yang mencari peluang di Jakarta, sejak awal kedatangannya di tahun 90’an telah menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Ia mengisahkan perjalanan hidupnya, dimana sejak permulaan ke Jakarta ia berjualan dan menjadi pemasok ikan, khususnya bandeng dan udang dari Sumatra. Setelah 10 tahun, sejak kedatangannya ke Jakarta, ia pun mulai memiliki hunian tetap di Blok Eceng, salah satu kampung di Muara Angke.

Selama tinggal di Muara Angke, ia menceritakan, bahwa perkara air selalu menjadi persoalan. Situasi Muara Angke yang dekat pesisir, dan ketiadaan akses air dari perusahaan air mengharuskan warga Muara Angke untuk membeli air dari para pemikul. Tuturnya, air di Muara Angke bagaikan barang mewah, ia pun mengibaratkan kalau warga diharuskan kaya untuk sekedar memenuhi kebutuhan airnya sehari-hari.

Muslimin sendiri menjelaskan, bahwa dalam sebulan ia mengeluarkan Rp. 500.000 untuk sekedar membeli air guna kebutuhan konsumsi. Jika dihitung dengan kebutuhan mandi, dan mencuci, Muslimin menghabiskan Rp. 1.000.000/bulan, hanya untuk air.

"…untuk minum ya mungkin sudah pake air galon semua yah, cuman untuk kebutuhan masak kita pake air pikulan. Kebutuhan air terbesar itu di cuci mandi. Kalo buat masak kan 1 pikul itu 40 liter bisa buat makan sehari semalem…tapi kalo kita gunakan untuk cuci, makan, mandi, dan segala macem., nah kita itu minimal menggunakan air bisa 5 pikul, minimal 3 pikul. nah kita satu pikul 5 rb yah, artinya kalo kita ambil angka kecilnya aja 3 pikul berarti sehari 15 rb. Lalu kita kalikan 30 hari angkanya bisa mencapai 450 rb/bulan. itu pun pemakaian dengan seirit-irit mungkin. kalo kita ambil 5 pikul 25 rb, artinya angkanya di 750 rb. jadi mangkannya bisa sampe 1 jt, kalo yang anaknya banyak yaa sudah dipaksa kaya kita" (Muslimin)

Warga tempat tinggalnya, sempat membuat air resapan dengan melakukan pengeboran selama 1 meter. Namun, air yang muncul tidak begitu layak dan berminyak. Melihat kondisi ini, Muslimin dan tetangganya pun mencoba membuat sumur bor satelit, dimana sumur bor ini memiliki ke dalaman sampai berpuluh-puluh meter. Karena biaya yang diperlukan cukup besar, secara mandiri warga mencari dan mengajukan proposal ke perusahan-perusahaan untuk mendapat bantuan dana pengadaan sumur bor satelit.

Warga pun mendapatkan bantuan dari Perusahan Nusantara Regas untuk pengeboran dan pengadaan toren air. Sisanya, warga membiayai dirinya secara swadaya. Kehadiran sumur bor satelit ini pun mengurangi pengeluaran warga untuk air sampai. Walau demikian, kapasitas sumur yang terbatas menyebabkan distribusi air yang terbatas, hanya kepada 70 rumah.

Kala pandemi, Blok Eceng bersama Rujak Center for Urban Studies mengupayakan pengadaan air bersih bagi warga kampung melalui pengadaan westafel dan kios air. Walau wastafel sudah berjalan beberapa waktu, namun, kios air mangkrak di tengah jalan akibat beberapa persoalan di internal warga. Kini, dikondisi pandemik, warga pun masih mengandalkan air pikulan sebagai cuci dan mandi, serta air galon isi ulang untuk kebutuhan konsumsi.

Muslimin pun, yang kampungnya saat ini sedang dalam proses penataan kampung, hanya berharap bahwa melalui proses penataan ini nantinya warga Muara Angke akan mendapatkan akses air dengan layak.

"Kalo kita sih bersama kawan kawan JRMK telah melakukan berbagai upaya yah, tapi kendalanya balik lagi ke pihak PAM sebagai pengelola air bersih. Dari Palyja juga yang rencananya mau melakukan pipanisasi itu ujung ujungnya mereka itu mentok di pihak PAM...kalo kita di izinkan pasti akan berjalan, tapi kalo yang atas belum memberikan izin nah kita belum bisa jalan. nah itu yang kita tunggu sampai saat ini, dan kita sungguh terlalu lama menunggu, kita sudah melakukan bor bor segala macem dan kita mungkin peluangnya ada di penataan kampung ini. karena tidak mungkin juga pemerintah menata kampung ini tanpa fasilitas air bersih..." (Muslimin)

Warga Miskin Kota dan Perjuangannya

UPC (urban poor contortium) merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari berbagai macam aktor dari latar belakang beragam. UPC berdiri pada tahun 1997 dan kehadirannya dimasa Orde Baru karena melihat konteks kemiskinan yang terjadi dan mencoba membangkitkan kesadaran masyarakat tentang kondisinya melalui community organizing untuk membangun kesadaran kritis. Jadi ruang lingkup UPC bergerak pada masyarakat miskin perkotaan.

Visi dari UPC adalah menciptakan kota yang adil dan isu pluralitas sosial-ekonoomi danmisinya untuk mencapai itu semua harus ditempuh melalui pengorganisasian, advokasi dan memperluas jaringan. Pada dasarnya kelompok dibidang pengambil kebiajakan, arsitek dan planer merasa paling ahli yang kerap tidak melibatkan warga miskin kota dalam membayangkan masa depan kotanya. Jadi kita dorong suara-suara warga miskin kota untuk bersuara, tidak diwakilkan oleh kelas menengah.

Jadi tujuan pengorganisasian adalah bagaimana menggerakan warga miskin kota untuk bersuara, meningkatkan kapasitas dan memingkatkan kepercayaan diri ketika akan terlibat dalam pengambilan suatu keputusan. Sehingga konteksnya rakyat miskin kota bisa berdaulat, berdaya dan bermartabat.

Bagaimana membuat warga miskin kota berdaya adalah terkait masalah informasi. Sejauh ini informasi selalu terbatas dengan pemerintahan. Era digital, informasi belum tentu menjangkau rakyat kebanyakan, "Kita punya sejarah birokrasi yang pahit dan menjadi sejarah panjang pondasi pembangunan kebijakan publik di negara kita", tutur Guntoro Muhammad. Sehingga dalam konteks ini sudah melahirkan mentalitas warga miskin kota yang merasa di marjinalkan dan dikucilkan. Dan perlu kita tahu juga bahwa ketika warga miskin kota tidak bergerak seringnya adalah mereka tidak memiliki informasi yang jelas karena kerap kali informasi macet.

Kedua warga miskin harus bergerak tidak sendiri. Perlu kita tahu bahwa kita dibentuk untuk menjadi individual atau orang perorang dalam segala kebijakan. Dalam seluruh pengendalian yang bersifat orang-perorang ini telah menyebabkan tanggung jawab sosial hanya dimiliki oleh orang-perorang. Dampaknya adalah kenyataan ini tidak membangun solidaritas kolektif. Jadi kota-kota besar seperti Jakarta sudah dibangun sistem seperti ini bergenerasi-bergenerasi. Jadi bukan orang Jakarta kulturnya seperti individual, melainkan sistem hidupnya sudah dibentuk seperti itu. Seingga dalam proses adminitrasi ini menjadi kelemahan dan orang miskin adalah masalah administrasi.

Bagaimana menggerakkan orang harus dengan cara bersama-sama, sehingga orang tidak berpikir tidak hidup sendiri karena ada tetangga yang saling membantu. Dan terakhir adalah soal peningkatan kapasitas. Yaitu pengetahuan, data dan keterampilan. Kalau dalam skala pengorganisasian tidak ada unsur pengetahuan maka bisa berantakan. Jadi tiga itu yang harus dimiliki. Kemiskinan ini sangat luas dan beragam dimensinya hari ini ada miskin ekonomi, miskin secara kebutuhan dasar, dan miskin secara politik.

Selain itu kita juga perlu memahami bahwa kota yang dibangun secara individual telah menciptakan persaingan. Efeknya dari kenyataan ini memudarnya ketidakpercayaan masyarakat. Membangun kepercayaan, tentunya kepercayaan juga bisa hadir melalui konflik, tentunya konflik tidak perlu dikhawatirkan karena akan menciptakan jaringan kepercayaan yang semakin teruji dalam kehidupan masyarakat. Ini perlu menjadi catatan penting dalam sejarah kebijakan publik untuk masyarakat miskin kota.

Tunawisma yang Berprofesi Sebagai Ojek Sepeda

Para pengojek sepeda ini biasanya mangkal di depan Stasiun Jakarta Kota di sisi Barat dan Utara, Pasar Esemka, Kota Tua, Glodok, TPI Muara Baru dan Muara Angke.

Malam Mulung Siang Ngamen

Nama panggilannya Roy, nama di KTP Abdul Jair, dia sebelumnya bekerja sebagai pemulung, setiap dua hari sekali hasil pulungannya dijual dan ditimbang dengan pendapatan rata-rata 100 ribu.