Suara Mereka: Perasaan, Ide, dan Imajinasi Kota Pasca Pandemi

Suara mereka merupakan bagian dari podcast Rujak Center for Urban Studies (RCUS). Melalui podcast ini, RCUS berusaha menangkap ide, perasaan, dan imajinasi kota pasca pandemi dari sudut pandang warga, aktivis, dan komunitas . Suara-suara yang berhasil kami rekam berisi beragam spektrum obrolan, mulai dari obrolan seputar kondisi lingkungan kota, solidaritas sosial sampai pendapat mereka tentang isu-isu tertentu selama pandemi.

Berikut merupakan Playlist podcast RCUS yang bisa didengar :

Perempuan dan Kesetaraan di Kala Pandemi

Sumber Foto: Harits Kamaaludin

Hari Perempuan Internasional dimaknai sebagai hari dimana kita dengan bangga merayakan pencapaian sosial, ekonomi, politik, dan budaya para perempuan di dunia. Hari tersebut sekaligus dimaknai sebagai seruan untuk bertindak dalam rangka mempercepat kesetaraan gender yang dicita-citakan oleh perempuan.

Melihat konteks yang terjadi di Indonesia, sejauh mana kita dapat turut serta merayakan Hari Perempuan Internasional? Apakah kita telah berjalan maju dalam mempercepat kesetaraan gender atau justru kita hanya jalan di tempat saja selama ini, atau bahkan kita berjalan mundur? Untuk mengetahui jawabannya, kita perlu memutar waktu satu tahun kebelakang.

Pada satu sisi, tak dapat dipungkiri bahwa kerentanan perempuan semakin tergambar jelas sejak era pandemi Covid-19. Mulai dari meningkatnya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan, rendahnya sistem jaminan kerja pada sektor tempat perempuan bekerja yang berkontribusi pada meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami perempuan, hingga meningkatnya resiko kecemasan akibat beban ganda yang harus dipikul perempuan berkeluarga dan bekerja selama pembatasan sosial skala besar berlangsung. Sejauh ini, hal-hal tersebut bukanlah suatu pencapaian apalagi patut dirayakan.

Di sisi lain, tak dapat dipungkiri pula bahwa pandemi Covid-19 telah membuka mata kita mengenai kedudukan perempuan dan laki-laki yang sejajar dimasa krisis.

Realitanya, sektor kesehatan akan lumpuh tanpa kontribusi besar para tenaga kesehatan perempuan, sektor pendidikan akan hancur tanpa peran para tenaga pendidik perempuan, sistem ekonomi akan terguncang tanpa peran para pedagang perempuan yang menjajakan makanannya di pinggir jalan, dan sektor domestik akan kacau tanpa peran ibu rumah tangga yang terdampak PHK namun dengan sadar memilih untuk menjadi manusia berdaya dengan mengusahakan berbagai cara untuk membantu perekenomian keluarga yang melemah semenjak pandemi.

Melalui momentum Hari Perempuan Internasional ini, kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para perempuan Indonesia atas fakta bahwa mereka telah berkontribusi besar di berbagai sektor yang terdampak krisis akibat pandemi. Syukur-syukur fakta tersebut dapat semakin membuka mata dan pikiran kita akan kesetaraan gender yang mutlak untuk dicapai, entah berapa tahun lagi.

Selamat Hari Perempuan Internasional! #InternationalWomensDay #IWD

#KotaKitaKovid Seri Kota Medan - Pandemi Bersemi, Ruang Terbuka Sepi?

Merdeka Walk, pusat kuliner ruang terbuka menjadi destinasi rekomendasi selama beberapa tahun terakhir di Medan. Selama waktu itu pula, Komunitas Taman menyuarakan untuk menutup area tersebut. Pusat kuliner tersebut berada di area Lapangan Merdeka Medan, sebuah situs sejarah penting bagi masyarakat Medan. "Sekarang alam yang menutup area tersebut!" Miduk Hutabarat, aktivis Komunitas Taman, melihat pandemi sebagai momentum. Bukan saja untuk kembali memperjuangkan Lapangan Merdeka, tetapi juga mendefinisikan kembali fungsi ruang terbuka hijau di Medan.

"Pemerintah dan media memiliki framing masing-masing dalam melihat pandemi. Penting bagi kita untuk menyuarakan perspektif warga." Untuk mewujudkannya, ia berkolaborasi dengan rekan-rekan dari beragam latar belakang. Dalam sebuah diskusi virtual, tujuh tokoh berbagi perspektif tentang potensi pengembangan ruang terbuka hijau kota Medan.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau perkotaan?

Dina Lumbantobing, Koordinator Women Crisis Center Sinceritas Pesada, mengawali perspektifnya dengan memaparkan peraturan kementrian terkait. Berdasarkan Permen 1/2007, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Permen tersebut mensyaratkan setiap kota harus memiliki sedikitnya 20% RTHKP, sementara kenyataannya di Medan baru memiliki 7%. Selain permasalahan luas, pemerintah juga telah mengatur sembilan pemanfaatan RTHKP di Permen PU 05/PRT/M/2008 yang secara garis besar mencakup cerminan identitas kota, sarana aktivitas perekonomian, sosial, rekreasi, dan ekologis. Dalam peraturan tersebut tertuang RTHKP ditujukan sebagai sarana aktivitas sosial yang setara untuk semua golongan, dari anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Namun, Dina Lumbantobing mempertanyakan dari perspektif kaum marginal.

Seberapa banyak yang warga tahu tentang manfaat dan hak warga terhadap RTHKP tersebut? Apa tantangan yang dihadapi oleh publik dalam mengakses RTHKP?

Menjawab pertanyaan tersebut, Dina Lumbantobing memaparkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Pertama, kesenjangan akses. Area taman umumnya terletak di area privat, seperti perumahan, menengah ke atas, jauh dari pemukiman menengah ke bawah. Kedua, jalur transportasi yang tidak selalu mendukung untuk mengakses ruang hijau terbuka yang tersedia, terutama untuk keamanan pejalan kaki yang berada di area tersebut. Faktor berikutnya adalah kenyamanan dan kebersihan selama berada di ruang terbuka. Sampah yang terlihat di ruang-ruang terbuka hijau, tidak adanya toilet publik, hingga minimnya fasilitas yang mendorong orang menggunakan RTHKP. Akses bagi semua orang juga menjadi tantangan yang berulang muncul. Apakah jalan setapak bisa diakses oleh kaum difabel? Apakah penerangan kota membuat perempuan merasa aman berada di ruang terbuka hijau saat malam? Bagaimana dengan premanisme, orang dengan gangguan jiwa, yang terkadang ditemukan berkeliaran? Seringkali ruang terbuka hijau dikonstruksi untuk memenuhi estetika dan ekologis, tetapi tidak bisa digunakan oleh warga.

Meuthia Fadila, Ketua Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia (ASWGI), dan Yurisna Tanjung, Ketua Pusat Studi Gender & Anak (PSGA) UMSU, juga memaparkan pentingnya memikirkan RTHKP yang ramah anak. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) tercakup dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. RBRA mengakomodasi kegiatan bermain anak, dari kandungan dalam kandungan hingga sebelum 18 tahun, yang aman, nyaman, terlindung dari kekerasan dan tindakan diskriminatif. RBRA didesain untuk menjadi ruang mengembangkan kecerdasan intelektual, sosial, motorik, dan bahasa. Dari observasi tim Meuthia Fadila dan Yurisna Tanjung, pemerintah kota Medan belum memenuhi kebutuhan ini.

Sebenarnya, desain dan fasilitas RBRA tidak rumit, malah diusahakan untuk murah dan sederhana, tetapi tetap sesuai dengan kebutuhan penggunanya, termasuk anak-anak difabel. Area tidak perlu luas tetapi minimal memiliki 5 jenis permainan yang kreatif dan inovatif menggunakan kearifan lokal. RBRA ini haruslah gratis untuk diakses semua pihak. Saat ini, kebutuhan untuk rekreasi anak masih tergantung sekali pada kemampuan ekonomi keluarga, karenanya peran pemerintah kota penting untuk menutupi kesenjangan antarkelas.

Di awal pandemi, tantangan akses terhadap RTHKP menjadi semakin jelas. Awalnya, pemerintah menutup taman kota, hutan kota, lapangan, dan RTHKP lain untuk menghindari terjadinya kerumunan. Namun penutupan ini kontraproduktif dengan anjuran pemerintah untuk memperbanyak olahraga demi meningkatkan imun tubuh."Obat yang penting bagi kita: vitamin D dari sinar matahari. Nah, tapi bagaimana orang mau berolahraga, tapi tempatnya padat? Bagaimana kita yakin untuk berolahraga dengan aman dengan tidak pakai masker, kalau RTHKP kita tidak menjamin untuk bisa berjarak atau tidak berkerumun?" dr. Delyuzar dari Jaringan Kesehatan Masyarakat mendukung pemaparan yang diberikan Bu Dina Lumbantobing. Dengan jumlah pasien rumah sakit yang membludak karena COVID, juga masih ditambah pasien dari penyakit lainnya, dr. Delyuzar juga mencermati kebutuhan ruang terbuka hijau di dalam area rumah sakit.

"Kalau kita nonton sinetron, pasien diantarkan keluarganya ke taman-taman rumah sakit," dr. Delyuzar mendeskripsikan cerminan realitas berbeda yang diangkat media. "Tapi ini sudah hampir tidak ada lagi di bangunan rumah sakit modern. Padahal, bangunan rumah sakit yang sesungguhnya harusnya ada taman."

Observasi singkat Komunitas Taman terhadap RTHKP menunjukkan semakin sepinya taman dan lapangan kota yang biasanya dipadati oleh warga. Komunitas Taman melakukan observasi di lima area yakni Lapangan Merdeka, Lapangan Benteng, Taman Ahmad Yani, Stadion Teladan, dan Taman Beringin. Meskipun mobilitas masyarakat terbatas selama pandemi, tetapi data dari Google Mobility menunjukkan hal yang berbeda. Jono Sianipar dari Kawal Kovid Sumut memaparkan data mobilitas penduduk Sumatra Utara dari April hingga November 2020. Data tersebut mendata pergerakan pengguna Google secara anonim yang menyalakan pengaturan pelacakan lokasi.

Sumber: COVID-19 Mobility Reports, 7 November 2020

Berkebalikan dengan observasi awal Komunitas Taman yang menemukan berkurangnya keramaian publik di ruang terbuka hijau, data ini  menunjukkan adanya akses yang signifikan ke area taman. Aktivitas belanja dan rekreasi juga berada di garis normal. Meskipun data ini tidak bisa mewakili perilaku masyarakat Medan, temuan ini bisa menjadi awal baru untuk meneliti perubahan kebutuhan masyarakat terhadap RTHKP. Berangkat dari potensi inilah, juga kesempatan untuk menciptakan skenario baru terhadap RTHKP, Miduk Hutabarat, aktivis Komunitas Taman, bekerja sama dengan Destanul Aulia, dari Medan City Merdeka merencanakan sebuah survei persepsi dan kebutuhan warga terhadap RTHKP.

Apa saja rekomendasi untuk skenario RTHKP setelah pandemi?

"Pandemi ini hanya sebagai pemicu. Pedoman kita bagi aktivis untuk mendorong kebijakan kota," ungkap Miduk Hutabarat, "Seluruh warga mengakses ruang terbuka, bukan hanya untuk kesehatan saja, tetapi juga sarana bertemu dengan warga lain. Ini juga akan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai makhluk sosial."

Rekomendasi pertama diberikan oleh dr. Delyuzar yang menekankan pentingnya ruang terbuka hijau di bangunan rumah sakit. Ia berangkat dari eksistensi sanotarium. Dulu, saat TBC belum ditemukan obatnya, para pasien diisolasi keluar kota di daerah dataran tinggi seperti Brastagi, Bukittinggi, dan Lembang. Sanatorium lebih mirip seperti tempat peristirahatan, alih-alih rumah sakit yang kaku, dengan ruang terbuka hijau yang luas sebagai tempat pasien berjemur dan bersosialisasi. Konsep seperti inilah yang dibutuhkan di rumah sakit modern.

Di sebuah RS di Medan, digagas oleh aktivis LSM. Direktur RSnya mantan direktur BKBI. Dokter yang s2 dan s3nya hukum kesehatan. Di bagian atas RS tersebut ada ruang terbuka, pasien bisa melakukan kegiatan berjemur, ada instruktur olahraganya, ada pertemuan sosial. RS lain terkurung di kamar masing-masing. Hal ini sudah coba diterapkan di RS Santa Elisabeth Medan. Pasien COVID-19 bisa berjemur dan melakukan olahraga di atap rumah sakit yang disediakan sebagai ruang terbuka yang bisa diakses pasien.

Aktivitas olahraga di atap rumah sakit
Sumber: Dokumentasi pribadi dr. Delyuzar, 2020

Saat ini, rumah sakit umumnya tidak memiliki ruang khusus untuk menangani pasien COVID. Perlu ada zona yang memisahkan interaksi antarpasien dan kerabat pasien di dalam rumah sakit. Tingkat kematian petugas kesehatan juga masih tinggi, meski sudah mengenakan APD lengkap. Ruang terbuka hijau di lingkungan rumah sakit juga mendukung kesehatan pasien. Di sanalah, pasien bisa berjemur, berolahraga dan berjarak antarorang, serta tetap ada interaksi sosial.

Jono Sianipar memberikan rekomendasi berikutnya tentang RTHKP, khususnya setelah melihat interaksi di tengah pandemi. Pertama, RTHKP perlu diperluas dan dibangun merata. dengan menyeimbangkan fungsi sosial dan kesehatan masyarakat. Hal ini bisa diwujudkan dengan mendesain kerapatan vegetasi yang mempertimbangkan ruang gerak warga. Pembangunan terpusat perlu dihindari untuk memperpendek jarak perjalanan warga dalam mengakses RTHKP. Kedua, protokol kesehatan dan kelengkapan sanitasi penting disediakan demi keamanan dan kenyamanan warga. Protokol kesehatan tersebut mencakup, pembatasan jenis aktivitas, jadwal kunjungan untuk membatasi kerapatan pengunjung. Ketiga, jalur transportasi dan parkir kendaraan, termasuk untuk pejalan kaki dan pesepeda, perlu didesain. Akses ini juga termasuk tersedianya internet di RTHKP. Jono Sianipar juga menyarankan kewenangan pengelolaan diarahkan ke tingkat kelurahan untuk memastikan meratanya pengelolaan.

Kesetaraan akses untuk setiap warga juga menjadi fokus dari Dina Lumbantobing. Salah satunya adalah pelibatan kaum perempuan, anak, kaum difabel, lansia, dan keluarga miskin di desain perkotaan. Menggunakan metode partisipatif untuk menggali kebutuhan semua pihak demi terciptakan ruang publik yang inklusif, nyaman, dan aman. Selain itu, perencanaan desain kota perlu didukung oleh pengumpulan data, analisis, dan penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, etnis, identitas gender, kebutuhan khusus kaum difabel, dan meliputi semua kelas masyarakat. Khusus untuk perempuan, pentingnya perspektif untuk memadukan ruang khusus perempuan dan ruang ramah perempuan. Selain perempuan, anak juga merupakan pihak yang penting dalam desain kota. Meuthia Fadila dan Yurisna Tanjung mendorong adanya ruang terbuka hijau dan ruang bermain ramah anak di setiap lingkungan perumahan dan kecamatan. Pihak sekolah juga perlu menyediakan halaman sekolah untuk bermain dan beraktivitas. Selama masa pandemi, penting juga bagi pemerintah kota dan sekolah untuk menyediakan akses ke RBRA dengan protokol kesehatan yang memadai. Berada di rumah saja juga memengaruhi kesehatan mental dan perkembangan kecerdasan sosial anak. Desain kota yang multiperspektif penting untuk peningkatan kualitas kota. Banyaknya alih fungsi lahan RTHKP dan pembangunan lahan untuk komersialisasi perlu diimbangi dengan pembangunan pusat aktivitas lain seperti taman budaya, gedung kesenian, rekreasi, dan penghijauan. Keseimbangan ini demi kualitas hidup masyarakat yang ada di dalam ruang kota. Mengutip dr. Delyuzar, "Kita menjamin kesejahteraan warga dengan keberadaan ruang terbuka yang bisa meningkatkan daya tahan masyarakat."

#KotaKitaKovid Seri Kota Semarang - Udan Salah Mongso

Udan salah mongso secara harfiah bermakna sebagai “hujan salah musim” tentunya ketika hujan sudah tidak sesuai dengan waktunya, berarti kita bisa membaca bahwa sedang terjadi semacam gejala alam yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti perubahan iklim dan juga kita bisa melihat kenyataan pandemi ini. Tutur Mila Karmilah.

Pandemi ini banyak sekali memberi pelajaran kepada kita tentang tata cara hidup seperti apa agar selaras dengan jalan hidup alam dan lingkungan hidup. keselarasan tersebut merupakan kunci penting menjaga keseimbangan ekosistem hidup manusia dan alam. Pandemi covid-19 memberi refleksi kepada diri tentang adanya gangguan keterhubungan antara manusia dan alam yang terjadi hari ini karena tidak seimbang.

Sebagai bagian dari rangkaian acara “Kota Kita Kovid”, Rujak Center for Urban Studies berkolaborasi dengan Kolektif Hysteria, Departemen PWK Universitas Sultan Agung (Unissula) serta Koalisi Perempuan Indonesia dan Pekakota Institute untuk menilik dinamika yang terjadi di kota Semarang di masa pandemi. Isu yang menjadi sorotan utama terkait dengan isu solidaritas jaringan kampung dan partisipasi politik perempuan di era pandemi.

Acara simposium berlangsung tanggal 13 Desember 2020 dengan turut mengundang Slamet Riyadi (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Cabang Semarang) dan Dr. Muchamad Abdul Hakam, Sp.PD. (Dinas Kesehatan Kota Semarang) untuk membahas tema Non-Human Actor dan virus sebagai kenyataan yang harus dihadapi dan disiasati dalam kehidupan masa kini.

Selain itu, ada pula M. Qunut (Lembaga Gerak Pemberdayaan) yang memberi contoh nyata adanya Ketahanan Warga melalui inisiasi “Jogo Tonggo” yang telah dilakukannya. Sedangkan, Nur Laila Hafidhodh, M.Pd dari LRC-KJHAM menanggapi subtema Perempuan dan Pandemi dengan menerangkan kerentanan posisi perempuan baik dari segi mental, sosial, maupun finansial. Dan terakhir, Ir. Wiwi Tjiook, M.Sc. memberikan paparan mengenai arsitektur lansekap terutama melalui contoh-contoh di Belanda untuk mengaitkannya dengan subtema Ruang Terbuka di Kala Pandemi.

Di berbagai kota, pandemi banyak menyisakan hal yang perlu di narasikan, terkait dengan penularan, kematian dan fenomena perkotaan yang terjadi di masa pandemi ini. Mochamad Abdul Hakam  Kepala DInas Kesehatan Kota Semarang  menyebut bahwa total konfirmasi kasus positif terdapat 16.507 kasus dan kasus yang masih aktif berjumlah 751 kasus sementara itu 509 berasal dari dalam kota Semarang dan 242 berasal dari luar kota Semarang. semantara itu kasus meninggal berjumlah 1.24 orang dimana 912 berasal dari dalam kota Semarang dan 412 berasal dari luar kota Semarang sampai dengan tanggal 13 Desember 2020.

“Awal November 2020 terjadi ledakan kasus yang luar biasa di kota Semarang, hal ini tentu sangat berkaitan dengan libur panjang natal dan tahun baru serta minimnya kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan. Kenyataan ini juga sama halnya terjadi pada kasus sembuh yang meningkat, pada waktu yang sama juga angka kematian meningkat drastis dan mencapai momentumnya dengan angka tertinggi.”Tutur Abdul Hakam.

Sampai bulan Desember 2020 dari hasil survey Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat angka ketertiban protokol masyarakat mengalami peningkatan yakni cuci tangan meningkat menjadi 75 persen, penggunaan masker 72 persen dan orang yang sadar untuk berjaga jarak sudah 71 persen. Dengan persepsi ini, program penanggulangan pandemi covid-19 terus digencarkan untuk menyadarkan masyarakat diantaranya program penyemprotan disinfektan, sosialisasi kesehatan dan razia masker yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang.

“Saat ini kota Semarang sudah dibantu oleh rumah sakit swasta yang sudah bisa melakukan hasil uji tes covid-19. Pada awal November jumlah kasus meningkat maka laboratorium PCR tidak bisa mengeluarkan hasil cepat. tapi begitu kasus rendah, maka 1 x 24 jam hasil bisa keluar. kenyataan delay hasil tes pcr adalah karena kota Semarang juga mengelola hasil tes pcr daerah penyangga yang ada di sekeliling kota Semarang. terdapat 18 rumah sakit rujukan covid-19 di kota Semarang. dari sisi tempat tidur dan hasil tes pcr menjadi delay bahkan bisa sampai 5-6 hari. ”Ujar Abdul Hakam.

Selain itu pemerintah kota Semarang juga mengembangkan program kampung Siaga Candi Hebat yang juga dikembangkan dari program pemerintah Provinsi melalui program Joko Tonggo. Kampung siaga hebat ini ada beberapa hal yang disasar yaitu siaga kesehatan, logistik, sosial-ekonomi, keamanan dan komunikasi dan juga merupakan upaya sosialisasi di level masyarakat dalam menanggulangi pandemi.

Sejauh ini kota Semarang tidak pernah menggunakan istilah PSBB, melainkan menggunakan kebijakan PKM (pembatasan kegiatan masyarakat) yang perbedaannya adalah soal pembatasan dari waktu kegiatan masyarakat. kebijakan PKM ini juga didukung dengan adanya Perwali No. 57 tahun 2020 yang mengatur kebijakan PKM.

Selain itu kota Semarang juga menangani pasien covid-19 untuk dirawat di rumah dinas Walikota dan juga tenda-tenda karantina yang bisa menampung 170 tempat tidur. Pada dasarnya para pasien yang dirawat di ruang karantina ini adalah mereka penderita covid-19 tanpa gejala. Namun demikian, meski tanpa gejala, ketika para pasien terdiagnosis covid-19, banyak dari mereka mengalami gangguan psikis. Dengan data hasil survei para penderita, pemerintah kota Semarang melalui DInas Kesehatan memberikan treatment psikis dan memberikan sarana-prasarana yang cukup memadai kepada para pasien agar terhindar dari gangguan psikis tersebut.

Menurut Slamet Riyadi selaku ketua PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) menyebut bahwa persepsi masyarakat terutama warga kota Semarang melihat fenomena covid-19 juga cukup beragam. Ada yang memandang pandemi ini dari sudut pandang agama, ekonomi dan politis. artinya keyakinan terhadap tiga hal tersebut masih dominan menjadi penyebab angka penderita covid-19 masih tetap terus bertambah dan tinggi.

Lebih lanjut menurut Slamet Riyadi bahwa persepsi warga dari sudut pandang kesehatan juga ada, tetapi nampaknya sudah mulai jengkel karena tiga sudut pandang tersebut tidak pernah bertemu dengan sudut pandang kesehatan. karena dominan alasan agama, dimana banyak pengaruh tokoh agama yang tidak percaya pandemi, lalu ekonomi terkait perdebatan antara ekonomi dan kesehatan untuk mana yang diutamakan, dan juga politik yang mengedepankan kepentingan politik daripada kesehatan sehingga tetap mengutamakan pemilihan umum. Maka disitulah sudut pandang kesehatan mulai terabaikan.

“kuncinya adalah sudut pandang yang keliru memahami pandemi selain dari sudut pandang kesehatan kiranya perlu ditunggangi agar dapat memberikan kesadaran tentang bahaya covid-19 saat ini, yang sebenarnya dari sudut pandang agama, ekonomi dan politik masih tidak pernah dianggap sebagai sebuah virus yang berbahaya bagi nyawa. Jika sudut pandang ketiga hal tersebut sudah menyepelekan pandemi ini, maka akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia.“Tutur Slamet Riyadi.

Menurut Slamet Riyadi menyebut bahwa sejauh ini penangan covid-19 di level masyarakat bawah kerap muncul anekdot “tidak mati karena covid-19, bisa mati karena kelaparan” tentunya, ini merupakan realitas yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini. Jika pemerintah mau menggunakan Undang-Undang karantina wilayah, tentunya memang pangan harus menjadi tanggung jawab pemerintah, bahkan pakan ternak saja mendapat subsidi pangan dari pemerintah. tetapi jalan tersebut tidak ditempuh dalam menangani pandemi covid-19 saat ini oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sejauh ini terkait penanganan prokes (protokol kesehatan) dilakukan oleh puskesmas yang memantau hampir 10 persen jumlah penduduk di kelurahan.yang selalu memberikan update laporan. menurut Dinkes kota Semarang. Selain itu kita juga menyediakan call center untuk warga jika terdapat salah satu anggota masyarakat yang dirasa positif untuk segera ditangani.

setelah paparan dari para narasumber terkait kondisi pandemi dan perspektif para narasumber terhadap kebijakan dan fenomena pandemi yang terjadi di Kota Semarang, sesi simposium berlanjut dengan presentasi para pemalakah yang juga terlibat dalam membuat mini research terkait kondisi pandemi yang terjadi di kota Semarang.

Seiring dengan riset yang dilakukan di kampung, diadakan pula sosialisasi Pendidikan politik bagi perempuan di masa pandemi. Kegiatan berupa FGD ini dilakukan pada tanggal 13 November 2020 di Kelurahan Kemijen dan 16 November 2020 di Tambak Lorok. Kegiatan ini diadakan bertepatan dengan menjelang diselenggarakannya pemilihan walikota Semarang pada tanggal 9 Desember 2020. Tak hanya pertimbangan kritis yang berusaha ditanamkan, acara ini juga membahas panduan singkat mengenai pentingnya protokol berkumpul untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Kegiatan riset di kota Semarang kemudian ditutup dengan simposium yang merupakan bagian dari rangkaian acara “Udan Salah Mongso”, kegiatan dua tahunan Penta-K Labs III hasil inisiasi Pekakota Institute dan Departemen PWK Unissula. Simposium ini membuka kesempatan bagi pemakalah untuk mengirimkan tulisan di bawah lima tema: Ruang Terbuka di Kala Pandemi, Non-Human Actor, Ketahanan Warga, Teknologi untuk Manusia, serta Perempuan dan Pandemi.. Simposium ini dilakukan secara daring dan dihadiri oleh 33 partisipan. Dari tujuh makalah yang masuk dengan fokus bahasan yang beragam, Adanya simposium ini diharapkan menjadi sarana reflektif untuk lebih memahami konteks kota Semarang secara menyeluruh dan memantik semangat berkelanjutan untuk terus menggali pengetahuan yang hadir di masa pandemi.

Konstruksi Transportasi Demi Ketangguhan Publik

Antrian panjang di Bundaran Waru, Sidoarjo, dari tangkapan layar drone Suara Surabaya. Sumber: Twitter Ilham Ridlo, 2020

Surabaya sempat viral di hari pertama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada 28 April 2020, sejumlah petugas dikerahkan ke Bundaran Waru, pintu masuk Selatan Surabaya, untuk melakukan pengecekan warga yang masuk ke kota. Macet yang mengular tersebut membuktikan tingginya mobilitas keluar masuk kota Surabaya. Bagaimana dampak mobilitas tinggi ini selama pandemi Covid-19 di Surabaya? Rujak melakukan wawancara terpisah dengan Ilham Akhsanu Ridlo, dosen dan peneliti di Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga dan Aditya C Janottama dari Forum  Diskusi Transportasi Surabaya (FDTS).

"Di beberapa negara, transmisi utama Covid-19 terjadi di transportasi publik karena demand-nya banyak. Berbalik dengan kota Surabaya, demand itu sudah sangat rendah, apalagi ditambah pandemi," Ilham menyampaikan pandangannya terkait kemungkinan terjadinya klaster penularan virus di transportasi publik. Dogma awal kebijakan 'di rumah saja' adalah untuk menekan pergerakan manusia sebagai host dari agent virus Covid-19. Dalam teori segitiga epidemiologi, agent (virus) pada dasarnya tidak bergerak, sehingga membatasi mobilitas host (manusia) menjadi salah satu kunci penting untuk menekan penyebaran. Mobilitas tinggi di Surabaya didukung oleh tingginya kepemilikan kendaraan pribadi, khususnya motor yang mencapai 80% dari populasi. Transmisi rentan terjadi, bukan di moda transportasi, tetapi di kerumunan. Dari hasil pengamatan Ilham, kebijakan mobilitas terkait transportasi publik di Surabaya memang sudah rendah, karena demand publik yang rendah. Di Surabaya sendiri, protokol kesehatan ketat hanya terlihat di bandara, stasiun antarkota, sementara di terminal, angkot, bus kota tidak dapat dipastikan pelaksanaan protokolernya. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sudah berhenti di Juni 2020. Sejak saat itu, Surabaya sudah memasuki masa transisi atau adaptasi kebiasaan baru hingga saat ini.

Sejak awal tergabung di tim advokasi PSBB FKM Universitas Airlangga, Ilham tertarik untuk mengamati data mobilitas warga Surabaya. Data tersebut diperoleh dari Google Mobility yang menilik mobilitas Jawa Timur berdasarkan lokasi pengguna Google. Selain itu, Ilham juga menggunakan data dari Facebook Data for Good untuk menggambarkan mobilitas berdasarkan aktivitas di dalam rumah dan di luar rumah (lokasi rumah ditentukan dengan radius tertentu dan sensitivitas data lebih tinggi dibandingkan Google Mobility).

Berdasarkan data tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan PSBB yang diberlakukan di Jawa Timur memang berdampak pada mobilitas masyarakat. Terjadi penurunan signifikan untuk aktivitas publik. Data ini memang tidak bisa dibandingkan dengan data pergerakan dari Facebook Data for Good karena unit analisis yang berbeda. Namun, terdapat kecocokan tren dari aktivitas di dalam dan di luar rumah.

Kedua grafik menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas di ruang publik, hingga menuju normal (garis nol) setelah Jawa Timur memasuki masa transisi. Ilham mengamati ada dua temuan sementara yang menarik dari data tersebut.

Pertama, kurva mobilitas meningkat tajam saat hari libur besar, terutama di cuti hari raya. Khususnya di Surabaya, Idul Adha menjadi momen yang signifikan karena terjadi perpindahan  penduduk musiman antarkota dan antarpulau. Pengaruh budaya dan agama terhadap pergerakan masyarakat juga penting untuk ditilik karena akan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Ilham menganalogikan, jika pemerintah Surabaya dengan tegas membatasi akses mobilitas saat libur Idul Adha, bisa terjadi respons negatif terkait sosial budaya.

Kedua, mobilitas di terminal dan stasiun sudah cenderung rendah (di bawah garis nol), bahkan sebelum kebijakan PSBB diberlakukan. Terjadi penurunan tajam saat awal pandemi, tetapi mobilitas di terminal dan stasiun tetap rendah setelah memasuki masa transisi. Setelah transisi, aktivitas ekonomi di beberapa sektor perlahan naik dan kembali normal, terlihat dari mobilitas di area ritel, sarana rekreasi, grosir, pasar, apotek. Bahkan mobilitas di taman dan fasilitas publik juga ikut meningkat. Perbandingan ini mengindikasikan infrastruktur transportasi publik bukan penggerak aktivitas ekonomi. Transportasi publik tidak menjadi daya ungkit terhadap pergerakan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Bagaimana sebenarnya analisis situasi infrastruktur transportasi publik di Surabaya?

Pekerjaan Rumah Pemerintah Surabaya

Hingga akhir masa jabatannya, Tri Rismaharini mantan Walikota Surabaya menentang pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya. Salah satu alasannya yang dikutip oleh beberapa media, "Saya melihat warga saya minimal 20 tahun ke depan ini akan naik motor." Bagi Aditya C Janottama, salah satu pendiri FDTS, ini menjadi salah satu sinyal pemerintah kota tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi umum di Surabaya. Meskipun FDTS juga mengambil sikap untuk menolak pembangunan Tol Tengah Kota, yang disuarakan oleh FDTS adalah tidak adanya solusi dari pemerintah kota untuk perbaikan kondisi transportasi Surabaya.

"RPJMD dan RPJMN itu ada semua. Namanya juga rencana, ya berhenti di rencana," Aditya menuturkan. Tantangan transportasi Surabaya sudah sama kusutnya dengan kemacetan yang belum terurai di jalan-jalan utama kota. Ilham Akhsanu Ridlo, dosen dan peneliti Universitas Airlangga yang juga aktif di FDTS, mendeskripsikan kondisi jaringan jalan Surabaya.

Surabaya memiliki tiga titik pintu masuk. Pertama di Selatan, yang terhubung dengan Sidoarjo dan Porong. Kedua dari Barat yang merupakan jalan yang menghubungkan Gresik dan Lamongan. Ketiga Jembatan Suramadu yang terhubung dengan Madura. Perjalanan di dalam kota terkendala oleh minimnya ruas jalan yang menghubungkan antarwilayah Surabaya. Jalur utara dan selatan memang memiliki banyak ruas jalan, tetapi hanya satu pintu untuk Barat ke Timur Surabaya sehingga dipastikan ada gridlock di ruas jalan utama pada jam-jam sibuk. Transportasi umum yang bergerak di dalam kota hanya ada dua: angkutan kota, sering disebut juga lyn, dan bus kota. Tidak semua moda tersebut mampu menjangkau setiap sudut Surabaya, sehingga warga tetap harus menggunakan moda lain. Ditambah dengan kemacetan yang selalu ada, jadwal moda tidak bisa dipastikan dan durasi perjalanan menjadi panjang. Solusinya? Kendaraan pribadi.

Aditya memaparkan, 80% warga Surabaya 'terpaksa' menggunakan motor, moda yang terjangkau secara harga dan mampu menjangkau titik terjauh Surabaya. Bukan saja karena tidak ada alternatif transportasi publik, tetapi juga titik-titik hunian yang terletak jauh dari pusat aktivitas warga, bahkan berada di luar kota Surabaya. Kota ini memiliki warisan potensial, yaitu stasiun kota yang berada di kantong-kantong penduduk Surabaya, tetapi komuter yang ada sekarang hanya beroperasi dua sampai tiga kali sehari pulang pergi. Sebetulnya, menurut Aditya, untuk menjalankan komuter yang dibutuhkan adalah jalur Barat ke Timur dan sirkular di dalam kota.

"Masalahnya, menurut saya, tidak optimal. Modal jaringan dan ruas jalan yang ada sekarang saja tidak dimaksimalkan," Aditya menyampaikan perspektifnya. Ruas rel menuju Gresik, misalnya, sebenarnya juga ada, tetapi tidak terpakai. Kemudian per Juni 2020, trans Gerbangkertosusilo, yang sebelumnya menghubungkan Bungur dan Porong, tiba-tiba berhenti beroperasi. Ia menambahkan juga contoh peremajaan halte di beberapa titik yang tidak dimanfaatkan, bahkan dibangun di ruas yang tidak ada jalur moda transportasi umumnya. Tidak adanya konektivitas antara ruas jalan dan moda transportasi menghambat mobilisasi warga.

"Kita habiskan 250 miliar untuk membangun jembatan, yang menutup Pantai Kenjeran, sekarang dipakai jemur kerupuk sama orang-orang sekitar," Aditya mendeskripsikan kondisi terakhir dari Jembatan Suroboyo. Dalam sebuah pemberitaan di Jawa Pos, pemerintahan kota Surabaya di bawah dua kali periode kepemimpinan Bu Risma telah membangun 128 jembatan baru. Di akhir kepemimpinannya, pemerintah kota tengah mempersiapkan Jembatan Joyoboyo dan Jembatan Ujung Galuh sebagai ikon baru Surabaya. Selain jembatan, ikon Surabaya juga dibangun dengan kehadiran Suroboyo Bus. Armada yang dimaksudkan sebagai moda perjalanan dalam kota tersebut, kini mendapatkan label bus wisata. Sistem pembayaran bus yang menggunakan sampah botol plastik memancing pertanyaan tentang keberlanjutannya dan dampak konsumsi plastik yang ditimbulkan, alih-alih mengurangi sampah.

Kritik keras yang dilayangkan FDTS semata-mata karena cita-cita. Surabaya mampu memiliki transportasi yang lebih baik demi kehidupan warganya. Pertanyaan berikutnya, apakah warga Surabaya sendiri menyadari urgensi ini?

Urgensi Bagi Warga Surabaya

Jaringan jalan-jalan kota serupa sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Sistem peredaran darah terhambat membuat tubuh manusia sakit. Jaringan jalan perkotaan yang terhambat juga menjadi indikasi bahwa kota sedang sakit. Analogi ini dipaparkan oleh Inanta Indra P, salah satu pendiri Forum Diskusi Transportasi Surabaya di Medium. Namun, gejala ini tidak cepat disadari oleh warga Surabaya, seperti yang diamati oleh FDTS. Sudah tumbuh ketidakpercayaan publik terhadap transportasi umum Surabaya yang dikenal lambat, kondisi moda terbelengkalai, dan tidak efektif menjangkau semua sudut kota.

"Persepsi mereka terhadap transportasi publik itu jelek dan ribet, sedangkan mobilitas orang di Surabaya itu luar biasa," ujar Ilham menggambarkan tidak bertemunya kebutuhan masyarakat dengan infrastruktur transportasi yang disediakan pemerintah. Sebelum pandemi sekalipun, kebutuhan terhadap transportasi ini sudah rendah. Inisiator FDTS menyadari kesenjangan ini saat mereka merantau ke luar Surabaya, seperti Aditya yang pernah merasakan kemudahan mobilitas di Jakarta dan Faisal yang pernah tinggal di Yogyakarta. Pernah berjejaring dengan Transport for Jakarta, Aditya kemudian mendirikan inisiatif serupa di Surabaya. FDTS mulai bergerak sejak 2019 mengampanyekan tentang transportasi publik yang lebih baik. Saat ini, prioritas mereka adalah meningkatkan kesadaran publik terhadap signifikansi memiliki transportasi publik yang baik di Surabaya.

"Masyarakat kita nggak tahu bahwa transportasi publik itu penting," Aditya memaparkan. Melalui media sosial, FDTS banyak mengangkat studi-studi kasus transportasi dari kota atau negara lain, juga menggarisbawahi kesulitan-kesulitan mobilitas yang dihadapi publik. Mereka juga menyajikan artikel-artikel dalam bahasa Inggris untuk menarik perhatian dari pihak di luar Surabaya agar ada desakan lebih terhadap pemerintah. "Harus ada berita yang menyeimbangkan terhadap berita-berita yang terlalu positif." Di awal pendiriannya, FDTS sempat mengusahakan secara swadaya peta transportasi Suroboyo Bus yang bisa diunduh dengan gratis oleh publik. Mereka sempat menempel peta-peta tersebut di beberapa halte di Surabaya, tetapi peta itu kemudian dicabut oleh pihak lain yang belum diketahui. Namun baru-baru ini, Dinas Perhubungan menggunakan peta tersebut tanpa seijin FDTS. Selain peta transportasi, FDTS juga sempat menempelkan himbauan untuk mengindahkan rambu-rambu bagi pengguna sepeda, lalu kembali dicabut, kali ini, oleh pemerintah.

Sumber: Transport for Surabaya, 2020

FDTS aktif menunjukkan eksistensi komunitas ini kepada pemerintah Surabaya, sesederhana menyebutkan akun pemerintah Surabaya di media sosial, juga baru-baru ini terlibat dalam focus group discussion bersama Kementrian Perhubungan, Teman Bus, dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain terus mengedukasi di tengah pandemi, FDTS kali ini sedang meriset dan meningkatkan kesadaran publik tentang kota ramah sepeda. Di usia komunitas yang baru mencapai satu tahun, FDTS mengusahakan dukungan dan kesadaran dari dua pihak sekaligus,  pemerintah dan publik,. Daftar yang diperjuangkan sepanjang tantangan yang dihadapi, tetapi FDTS telah mengawali langkah pertamanya.

"Kita tidak bisa berpikiran akan kembali normal setelah apa yang terjadi hari ini," Ilham menggarisbawahi kondisi pandemi sebagai sebuah realitas yang akan terus dihadapi oleh manusia. Kondisi pandemi mengambarkan ketidakseimbangan ekosistem yang sudah terjadi dan akan terus kita hadapi. "Kita harus menyiapkan ke depan, bagaimana saat ada wabah yang sedemikian ini, semua konstruksi sosial kita sudah siap."

Konstruksi sosial yang dimaksudkan oleh Ilham bukan hanya tentang kesiapan infrastruktur kesehatan untuk mengantisipasi orang-orang yang terdampak virus dan penanganannya. Wabah ini tidak akan berhenti di Covid, meskipun manusia lebih punya kendali dengan adanya peningkatan teknologi dan kolaborasi, ancaman itu terus ada. Selain itu, populasi manusia yang terus bertambah menunjukkan adanya kebutuhan ruang hidup. "Penting untuk memiliki skenario tata ruang kota yang sangat responsif terhadap kasus-kasus ini ke depan."

Referensi

Agata, V. 2020. Wawancara dengan Aditya Janottama. 16 Desember. Zoom.

Agata, V. 2020. Wawancara dengan Ilham Akhsanu Ridlo. 16 Desember. Zoom.

Indra, I. 2020. Pemenuhan Atas Hak Pelayanan Transportasi Manusiawi di Kota Surabaya. Medium.

Kumparan. 2020. Perbatasan Surabaya-Sidoarjo Macet Parah di Hari Pertama PSBB. Kumparan News.

Rafika, 2020. Khawatirkan Kesenjangan, Risma Tolak Tol Tengah Kota. Jawa Pos.

Transport for Surabaya, 2020. 75 Tahun Indonesia Merdeka, #MerdekaTransportasi masih butuh perjuangan! Instagram.

Transport for Surabaya, 2020. Terima kasih untuk @sits_dishubsby @BanggaSurabaya yang sudah menggunakan desain kami... Twitter.

PKL Semasa Pandemi: Berdamai dengan Terus Bekerja

PKL Ancol sedang memasarkan dagangannya
Sumber foto: Bete, PKL Ancol

Pada April 2020, DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mengikuti anjuran gubernur, tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol pun ditutup. Hal ini segera berdampak pada komunitas pedagang kaki lima yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan di Ancol. Pada waktu yang bersamaan, wilayah Jakarta Utara ditetapkan sebagai zona merah yang juga berimbas pada penutupan dan pembatasan aktivitas perekonomian. Rujak mewawancarai Dondris, Koordinator Komunitas Pedagang Kecil Ancol (KOPEKA) untuk menggali tantangan yang dihadapi pedagang asongan di wilayah zona merah COVID-19.

Dondris telah tujuh tahun berada di Komunitas Pedagang Kecil Ancol (KOPEKA), satu dari beberapa reseller Ancol yang mendapatkan ijin berdagang di dalam area Taman Impian Jaya Ancol. Berawal sebagai anggota, Dondris kini memegang amanah sebagai koordinator dan sudah ikut memperjuangkan ijin berdagang KOPEKA. Sebanyak 85% dari 53 anggota KOPEKA berasal dari Kelurahan Pademangan, sisanya berasal dari Priuk atau ada yang datang dari kampung di luar Jakarta. Sebelum pandemi, 53 PKL tersebut bertahan hidup dengan menjual beragam barang kepada pengunjung Ancol, dari minuman, makanan, hingga aksesoris yang sering dipakai rekreasi di wahana atau tepi pantai. Mereka berdagang sepanjang tahun dan baru berhenti di bulan puasa selama sebulan karena pengunjung berkurang drastis.

Bayangkan tantangan yang PKL hadapi ketika akhirnya Ancol tutup mengikuti PSBB. Dondris mendeskripsikan, selama tiga bulan, PKL KOPEKA tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. "Kawan-kawan banyak yang ngontrak dan sudah berkeluarga. Rata-rata per bulan bisa habis tiga juta rupiah. Kalau tiga bulan artinya pengeluarannya sudah sepuluh juta rupiah!"

Selain hidup tanpa penghasilan di awal pandemi, Dondris dan rekan-rekan KOPEKA juga harus menghadapi fakta bahwa wilayah tempat tinggal mereka di Pademangan berada di zona merah dan lingkungan RW 11, tempat tinggal mereka, adalah yang paling parah. Namun menurut Dondris, ia dan warga tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana wilayah mereka ditetapkan sebagai zona merah. Yang mereka amati adalah banyaknya orang-orang yang dibawa ke Wisma Atlet, kesimpangsiuran penentuan status Orang Dalam Pengawasan (ODP), hingga pihak keluarga yang dipaksa menandatangani pemakaman dengan protokol COVID.

PKL Ancol sedang memasarkan dagangannya
Sumber foto: Bete, PKL Ancol

Berada di zona merah, mereka mendapatkan beberapa bantuan, terutama kebutuhan pangan, baik dari pemerintah nasional, daerah, dan kota. Di awal pandemi, setelah Ancol ditutup, setiap KK di RW 11 setidaknya mendapatkan minimal 20kg beras. Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) juga memberikan bantuan sembako. Selain itu, mereka juga mendapatkan bantuan dari Konser #dirumahaja berupa subsidi pembelian beras. Namun kebutuhan mereka bukan hanya makan. Mengikuti arahan gubernur untuk tinggal di rumah saja, mereka juga harus mempertahankan ruang tempat mereka tinggal dengan membayar kontrakan. Bantuan yang bisa diberikan KOPEKA hanyalah memberikan pinjaman uang kas sebesar Rp560.000 kepada maksimal dua orang anggotanya dalam sekali waktu. Banyak dari anggkota KOPEKA menghabiskan tabungan dari pendapatan sebelumnya, hingga menjual benda-benda milik mereka, seperti motor, gawai untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan lain, seperti susu, pampers, token listrik, bayar air, cicilan kredit motor.

Dondris mendorong rekan-rekannya untuk mengambil pekerjaan apapun yang bisa dikerjakan, seperti mengambi pekerjaan proyek, untuk bertahan hidup. Beberapa dari mereka ada yang berjualan di wilayah lain, seperti Kemayoran, namun terciduk satpol pp. Yang tidak terkena pengawasan, juga tidak bisa mendapatkan apa-apa karena memang sepi pembeli, bahkan ada yang justru memiliki hutang baru. "Pemerintah jangan hanya merumahkan kita," keluh Dondris. "Kita kan nggak bisa diliburkan juga. Mungkin orang yang punya ketahanan pangannya cukup sih bisa. Kita nggak terpapar COVID, tapi kita mati kelaparan. Kalau dipaksakan keluar juga sulit."

Meskipun terbelit situasi, rekan-rekan KOPEKA tetap turun tangan memastikan isolasi kampung. Selama Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) diterapkan, anggota KOPEKA berjaga di check point secara sukarelawan, sedikitnya selama delapan jam sehari. "Secara moral, kami merasa terbeban. Dari kawasan Pademangan, RW 11 yang paling parah. Kami ingin hapus itu."

Menjadi bagian dari masyarakat yang langsung terdampak pandemi secara ekonomi, juga menjadi orang-orang yang turut menggerakkan bantuan melalui KOPEKA, Dondris menyadari masyarakat tidak bisa terus-menerus diminta untuk hanya menunggu di rumah saja dan menjalankan protokol kesehatan. Ia mengamati ada kejenuhan di masyarakat yang pelan-pelan membuat masyarakat menormalkan situasi pandemi. "Sekarang warga menganggap, kalaupun melakukan protokol kesehatan, tidak menjamin tidak akan terpapar. Dokter,  tenaga medis, yang benar-benar pakai APD saja bisa terpapar. Artinya, tidak ada jaminan bagi kita yang pakai masker, cuci tangan."

PKL Ancol sedang memasarkan dagangannya
Sumber foto: Bete, PKL Ancol

Berdamai dengan pandemi dimaknainya dengan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk tetap bisa beraktivitas di tengah pandemi, menciptakan kebiasaan dan perilaku untuk hidup berdampingan dengan virus ini. Protokol kesehatan adalah prioritas, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan anggaran. Dondris telah menghitung, aktivitas sederhana relawan berjaga di pintu masuk kampung dan menjaga isolasi kampung bisa membutuhkan biaya hingga 74 juta, untuk makan, minum, dan uang saku. Tidak bisa mengharapkan warga sukarela membantu, sementara ada tanggungan hidup yang harus terus dicari.

Ia juga sedang memikirkan ruang tambahan agar teman-teman PKL bisa berjualan dengan aman, di luar area rekreasi Ancol, misalnya dengan membuka pasar malam. Pagi hingga sore, PKL bisa berjualan di kawasan Ancol, malam harinya bisa menambang peluang di pasar malam. Selain itu, KOPEKA juga sedang bergerak menuju koperasi untuk membantu keuangan para anggota. Peluang-peluang berjualan barang baru juga diusahakan dengan membeli bahan langsung ke sumbernya untuk memotong biaya, misalnya dengan penjualan wedang uwuh dari Yogya. Ia juga pernah mengusahakan ketahanan pangan dengan menanam di lahan kosong dekat rel kereta api, tetapi masih kesulitan mendapatkan bibit. Sembari mengusahakan ini, ia terus mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak menunggu dan mengandalkan dagang di Ancol, ambil pekerjaan lain jika memang memungkinkan.

"Pemerintah kan sampai sekarang masih mencoba menghadapi pandemi ya. Mau nggak mau  kita harus bertahan. Siapa yang kuat, dia yang bertahan."