Suara Mereka: Perasaan, Ide, dan Imajinasi Kota Pasca Pandemi

Suara mereka merupakan bagian dari podcast Rujak Center for Urban Studies (RCUS). Melalui podcast ini, RCUS berusaha menangkap ide, perasaan, dan imajinasi kota pasca pandemi dari sudut pandang warga, aktivis, dan komunitas . Suara-suara yang berhasil kami rekam berisi beragam spektrum obrolan, mulai dari obrolan seputar kondisi lingkungan kota, solidaritas sosial sampai pendapat mereka tentang isu-isu tertentu selama pandemi.

Berikut merupakan Playlist podcast RCUS yang bisa didengar :

Kondisi Kota dan Pendidikan di Kota Toboali Selama Pandemi

Sumber Foto: Ayu Suminar

Toboali sebagai salah satu kecamatan sekaligus ibu kota kabupaten di kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang turut terimbas pandemi covid-19. Kota Toboali, sebagai sebuah kota kecil dengan luas wilayah 1.460, 34 Km2 dan jumlah penduduk kurang lebih 82.656 Jiwa merupakan kota dalam zona hijau untuk beberapa waktu. Jumlah kasus yang relatif rendah tetap membuat pemerintah setempat membuat beberapa kebijakan dan imbauan beraktivitas dengan protokol kesehatan.

Pandemi tidak hanya membawa perubahan di bidang kesehatan dan ekonomi tetapi juga mempengaruhi bidang pendidikan. Mengikuti perkembangan pandemi yang begitu cepat, pada 17 Maret 2020, Menteri Pendidikan menerbitkan surat edaran bernomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Surat tersebut ditujukan kepada semua kepala dinas pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi. 

Toboali merespon kebijakan kementerian pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan mengeluarkan surat edaran nomor 800/ 806/ DINDIKBUD/ 2020 tentang instruksi dalam upaya pencegahan penyebaran corona Virus Disease (COVID-19) di satuan pendidikan (sekolah) dan pendidikan non formal Kabupaten Bangka Selatan yang berisi lima poin, salah satunya adalah semua aktivitas belajar-mengajar seluruh jenjang pendidikan se-Kabupaten Bangka Selatan dialihkan di rumah masing-masing selama 14 hari. Surat edaran tersebut terus diperpanjang hingga berakhirnya tahun pelajaran 2019/2020.

Kebijakan darurat kementerian pendidikan memberi pengaruh besar pada semua standar pendidikan di sekolah, terutama pada proses pembelajaran. Hal ini membuat para guru berusaha mengatur strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pandemi agar tetap bisa memenuhi hak pendidikan anak dengan maksimal.

Beberapa upaya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan guna membantu para guru dan siswa. Untuk media pembelajaran jarak jauh daring, Kemendikbud merekomendasikan 23 laman yang bisa digunakan peserta didik sebagai sumber belajar. Kemudian, untuk metode pembelajaran jarak jauh secara luring, warga satuan pendidikan khususnya peserta didik dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan oleh Kemendikbud antara lain program belajar dari rumah melalui TVRI, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak serta alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.

Tetapi kondisi di lapangan, para guru tetap kesulitan mengelola pembelajaran jarak jauh dan masih terfokus dalam penuntasan kurikulum. Sementara itu, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan optimal karena harus bekerja ataupun kemampuan sebagai pendamping belajar anak.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Pemerintah mengeluarkan penyesuaian zonasi untuk pembelajaran tatap muka. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merespon Surat Keputusan Bersama 4 Menteri, yakni : Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) guna menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat yang menjadi prioritas serta mencegah timbulnya cluster baru dengan mengeluarkan surat edaran 800/630/DINDIKBUD/2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020/2021 di masa pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) yang isinya beberapa kebijakan mengenai tahun ajaran baru dengan pembelajaran tatap muka secara bertahap menggunakan protokol kesehatan.  Kebijakan ini kembali membuat para guru merubah strategi pembelajaran yang harus mereka laksanakan di lapangan.

Sekolah Menengah Pertama di toboali terdiri dari delapan sekolah negeri dengan jumlah guru 181 orang dan jumlah siswa 3.080 orang. Di antaranya yaitu SMP Negeri 1 Toboali yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 8 Toboali, SMP Negeri 2 Toboali yang beralamat di Jl. Teladan AMD No. 96 Toboali, SMP Negeri 3 Toboali yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara SPC Rias, SMP Negeri 4 Toboali yang beralamat di Jl. Raya Desa Jeriji, SMP Negeri 5 Toboali yang beralamat di Jl. Bahar, SMP Negeri 6 Toboali yang beralamat di Jl. Keposang, SMP Negeri 7 Toboali yang beralamat di Dusun Limus Desa Serdang, dan SMP Negeri 8 Toboali yang beralamat di Dusun Tambang 10 Rindik. Tiga sekolah swasta di Toboali dengan jumlah guru 16 orang dan jumlah siswa 180 orang. Yaitu SMP PGRI 2 yang beralamat di Jl. Ampera Toboali, SMP YPK yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Toboali, dan SMP Muhammadiyah yang beralamat di Jl. Teladan AMD Toboali.

SMP Negeri 2 Toboali sebagai sekolah besar yang terletak di tengah kota Toboali dengan jumlah siswa yakni 698 siswa. Jumlah guru sebanyak 43 orang yang terdiri dari 26 orang sebagai guru PNS dan 17 orang guru non-PNS. Serta pegawai staf tata usaha berjumlah 21 orang terdiri dari 5 orang pegawai PNS dan 16 orang pegawai non-PNS.

Berbeda dengan SMP Negeri 2 Toboali, SMP Negeri 8 Toboali adalah sekolah kecil yang terletak di pinggiran kota Toboali. SMP Negeri 8 ini terletak kurang lebih 9 km dari pusat kota tepatnya di Desa Rindik Dusun Tambang 10. SMP ini memiliki jumlah siswa yang tidak terlalu banyak yakni 155 siswa yang terdiri dari 6 rombel. Tenaga guru yang dimiliki sebanyak 13 orang, terdiri dari 6 PNS dan 7 GTT serta 5 orang PTT sebagai staf tata usaha.

Strategi mengajar yang dilakukan seperti pada SMP Negeri 2 Toboali sebelum adanya pandemi yakni tatap muka di kelas. Pembelajaran tetap mengacu pada kurikulum 13 berdasarkan silabus dari RPP satu lembar. Selain itu adanya kerja kelompok dan diskusi/tanya jawab serta bermain sambil belajar. Namun sejak pandemi mulai mewabah Indonesia terjadi perubahan strategi dalam mengajar. Pembelajaran dilakukan dengan media online (daring), seperti diskusi melalui Whatsapp grup.

Penyesuaian jadwal pembelajaran terbagi dalam beberapa sesi pertemuan. Melakukan pembelajaran daring maupun luring dengan menyesuaikan kondisi. Semenjak covid-19 mewabah guru-guru mendapatkan pelatihan untuk belajar aplikasi Microsoft office 365 untuk memudahkan dalam proses belajar dan mengajar. Strategi belajar dan mengajar menjadi berubah hampir secara keseluruhan. Sedangkan strategi mengajar yang dilakukan seperti pada SMP Negeri 8 Toboali yang terletak di desa sebelum adanya pandemi yakni pembelajaran tatap muka seperti biasa.

Namun setelah adanya pandemi strategi mengajar menjadi berubah. Selama pandemi para guru melakukan sosialisasi kepada orang tua tentang pembelajaran daring dan mensosialisasikan kepada siswa aplikasi yang akan digunakan untuk belajar dan cara menggunakannya serta membuat kesepakatan tentang penggunaan HP. Di masa pandemi guru dituntut harus menjadi lebih kreatif dan harus bisa menggunakan IT. Materi yang diberikan tidak bisa seperti sebelum pandemi dikarenakan terbatas oleh waktu.

Teman Co: kemanusiaan di tengah stigma negative penyintas covid-19

Sumber foto: Instagram Salamaid

Salamaid merupakan lembaga kemanusiaan di Bogor. Salamaid lahir dilatari oleh jaringan sekolah alam nusantara. Kata salam sendiri merupakan akronim dari sekolah alam, sedangkan aid merupakan Bahasa inggris yang berarti bantuan. Jadi secara filosofis, melalui sekolah alam ini bisa membantu permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Terkait aktivitas, salamaid memiliki beberapa program, sebagai berikut:

  1. Salam tanggap, di salam tanggap ini kegiatan yang dilakukan berupa bantuan seperti galang dana kemanusian dan kebencanaan, unit rescue yang siap diturunkan ke daerah terjadi bencana, unit ambulan yang bisa digunakan untuk keadaan darurat, dsb. Di masa pandemi ini, salah satu program dari Salam tanggap adalah Teman Co.
  2. Community Development, di dalam program ini Salamaid melakukan peningkatan kualitas atau pemberdayaan masyarakat daerah.
  3. Salam hijau, program ini merupakan inisiasi program Salamaid yang merespon isu lingkungan terkini. Beberapa kegiatan dari program ini adalah melakukan penanaman pohon dan mengadakan bank sampah.
  4. Salam sehat, merupakan program salamaid di bidang kesehatan. Melalui program ini, Salamaid menyediakan rumah sehat bagi masyarakat. Berbeda dengan mekanisme tempat kesehatan konvensional, di rumah sehat salamaid ini warga yang ingin berobat bisa melakukan pembayaran menggunakan sampah.
  5. Salam pintar, diprogram ini kegiatan difokuskan pada isu-isu pendidikan.

                Sebagai lembaga kemanusiaan, program yang dimunculkan mengikuti situasi dan kondisi. Dalam kondisi bencana, misalnya, program yang harus disusun diharuskan mengikuti kebutuhan lapangan. Selama pandemi COVID-19, sebagai bencana non alam yang menimpa kehidupan manusia saat ini, turut mendorong Salamaid untuk membuat program kemanusiaan yang merespon pandemi. Teman Co menjadi salah satu program kemanusiaan salamaid dalam merespon pandemi.

                Teman Co diinisiasi sekitar bulan September 2020, kegiatan yang dilakukan dalam Teman Co banyak terinspirasi dari Kang Ara Wiraswara, sekertaris Salamaid yang pernah menjadi penyintas COVID-19. Misalnya, pengalaman psikologis Kang Ara selama isolasi, membuahkan kegiatan konsultasi, motivasi dan tempat berbagi cerita para penyintas  COVID-19 yang kerap distigmatisasi negatif. Hingga saat ini, Teman Co telah menjelma menjadi perkumpulan para penyintas COVID-19, selain menjadi media penguat psikologis mereka, Teman Co juga menjadi tempat dimana mereka menyuarakan, mengedukasi dan mengkampanyekan pentingnya protokol kesehatan, dan pasien COVID-19 bukanlah aib.

                 Selain itu juga, Teman Co mengadakan kegiatan yang berupaya memfasilitasi warga. Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor dan Dinas Kesehatan Bogor, Teman Co mengadakan donor plasma konvalsalen yang diperuntukan bagi para pasien COVID-19. Selain itu, Teman Co juga melakukan pendampingan kepada para pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri dengan memberikan makanan secara rutin, serta membuka posko SWAB antigen gratis.

                Musa, sebagai salah satu tenaga manusia dalam SalamAid menyampaikann bahwa di dalam keadaan darurat seperti saat ini kemanusiaan berupa kepedulian terhadap sesama menjadi penting. Dalam skala mikro, ketika bantuan dari atas tidak sampai diterima maka komunitas menjadi penyelamat satu sama lain. Lanjutnya, kerja sama dan kolaborasi dalam penanganan juga menjadi keharusan, karena ia meyakini bahwa di dalam keadaan sulit seperti sekarang kita semua bertanggung jawab dan berperan dalam meredam penyebaran COVID-19 dan dampaknya.

Solidaritas Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Tengah Pandemi

Jaringan rakyat miskin kota (JRMK) merupakan organisasi rakyat, yang anggota dan pengurusnya terdiri dari warga kampung, pengayuh becak dan pedagang informal. Dibentuknya JRMK sendiri bertujuan untuk memberdayakan kaum yang termarjinalkan dalam pembangunan kota. Dalam melakukan pemberdayaan terdapat 3 metode yang dipakai; pengorganisasian, advokasi, dan jaringan.

                Dalam melakukan pengorganisasian, media yang digunakan oleh JRMK adalah koperasi yang dibangun ditiap kampung. Dibangunnya koperasi bertujuan untuk mewadahi warga kampung, pengayuh becak atau pedagang informal dimasing-masing tempat, juga selain itu untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka.  Saat ini, koperasi JRMK yang sudah berbadan hukum berjalan di 11 kampung.

                Untuk advokasi, JRMK bersama anggotnya berusaha memperjuangkan hak asasi mereka hidup di kota. Salah satunya melalui penataan kampung secara kolaboratif dimana warga kampung juga terlibat aktif dalam membentuk konsep penataannya. Penataan kampung sendiri dilakukan guna merubah stigma negative kawasan kampung sebagai wilayah illegal atau kumuh. Selain itu pula, penataan ini dilakukan agar pemerintah merubaha model pembangunan yang selama ini diterapakan kepada kawasan kampung, yakni penggusuran dan relokasi.

                Melalui jaringan, JRMK berusaha menghubungkan warga kampung dan sektor informal lainnya kepada orang-orang atau lembaga-lembaga terkait. Hal ini tak hanya menambah sumber daya dan kekuatan warga kampung. Namun juga meningkatkan posisi tawar warga dalam politik perkotaan.

                Kala pandemik, anggota JRMK yang notabennya kelas menengah ke bawah tentunya merasakan dampak pandemik secara sosial ekonomi.  Selain itu, pola pendampingan pun turut berubah. Pendampingan yang mengharuskan pertemuan tatap muka secara langsung, kini, karena menjaga jarak menjadi salah satu protokol kesehatan pencegahan, menyebabkan intensitas pertemuan menjadi berkurang.

“Pandemi memberi tantangan dalam proses pendampingan dan advokasi kita yah, jika sebelum pandemi pertemuan lebih intens dilakukan, semasa pandemi karena protokol mengharuskan menjaga jarak, dsb., maka intensitas pertemuan makin berkurang. Selain itu program peningkatan kualitas kampung menjadi terhambat karena pemerintah berfokus pada penanganan COVID-19”

Selain itu, mayoritas anggota yang mengandalkan pendapatan harian dan pekerjaan dengan aktivitas di luar ruangan menyebabkan anggota JRMK menjadi rentan terkena COVID-19. Tindakan stay at home pun menjadi dilematis, karena mereka dituntut antara dua pilihan; Keluar rumah mencari uang, namun beresiko tertular; Diam di rumah, maka tidak ada pendapatan.

                Walau demikian, sebagai organisasi rakyat, untuk mengatasi hal ini JRMK membuat program bantuan untuk anggotanya. Di tahun 2020, secara kolektif JRMK membuat dan menggalang dana untuk pengadaan handsanitezer secara mandiri. Kemudian, guna mengadakan masker untuk para anggotanya, JRMK berjejaring dengan beberapa pihak. Lalu, JRMK juga membuka donasi melalui kitabisa.com untuk program bantuan tunai kepada warga yang membutuhkan.

                Situasi tidak meratanya bantuan kepada warga, memberikan ide bagi JRMK untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Warga yang sebelumnya tidak memiliki akses pada bantuan pun akhirnya mendapat bantuan. Selain itu, JRMK secara swadaya bekerjsama dengan petani Kendeng menyediakan program beras murah untuk anggotanya.

                 Dalam strategi pengadaan beras murah kendeng, JRMK memberikan subsidi kepada anggotanya dari yang harga seharusnya Rp. 10.000/kg menjadi Rp. 5.000/kg. Dana subsidi ini didapat melalui platform kitabisa.com. Dalam proses pendistribusian, JRMK mengandalkan koperasi-koperasi JRMK di kampung-kampung sebagai distributor. Dengan membeli dari koperasi, warga kampung anggota JRMK bukan hanya diuntungkan dengan harga murah, tapi mereka juga akan mendapatkan SHU koperasi dan memberdayakan diri mereka sendiri

                Walau JRMK secara swadaya berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya, namun dalam prosesnya, beberapa program bantuan tidak mampu berjalan dan bertahan lama. Kendalanya adalah anggota JRMK yang notaben kalangan menengah ke bawah dihadapkan pada kondisi dan sumber daya terbatas. Bantuan atau donasi yang diselenggarakan hanya mampu memenuhi kebutuhan sementara, sedangkan pandemick masih  terus berlangsung dan masih tidak menemui titik terang sampai kapan.

"...ya walaupun kita sudah melakukan upaya itu yah...termasuk juga ngebantu temen-temen yang terinfeksi, mereka harus isolasi, tetapi kan mereka isolasi tetep butuh makan, dan segala macem. kita bantu supaya ada dapur umum, tetangganya yang masakin, kita yang support dananya untuk makan segala macem. Tapi tetep ga bisa mengcover semua, karena memang sumber daya terbatas, situasinya sama-sama punya situasi yang sama-sama sulit..." (Eny Rochayati)

Selain itu, Eny selaku ketua koordinator JRMK mengatakan bahwa program bantuan sosial berupa pangan yang diberikan oleh pemerintah belum mencukupi. Warga miskin kota dihadapkan bukan hanya pada pemenuhan kebutuhan pangan, tapi juga kebutuhan esensial lainnya seperti sewa kontrakan, bayar air dan listrik bulanan, ditambah biaya kuota internet yang bertambah karena anak sekolah belajar secara daring. Ia pun berharap, bahwa pemerintah harus memikirkan kembali skema perlindungan sosial yang layak dan pantas diberikan kepada warga miskin secara jangka panjang.

"Jadi pemerintah itu harus membuka mata, ini warga miskin kota butuh perhatian khusus, kami tidak hanya meminta, kami tidak berharap dikasih saja. Tapi bagaimana pemerintah memberikan kail kepada kami, memberikan alat kepada kami supaya ekonomi kami ini berdaya gitu. tidak melulu kami diberikan sembako, saya merasa sembako itu belum mencukupi. Karena kita miskin, karena posisi warga miskin bahkan sampe sembako itu dijual. karena tidak bisa dipungkiri karena kebutuhannya bukan hanya sembako. anak sekolah butuh kuota, listrik mesti dibayar, kontrakan, air butuh dibeli. itu kan kebutuhan kebutuhan lain tidak hanya makan. ada kebutuhan lain yang mesti pemerintah tau, nah bagaimana mensiasati itu PR nya pemerinta! kami gatau gimana caranya, kami hanya tau bagaiman masyarakt miskin kota terlayani secara hak, hak kami adalah tetap hidup bersama kota yang sedang berkembang ini. Silahkan pembangunan tetap berjalan tapi kemiskinan kota ini harus segera dientaskan" (Eny Rochayati)

Kota dan Air: Upaya warga Muara Angke memenuhi kebutuhan air

Air menjadi sumber kehidupan fundamental bagi mahluk hidup, termasuk manusia. Hal ini bukan dikarenakan fakta bahwa manusia membutuhkan minum saja. Akan tetapi fakta bahwa segala kegiatan dan aktivitas manusia tidak bisa terlepas dengan air seperti cuci, mandi, bahkan sampai memasak. Oleh karena itu, air dan akses terhadanya merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya difasilitasi.

                Di era pandemik seperti sekarang, kebutuhan manusia akan air semakin nyata terasa. Bagaimana tidak, protokol kesehatan yang mengharuskan orang-orang mencuci tangan dan tetap menjaga kebersihan badan mengharuskan penggunaan air. Namun nyatanya, masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan air dengan mudah dan layakan, contohnya seperti kasus yang dialami oleh Muslimin, salah satu warga Muara Angke, Jakarta.

                Muara Angke, merupakan salah satu wilayah pesisir yang berada di Utara Jakarta. Secara demografi, para penduduknya menghasilkan pendapatan dari hasil laut, mulai dari nelayan, pedagang ikan asin, dll. Muslimin sebagai perantau dari Sumatra yang mencari peluang di Jakarta, sejak awal kedatangannya di tahun 90’an telah menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Ia mengisahkan perjalanan hidupnya, dimana sejak permulaan ke Jakarta ia berjualan dan menjadi pemasok ikan,  khususnya bandeng dan udang dari Sumatra. Setelah 10 tahun, sejak kedatangannya ke Jakarta, ia pun mulai memiliki hunian tetap di Blok Eceng, salah satu kampung di Muara Angke.

                Selama tinggal di Muara Angke, ia menceritakan, bahwa perkara air selalu menjadi persoalan. Situasi Muara Angke yang dekat pesisir, dan ketiadaan akses air dari perusahaan air mengharuskan warga Muara Angke untuk membeli air dari para pemikul. Tuturnya, air di Muara Angke bagaikan barang mewah, ia pun mengibaratkan kalau warga diharuskan kaya untuk sekedar memenuhi kebutuhan airnya sehari-hari.

                Muslimin sendiri menjelaskan, bahwa dalam sebulan ia mengeluarkan Rp. 500.000 untuk sekedar membeli air guna kebutuhan konsumsi. Jika dihitung dengan kebutuhan mandi, dan mencuci, Muslimin menghabiskan Rp. 1.000.000/bulan, hanya untuk air.

"…untuk minum ya mungkin sudah pake air galon semua yah, cuman untuk kebutuhan masak kita pake air pikulan. Kebutuhan air terbesar itu di cuci mandi. Kalo buat masak kan 1 pikul itu 40 liter bisa buat makan sehari semalem…tapi kalo kita gunakan untuk cuci, makan, mandi, dan segala macem., nah kita itu minimal menggunakan air bisa 5 pikul, minimal 3 pikul. nah kita satu pikul 5 rb yah, artinya kalo kita ambil angka kecilnya aja 3 pikul berarti sehari 15 rb. Lalu kita kalikan 30 hari angkanya bisa mencapai 450 rb/bulan. itu pun pemakaian dengan seirit-irit mungkin. kalo kita ambil 5 pikul 25 rb, artinya angkanya di 750 rb. jadi mangkannya bisa sampe 1 jt, kalo yang anaknya banyak yaa sudah dipaksa kaya kita" (Muslimin)

 Warga tempat tinggalnya, sempat membuat air resapan dengan melakukan pengeboran selama 1 meter. Namun, air yang muncul tidak begitu layak dan berminyak. Melihat kondisi ini, Muslimin dan tetangganya pun mencoba membuat sumur bor satelit, dimana sumur bor ini memiliki ke dalaman sampai berpuluh-puluh meter. Karena biaya yang diperlukan cukup besar, secara mandiri warga mencari dan mengajukan proposal ke perusahan-perusahaan untuk mendapat bantuan dana pengadaan sumur bor satelit.

                Warga pun mendapatkan bantuan dari Perusahan Nusantara Regas untuk pengeboran dan pengadaan toren air. Sisanya, warga membiayai dirinya secara swadaya. Kehadiran sumur bor satelit ini pun mengurangi pengeluaran warga untuk air sampai. Walau demikian, kapasitas sumur yang terbatas menyebabkan distribusi air yang terbatas, hanya kepada 70 rumah.

                Kala pandemi, Blok Eceng bersama Rujak Center for Urban Studies mengupayakan pengadaan air bersih bagi warga kampung melalui pengadaan westafel dan kios air. Walau wastafel sudah berjalan beberapa waktu, namun, kios air mangkrak di tengah jalan akibat beberapa persoalan di internal warga. Kini, dikondisi pandemik, warga pun masih mengandalkan air pikulan sebagai cuci dan mandi, serta air galon isi ulang untuk kebutuhan konsumsi.     

            Muslimin pun, yang kampungnya saat ini sedang dalam proses penataan kampung, hanya berharap bahwa melalui proses penataan ini nantinya warga Muara Angke akan mendapatkan akses air dengan layak.

"Kalo kita sih bersama kawan kawan JRMK telah melakukan berbagai upaya yah, tapi kendalanya balik lagi ke pihak PAM sebagai pengelola air bersih. Dari Palyja juga yang rencananya mau melakukan pipanisasi itu ujung ujungnya mereka itu mentok di pihak PAM...kalo kita di izinkan pasti akan berjalan, tapi kalo yang atas belum memberikan izin nah kita belum bisa jalan. nah itu yang kita tunggu sampai saat ini, dan kita sungguh terlalu lama menunggu, kita sudah melakukan bor bor segala macem dan kita mungkin peluangnya ada di penataan kampung ini. karena tidak mungkin juga pemerintah menata kampung ini tanpa fasilitas air bersih..." (Muslimin)

Warga Miskin Kota dan Perjuangannya

UPC (urban poor contortium) merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari berbagai macam aktor dari latar belakang beragam. UPC berdiri pada tahun 1997 dan kehadirannya dimasa Orde Baru karena melihat konteks kemiskinan yang terjadi dan mencoba membangkitkan kesadaran masyarakat tentang kondisinya melalui community organizing untuk membangun kesadaran kritis. Jadi ruang lingkup UPC bergerak pada masyarakat miskin perkotaan.

Visi dari UPC adalah menciptakan kota yang adil dan isu pluralitas sosial-ekonoomi danmisinya untuk mencapai itu semua harus ditempuh melalui pengorganisasian, advokasi dan memperluas jaringan. Pada dasarnya kelompok dibidang pengambil kebiajakan, arsitek dan planer merasa paling ahli yang kerap tidak melibatkan warga miskin kota dalam membayangkan masa depan kotanya. Jadi kita dorong suara-suara warga miskin kota untuk bersuara, tidak diwakilkan oleh kelas menengah.

Jadi tujuan pengorganisasian adalah bagaimana menggerakan warga miskin kota untuk bersuara, meningkatkan kapasitas dan memingkatkan kepercayaan diri ketika akan terlibat dalam pengambilan suatu keputusan. Sehingga konteksnya rakyat miskin kota bisa berdaulat, berdaya dan bermartabat.

Bagaimana membuat warga miskin kota berdaya adalah terkait masalah informasi. Sejauh ini informasi selalu terbatas dengan pemerintahan. Era digital, informasi belum tentu menjangkau rakyat kebanyakan, "Kita punya sejarah birokrasi yang pahit dan menjadi sejarah panjang pondasi pembangunan kebijakan publik di negara kita", tutur Guntoro Muhammad. Sehingga dalam konteks ini sudah melahirkan mentalitas warga miskin kota yang merasa di marjinalkan dan dikucilkan. Dan perlu kita tahu juga bahwa ketika warga miskin kota tidak bergerak seringnya adalah mereka tidak memiliki informasi yang jelas karena kerap kali informasi macet.

Kedua warga miskin harus bergerak tidak sendiri. Perlu kita tahu bahwa kita dibentuk untuk menjadi individual atau orang perorang dalam segala kebijakan. Dalam seluruh pengendalian yang bersifat orang-perorang ini telah menyebabkan tanggung jawab sosial hanya dimiliki oleh orang-perorang. Dampaknya adalah kenyataan ini tidak membangun solidaritas kolektif. Jadi kota-kota besar seperti Jakarta sudah dibangun sistem seperti ini bergenerasi-bergenerasi. Jadi bukan orang Jakarta kulturnya seperti individual, melainkan sistem hidupnya sudah dibentuk seperti itu. Seingga dalam proses adminitrasi ini menjadi kelemahan dan orang miskin adalah masalah administrasi.

Bagaimana menggerakkan orang harus dengan cara bersama-sama, sehingga orang tidak berpikir tidak hidup sendiri karena ada tetangga yang saling membantu. Dan terakhir adalah soal peningkatan kapasitas. Yaitu pengetahuan, data dan keterampilan. Kalau dalam skala pengorganisasian tidak ada unsur pengetahuan maka bisa berantakan. Jadi tiga itu yang harus dimiliki. Kemiskinan ini sangat luas dan beragam dimensinya hari ini ada miskin ekonomi, miskin secara kebutuhan dasar, dan miskin secara politik.

Selain itu kita juga perlu memahami bahwa kota yang dibangun secara individual telah menciptakan persaingan. Efeknya dari kenyataan ini memudarnya ketidakpercayaan masyarakat. Membangun kepercayaan, tentunya kepercayaan juga bisa hadir melalui konflik, tentunya konflik tidak perlu dikhawatirkan karena akan menciptakan jaringan kepercayaan yang semakin teruji dalam kehidupan masyarakat. Ini perlu menjadi catatan penting dalam sejarah kebijakan publik untuk masyarakat miskin kota.