Konstruksi Transportasi Demi Ketangguhan Publik

Antrian panjang di Bundaran Waru, Sidoarjo, dari tangkapan layar drone Suara Surabaya. Sumber: Twitter Ilham Ridlo, 2020

Surabaya sempat viral di hari pertama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada 28 April 2020, sejumlah petugas dikerahkan ke Bundaran Waru, pintu masuk Selatan Surabaya, untuk melakukan pengecekan warga yang masuk ke kota. Macet yang mengular tersebut membuktikan tingginya mobilitas keluar masuk kota Surabaya. Bagaimana dampak mobilitas tinggi ini selama pandemi Covid-19 di Surabaya? Rujak melakukan wawancara terpisah dengan Ilham Akhsanu Ridlo, dosen dan peneliti di Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga dan Aditya C Janottama dari Forum  Diskusi Transportasi Surabaya (FDTS).

"Di beberapa negara, transmisi utama Covid-19 terjadi di transportasi publik karena demand-nya banyak. Berbalik dengan kota Surabaya, demand itu sudah sangat rendah, apalagi ditambah pandemi," Ilham menyampaikan pandangannya terkait kemungkinan terjadinya klaster penularan virus di transportasi publik. Dogma awal kebijakan 'di rumah saja' adalah untuk menekan pergerakan manusia sebagai host dari agent virus Covid-19. Dalam teori segitiga epidemiologi, agent (virus) pada dasarnya tidak bergerak, sehingga membatasi mobilitas host (manusia) menjadi salah satu kunci penting untuk menekan penyebaran. Mobilitas tinggi di Surabaya didukung oleh tingginya kepemilikan kendaraan pribadi, khususnya motor yang mencapai 80% dari populasi. Transmisi rentan terjadi, bukan di moda transportasi, tetapi di kerumunan. Dari hasil pengamatan Ilham, kebijakan mobilitas terkait transportasi publik di Surabaya memang sudah rendah, karena demand publik yang rendah. Di Surabaya sendiri, protokol kesehatan ketat hanya terlihat di bandara, stasiun antarkota, sementara di terminal, angkot, bus kota tidak dapat dipastikan pelaksanaan protokolernya. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sudah berhenti di Juni 2020. Sejak saat itu, Surabaya sudah memasuki masa transisi atau adaptasi kebiasaan baru hingga saat ini.

Sejak awal tergabung di tim advokasi PSBB FKM Universitas Airlangga, Ilham tertarik untuk mengamati data mobilitas warga Surabaya. Data tersebut diperoleh dari Google Mobility yang menilik mobilitas Jawa Timur berdasarkan lokasi pengguna Google. Selain itu, Ilham juga menggunakan data dari Facebook Data for Good untuk menggambarkan mobilitas berdasarkan aktivitas di dalam rumah dan di luar rumah (lokasi rumah ditentukan dengan radius tertentu dan sensitivitas data lebih tinggi dibandingkan Google Mobility).

Berdasarkan data tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan PSBB yang diberlakukan di Jawa Timur memang berdampak pada mobilitas masyarakat. Terjadi penurunan signifikan untuk aktivitas publik. Data ini memang tidak bisa dibandingkan dengan data pergerakan dari Facebook Data for Good karena unit analisis yang berbeda. Namun, terdapat kecocokan tren dari aktivitas di dalam dan di luar rumah.

Kedua grafik menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas di ruang publik, hingga menuju normal (garis nol) setelah Jawa Timur memasuki masa transisi. Ilham mengamati ada dua temuan sementara yang menarik dari data tersebut.

Pertama, kurva mobilitas meningkat tajam saat hari libur besar, terutama di cuti hari raya. Khususnya di Surabaya, Idul Adha menjadi momen yang signifikan karena terjadi perpindahan  penduduk musiman antarkota dan antarpulau. Pengaruh budaya dan agama terhadap pergerakan masyarakat juga penting untuk ditilik karena akan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Ilham menganalogikan, jika pemerintah Surabaya dengan tegas membatasi akses mobilitas saat libur Idul Adha, bisa terjadi respons negatif terkait sosial budaya.

Kedua, mobilitas di terminal dan stasiun sudah cenderung rendah (di bawah garis nol), bahkan sebelum kebijakan PSBB diberlakukan. Terjadi penurunan tajam saat awal pandemi, tetapi mobilitas di terminal dan stasiun tetap rendah setelah memasuki masa transisi. Setelah transisi, aktivitas ekonomi di beberapa sektor perlahan naik dan kembali normal, terlihat dari mobilitas di area ritel, sarana rekreasi, grosir, pasar, apotek. Bahkan mobilitas di taman dan fasilitas publik juga ikut meningkat. Perbandingan ini mengindikasikan infrastruktur transportasi publik bukan penggerak aktivitas ekonomi. Transportasi publik tidak menjadi daya ungkit terhadap pergerakan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Bagaimana sebenarnya analisis situasi infrastruktur transportasi publik di Surabaya?

Pekerjaan Rumah Pemerintah Surabaya

Hingga akhir masa jabatannya, Tri Rismaharini mantan Walikota Surabaya menentang pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya. Salah satu alasannya yang dikutip oleh beberapa media, "Saya melihat warga saya minimal 20 tahun ke depan ini akan naik motor." Bagi Aditya C Janottama, salah satu pendiri FDTS, ini menjadi salah satu sinyal pemerintah kota tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi umum di Surabaya. Meskipun FDTS juga mengambil sikap untuk menolak pembangunan Tol Tengah Kota, yang disuarakan oleh FDTS adalah tidak adanya solusi dari pemerintah kota untuk perbaikan kondisi transportasi Surabaya.

"RPJMD dan RPJMN itu ada semua. Namanya juga rencana, ya berhenti di rencana," Aditya menuturkan. Tantangan transportasi Surabaya sudah sama kusutnya dengan kemacetan yang belum terurai di jalan-jalan utama kota. Ilham Akhsanu Ridlo, dosen dan peneliti Universitas Airlangga yang juga aktif di FDTS, mendeskripsikan kondisi jaringan jalan Surabaya.

Surabaya memiliki tiga titik pintu masuk. Pertama di Selatan, yang terhubung dengan Sidoarjo dan Porong. Kedua dari Barat yang merupakan jalan yang menghubungkan Gresik dan Lamongan. Ketiga Jembatan Suramadu yang terhubung dengan Madura. Perjalanan di dalam kota terkendala oleh minimnya ruas jalan yang menghubungkan antarwilayah Surabaya. Jalur utara dan selatan memang memiliki banyak ruas jalan, tetapi hanya satu pintu untuk Barat ke Timur Surabaya sehingga dipastikan ada gridlock di ruas jalan utama pada jam-jam sibuk. Transportasi umum yang bergerak di dalam kota hanya ada dua: angkutan kota, sering disebut juga lyn, dan bus kota. Tidak semua moda tersebut mampu menjangkau setiap sudut Surabaya, sehingga warga tetap harus menggunakan moda lain. Ditambah dengan kemacetan yang selalu ada, jadwal moda tidak bisa dipastikan dan durasi perjalanan menjadi panjang. Solusinya? Kendaraan pribadi.

Aditya memaparkan, 80% warga Surabaya 'terpaksa' menggunakan motor, moda yang terjangkau secara harga dan mampu menjangkau titik terjauh Surabaya. Bukan saja karena tidak ada alternatif transportasi publik, tetapi juga titik-titik hunian yang terletak jauh dari pusat aktivitas warga, bahkan berada di luar kota Surabaya. Kota ini memiliki warisan potensial, yaitu stasiun kota yang berada di kantong-kantong penduduk Surabaya, tetapi komuter yang ada sekarang hanya beroperasi dua sampai tiga kali sehari pulang pergi. Sebetulnya, menurut Aditya, untuk menjalankan komuter yang dibutuhkan adalah jalur Barat ke Timur dan sirkular di dalam kota.

"Masalahnya, menurut saya, tidak optimal. Modal jaringan dan ruas jalan yang ada sekarang saja tidak dimaksimalkan," Aditya menyampaikan perspektifnya. Ruas rel menuju Gresik, misalnya, sebenarnya juga ada, tetapi tidak terpakai. Kemudian per Juni 2020, trans Gerbangkertosusilo, yang sebelumnya menghubungkan Bungur dan Porong, tiba-tiba berhenti beroperasi. Ia menambahkan juga contoh peremajaan halte di beberapa titik yang tidak dimanfaatkan, bahkan dibangun di ruas yang tidak ada jalur moda transportasi umumnya. Tidak adanya konektivitas antara ruas jalan dan moda transportasi menghambat mobilisasi warga.

"Kita habiskan 250 miliar untuk membangun jembatan, yang menutup Pantai Kenjeran, sekarang dipakai jemur kerupuk sama orang-orang sekitar," Aditya mendeskripsikan kondisi terakhir dari Jembatan Suroboyo. Dalam sebuah pemberitaan di Jawa Pos, pemerintahan kota Surabaya di bawah dua kali periode kepemimpinan Bu Risma telah membangun 128 jembatan baru. Di akhir kepemimpinannya, pemerintah kota tengah mempersiapkan Jembatan Joyoboyo dan Jembatan Ujung Galuh sebagai ikon baru Surabaya. Selain jembatan, ikon Surabaya juga dibangun dengan kehadiran Suroboyo Bus. Armada yang dimaksudkan sebagai moda perjalanan dalam kota tersebut, kini mendapatkan label bus wisata. Sistem pembayaran bus yang menggunakan sampah botol plastik memancing pertanyaan tentang keberlanjutannya dan dampak konsumsi plastik yang ditimbulkan, alih-alih mengurangi sampah.

Kritik keras yang dilayangkan FDTS semata-mata karena cita-cita. Surabaya mampu memiliki transportasi yang lebih baik demi kehidupan warganya. Pertanyaan berikutnya, apakah warga Surabaya sendiri menyadari urgensi ini?

Urgensi Bagi Warga Surabaya

Jaringan jalan-jalan kota serupa sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Sistem peredaran darah terhambat membuat tubuh manusia sakit. Jaringan jalan perkotaan yang terhambat juga menjadi indikasi bahwa kota sedang sakit. Analogi ini dipaparkan oleh Inanta Indra P, salah satu pendiri Forum Diskusi Transportasi Surabaya di Medium. Namun, gejala ini tidak cepat disadari oleh warga Surabaya, seperti yang diamati oleh FDTS. Sudah tumbuh ketidakpercayaan publik terhadap transportasi umum Surabaya yang dikenal lambat, kondisi moda terbelengkalai, dan tidak efektif menjangkau semua sudut kota.

"Persepsi mereka terhadap transportasi publik itu jelek dan ribet, sedangkan mobilitas orang di Surabaya itu luar biasa," ujar Ilham menggambarkan tidak bertemunya kebutuhan masyarakat dengan infrastruktur transportasi yang disediakan pemerintah. Sebelum pandemi sekalipun, kebutuhan terhadap transportasi ini sudah rendah. Inisiator FDTS menyadari kesenjangan ini saat mereka merantau ke luar Surabaya, seperti Aditya yang pernah merasakan kemudahan mobilitas di Jakarta dan Faisal yang pernah tinggal di Yogyakarta. Pernah berjejaring dengan Transport for Jakarta, Aditya kemudian mendirikan inisiatif serupa di Surabaya. FDTS mulai bergerak sejak 2019 mengampanyekan tentang transportasi publik yang lebih baik. Saat ini, prioritas mereka adalah meningkatkan kesadaran publik terhadap signifikansi memiliki transportasi publik yang baik di Surabaya.

"Masyarakat kita nggak tahu bahwa transportasi publik itu penting," Aditya memaparkan. Melalui media sosial, FDTS banyak mengangkat studi-studi kasus transportasi dari kota atau negara lain, juga menggarisbawahi kesulitan-kesulitan mobilitas yang dihadapi publik. Mereka juga menyajikan artikel-artikel dalam bahasa Inggris untuk menarik perhatian dari pihak di luar Surabaya agar ada desakan lebih terhadap pemerintah. "Harus ada berita yang menyeimbangkan terhadap berita-berita yang terlalu positif." Di awal pendiriannya, FDTS sempat mengusahakan secara swadaya peta transportasi Suroboyo Bus yang bisa diunduh dengan gratis oleh publik. Mereka sempat menempel peta-peta tersebut di beberapa halte di Surabaya, tetapi peta itu kemudian dicabut oleh pihak lain yang belum diketahui. Namun baru-baru ini, Dinas Perhubungan menggunakan peta tersebut tanpa seijin FDTS. Selain peta transportasi, FDTS juga sempat menempelkan himbauan untuk mengindahkan rambu-rambu bagi pengguna sepeda, lalu kembali dicabut, kali ini, oleh pemerintah.

Sumber: Transport for Surabaya, 2020

FDTS aktif menunjukkan eksistensi komunitas ini kepada pemerintah Surabaya, sesederhana menyebutkan akun pemerintah Surabaya di media sosial, juga baru-baru ini terlibat dalam focus group discussion bersama Kementrian Perhubungan, Teman Bus, dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain terus mengedukasi di tengah pandemi, FDTS kali ini sedang meriset dan meningkatkan kesadaran publik tentang kota ramah sepeda. Di usia komunitas yang baru mencapai satu tahun, FDTS mengusahakan dukungan dan kesadaran dari dua pihak sekaligus,  pemerintah dan publik,. Daftar yang diperjuangkan sepanjang tantangan yang dihadapi, tetapi FDTS telah mengawali langkah pertamanya.

"Kita tidak bisa berpikiran akan kembali normal setelah apa yang terjadi hari ini," Ilham menggarisbawahi kondisi pandemi sebagai sebuah realitas yang akan terus dihadapi oleh manusia. Kondisi pandemi mengambarkan ketidakseimbangan ekosistem yang sudah terjadi dan akan terus kita hadapi. "Kita harus menyiapkan ke depan, bagaimana saat ada wabah yang sedemikian ini, semua konstruksi sosial kita sudah siap."

Konstruksi sosial yang dimaksudkan oleh Ilham bukan hanya tentang kesiapan infrastruktur kesehatan untuk mengantisipasi orang-orang yang terdampak virus dan penanganannya. Wabah ini tidak akan berhenti di Covid, meskipun manusia lebih punya kendali dengan adanya peningkatan teknologi dan kolaborasi, ancaman itu terus ada. Selain itu, populasi manusia yang terus bertambah menunjukkan adanya kebutuhan ruang hidup. "Penting untuk memiliki skenario tata ruang kota yang sangat responsif terhadap kasus-kasus ini ke depan."

Referensi

Agata, V. 2020. Wawancara dengan Aditya Janottama. 16 Desember. Zoom.

Agata, V. 2020. Wawancara dengan Ilham Akhsanu Ridlo. 16 Desember. Zoom.

Indra, I. 2020. Pemenuhan Atas Hak Pelayanan Transportasi Manusiawi di Kota Surabaya. Medium.

Kumparan. 2020. Perbatasan Surabaya-Sidoarjo Macet Parah di Hari Pertama PSBB. Kumparan News.

Rafika, 2020. Khawatirkan Kesenjangan, Risma Tolak Tol Tengah Kota. Jawa Pos.

Transport for Surabaya, 2020. 75 Tahun Indonesia Merdeka, #MerdekaTransportasi masih butuh perjuangan! Instagram.

Transport for Surabaya, 2020. Terima kasih untuk @sits_dishubsby @BanggaSurabaya yang sudah menggunakan desain kami... Twitter.

PKL Semasa Pandemi: Berdamai dengan Terus Bekerja

Ditulis oleh Vassilisa Agata dari Rujak Center for Urban Studies

Pada April 2020, DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mengikuti anjuran gubernur, tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol pun ditutup. Hal ini segera berdampak pada komunitas pedagang kaki lima yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan di Ancol. Pada waktu yang bersamaan, wilayah Jakarta Utara ditetapkan sebagai zona merah yang juga berimbas pada penutupan dan pembatasan aktivitas perekonomian. Rujak mewawancarai Dondris, Koordinator Komunitas Pedagang Kecil Ancol (KOPEKA) untuk menggali tantangan yang dihadapi pedagang asongan di wilayah zona merah COVID-19.

Dondris telah tujuh tahun berada di Komunitas Pedagang Kecil Ancol (KOPEKA), satu dari beberapa reseller Ancol yang mendapatkan ijin berdagang di dalam area Taman Impian Jaya Ancol. Berawal sebagai anggota, Dondris kini memegang amanah sebagai koordinator dan sudah ikut memperjuangkan ijin berdagang KOPEKA. Sebanyak 85% dari 53 anggota KOPEKA berasal dari Kelurahan Pademangan, sisanya berasal dari Priuk atau ada yang datang dari kampung di luar Jakarta. Sebelum pandemi, 53 PKL tersebut bertahan hidup dengan menjual beragam barang kepada pengunjung Ancol, dari minuman, makanan, hingga aksesoris yang sering dipakai rekreasi di wahana atau tepi pantai. Mereka berdagang sepanjang tahun dan baru berhenti di bulan puasa selama sebulan karena pengunjung berkurang drastis.

Bayangkan tantangan yang PKL hadapi ketika akhirnya Ancol tutup mengikuti PSBB. Dondris mendeskripsikan, selama tiga bulan, PKL KOPEKA tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. "Kawan-kawan banyak yang ngontrak dan sudah berkeluarga. Rata-rata per bulan bisa habis tiga juta rupiah. Kalau tiga bulan artinya pengeluarannya sudah sepuluh juta rupiah!"

Selain hidup tanpa penghasilan di awal pandemi, Dondris dan rekan-rekan KOPEKA juga harus menghadapi fakta bahwa wilayah tempat tinggal mereka di Pademangan berada di zona merah dan lingkungan RW 11, tempat tinggal mereka, adalah yang paling parah. Namun menurut Dondris, ia dan warga tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana wilayah mereka ditetapkan sebagai zona merah. Yang mereka amati adalah banyaknya orang-orang yang dibawa ke Wisma Atlet, kesimpangsiuran penentuan status Orang Dalam Pengawasan (ODP), hingga pihak keluarga yang dipaksa menandatangani pemakaman dengan protokol COVID.

Berada di zona merah, mereka mendapatkan beberapa bantuan, terutama kebutuhan pangan, baik dari pemerintah nasional, daerah, dan kota. Di awal pandemi, setelah Ancol ditutup, setiap KK di RW 11 setidaknya mendapatkan minimal 20kg beras. Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) juga memberikan bantuan sembako. Selain itu, mereka juga mendapatkan bantuan dari Konser #dirumahaja berupa subsidi pembelian beras. Namun kebutuhan mereka bukan hanya makan. Mengikuti arahan gubernur untuk tinggal di rumah saja, mereka juga harus mempertahankan ruang tempat mereka tinggal dengan membayar kontrakan. Bantuan yang bisa diberikan KOPEKA hanyalah memberikan pinjaman uang kas sebesar Rp560.000 kepada maksimal dua orang anggotanya dalam sekali waktu. Banyak dari anggkota KOPEKA menghabiskan tabungan dari pendapatan sebelumnya, hingga menjual benda-benda milik mereka, seperti motor, gawai untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan lain, seperti susu, pampers, token listrik, bayar air, cicilan kredit motor.

Dondris mendorong rekan-rekannya untuk mengambil pekerjaan apapun yang bisa dikerjakan, seperti mengambi pekerjaan proyek, untuk bertahan hidup. Beberapa dari mereka ada yang berjualan di wilayah lain, seperti Kemayoran, namun terciduk satpol pp. Yang tidak terkena pengawasan, juga tidak bisa mendapatkan apa-apa karena memang sepi pembeli, bahkan ada yang justru memiliki hutang baru. "Pemerintah jangan hanya merumahkan kita," keluh Dondris. "Kita kan nggak bisa diliburkan juga. Mungkin orang yang punya ketahanan pangannya cukup sih bisa. Kita nggak terpapar COVID, tapi kita mati kelaparan. Kalau dipaksakan keluar juga sulit."

Meskipun terbelit situasi, rekan-rekan KOPEKA tetap turun tangan memastikan isolasi kampung. Selama Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) diterapkan, anggota KOPEKA berjaga di check point secara sukarelawan, sedikitnya selama delapan jam sehari. "Secara moral, kami merasa terbeban. Dari kawasan Pademangan, RW 11 yang paling parah. Kami ingin hapus itu."

Menjadi bagian dari masyarakat yang langsung terdampak pandemi secara ekonomi, juga menjadi orang-orang yang turut menggerakkan bantuan melalui KOPEKA, Dondris menyadari masyarakat tidak bisa terus-menerus diminta untuk hanya menunggu di rumah saja dan menjalankan protokol kesehatan. Ia mengamati ada kejenuhan di masyarakat yang pelan-pelan membuat masyarakat menormalkan situasi pandemi. "Sekarang warga menganggap, kalaupun melakukan protokol kesehatan, tidak menjamin tidak akan terpapar. Dokter,  tenaga medis, yang benar-benar pakai APD saja bisa terpapar. Artinya, tidak ada jaminan bagi kita yang pakai masker, cuci tangan."

Berdamai dengan pandemi dimaknainya dengan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk tetap bisa beraktivitas di tengah pandemi, menciptakan kebiasaan dan perilaku untuk hidup berdampingan dengan virus ini. Protokol kesehatan adalah prioritas, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan anggaran. Dondris telah menghitung, aktivitas sederhana relawan berjaga di pintu masuk kampung dan menjaga isolasi kampung bisa membutuhkan biaya hingga 74 juta, untuk makan, minum, dan uang saku. Tidak bisa mengharapkan warga sukarela membantu, sementara ada tanggungan hidup yang harus terus dicari.

Ia juga sedang memikirkan ruang tambahan agar teman-teman PKL bisa berjualan dengan aman, di luar area rekreasi Ancol, misalnya dengan membuka pasar malam. Pagi hingga sore, PKL bisa berjualan di kawasan Ancol, malam harinya bisa menambang peluang di pasar malam. Selain itu, KOPEKA juga sedang bergerak menuju koperasi untuk membantu keuangan para anggota. Peluang-peluang berjualan barang baru juga diusahakan dengan membeli bahan langsung ke sumbernya untuk memotong biaya, misalnya dengan penjualan wedang uwuh dari Yogya. Ia juga pernah mengusahakan ketahanan pangan dengan menanam di lahan kosong dekat rel kereta api, tetapi masih kesulitan mendapatkan bibit. Sembari mengusahakan ini, ia terus mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak menunggu dan mengandalkan dagang di Ancol, ambil pekerjaan lain jika memang memungkinkan.

"Pemerintah kan sampai sekarang masih mencoba menghadapi pandemi ya. Mau nggak mau  kita harus bertahan. Siapa yang kuat, dia yang bertahan."

Solidaritas Pangan Jogja: Keresahan dan Solidaritas

Persebaran Dapur Solidaritas Pangan Jogja

Gerakan solidaritas pangan Yogyakarta merupakan gerakan yang lahir atas keresahan bersama. Inisiasi ini berawal dari segelintir aktor (yang sebelumnya juga aktivis) yang resah dengan kondisi selama pandemi. Michelle -- dalam zine yang memuat kisah perjalanan solidaritas pangan Jogja -- mengisahkan awal mula inisiatif solidaritas pangan Jogja muncul. Bermula dari kegiatan galang donasi social movement institute (SMI)untuk pengadaan handsanitizer dan sabun cuci tangan untuk pekerja informal. Kemudian, setelah melihat kondisi lapangan yang menunjukan kondisi getir para pekerja informal yang terjepit persoalan pangan akibat pemasukannya berkurang. Dari situ muncul ide pembuatan dapur darurat untuk menanggulangi situasi krisis pangan tersebut.

Selanjutnya, ide ini digodok baik konsep, maupun mekanisme saat penerapannya nanti. Ide ini pun disebarkan ke kolega ataupun jaringan dengan tujuan menambah ide, dan juga amunisi saat implementasi. Pada 26 Maret 2020  rencana dapur darurat disebarkan secara umum melalui media sosial. Bertujuan sebagai ajakan solidaritas bersama, dan menambah pasokan sumber daya (baik tenaga, ataupun suplai dapur). Ajakan melalui media sosial mulai mendapat perhatian. Salah satunya dari Bagas, pengelola homestay di kawasan Prawirotaman. Ia berlapang tangan, menjadikan lokasinya sebagai lokasi dapur umum dan relawan. Dari sini cikal bakal dapur Prawirotaman muncul.

Kemudian, untuk memudahkan komunikasi dibentuk whats app group. Di dalamnya tergabung Bu Ita dan anaknya, Dina. Mereka, ibu dan anak sudah memulai gerakan membagikan nasi kepada para pekerja informal di Jogja. Dalam kegiatannya, mereka membuka donasi yang kemudian dananya akan dipakai untuk membeli nasi bungkus ke tetangga yang membuka usaha kuliner. Hal ini mereka lakukan disamping membantu orang lain dengan membagi makanan juga untuk menghidupi usaha kuliner tetangga. Proses pendisrtibusiannya dibantu oleh kawan-kawan SMI dan relawan, prosesnya pun tersebar ke beberapa lokasi seperti di Jalan Ahmad Dahlan, Panembahan Senopati, Pasar Beringharjo dan Alun-alun.

Pada saat pertama kali kegiatan di publish, sudah terdapat tiga dapur umum yang berjejaring; dapur Gamping, Seyegen, dan Prawirotaman. Juga, sudah tergalang donasi berupa uang dan sembako. Donasi yang terkumpul nantinya akan didistribusikan ke masing-masing dapur. Lambat laun, lokasi dapur umum makin bertambah. Ada dapur umum Kampung pemulung di Wonocatur, dapur lansia di Piyungan, dapur PRT di Balirejo, posko Ngadiwinatan, dapur Kotagede, dapur Utara Nitikusala, dapur Bongsuwung, dan dapur Sembungan. Sampai saat ini, telah terdapat 11 dapur umum yang telah terbentuk. Dapur umum ini pun saling berjejaring, sehingga membentuk suatu solidaritas pangan Jogja #rakyatbanturakyat.

Pawone Arek-Arek: Dari Tongkrongan Menjadi Solidaritas Pangan Surabaya

Ditulis oleh Mad Yan dari Rujak Center for Urban Studies

Hampir setahun sudah pandemi Covid-19 melanda dunia. Pengaruhnya tak mengenal teritori, kelas sosial, budaya dan ras. Seluruh aspek masyarakat baik ekonomi, sosial, dan politik terdampak. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat efisiensi perusahaan, menurunya pendapatan pedagang akibat pembatasan sosial, sampai resesi ekonomi yang menerpa beberapa negara menjadi indikasi pengaruh pandemi Covid-19.

Namun, tulisan ini tidak akan menyoroti dampak atau pengaruh negatif covid-19 lebih lanjut. Diantara kondisi carut marut pandemi, tulisan ini akan menyoroti inisiatif ataupun solidaritas masyarakat merespon situasi sekarang. Dalam beberapa waktu, disela berita getir tentang pandemi. Alih-alih meredam semangat masyarakat. Justru, kini hadir berbagai macam inisiatif di level warga dalam merespon kondisi pandemi Covid-19. Salah satunya inisiatif yang dilakukan oleh Pawone arek-arek di Surabaya.

Pawone arek-arek merupakan inisiatif yang lahir dari keresahan beberapa aktor kala pandemi Covid-19. Yoyo, salah satu aktor yang terlibat di dalamnya menceritakan asal mula solidaritas ini muncul. Bermula dari keluhan dan kondisi beberapa teman yang kehilangan pemasukan akibat PHK maupun dibatalkannya proyek kerja. Situasi ini menstimulus beberapa aktor dalam lingkup tongkrongan untuk mencetuskan ide kegiatan untuk mengatasi masalah ini.

Menindaklanjuti ide kegiatan yang muncul, berikutnya, dilakukan pertemuan untuk merencanakan strategi dan bentuk kegiatan. Setelah bentuk kegiatan terumuskan dan persiapan selesai. Di bulan Mei 2020 kegiatan dapur umum dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya seadanya. Tenaga dan dana dapur umum didapat dengan memanfaatkan lingkup kawan nongkrong dan Lokasi dapur umum pun memanfaatkan rumah yang biasa menjadi basecamp tongkrongan. Dari latar belakang ini kata Pawone arek-arek berasal dan diadopsi sebagai nama kegiatan yang berarti dapurnya anak-anak.

Dalam kegiatannya, Pawone arek-arek menjadi inisiatif dibidang pangan. Diadopsinya bentuk dapur umum sebagai inisiatif kegiatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka yang terdampak kala pandemi. Dalam mekanisme praktiknya, Pawone arek-arek secara kolektif dan cuma-cuma memproduksi dan menyediakan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Kebutuhan dapur dipasok setiap kamis pagi dengan membelinya di pasar. Selain itu, beberapa bahan dapur juga didapatkan dari hasil panen urban farming yang dilakukan oleh anggota Pawone arek-arek. Lalu, kamis malam bahan makanan di masak untuk di disajikan dan dibagikan di keesokan harinya. Biasanya, target dari distribusi makanan adalah orang sekitar dan pekerja informal.

Untuk menjaga keberlangsungan kegiatan, dan mengatasi keterbatasan sumber daya Pawone arek-arek mensiasatinya dengan membuka donasi untuk memenuhi kebutuhan dapur umum. Serta membuka dan mengajak setiap kalangan untuk bergabung dan terlibat secara sukarela dalam kegiatan. Kelak, inisiatif ini menjelma menjadi solidaritas pangan di Surabaya yang tergabung dalam jaringan gerakan solidaritas pangan dari daerah di luar Surabaya melalui perantara media sosial.

Bangun Kepercayaan, Melawan Covid

Etalase Pasar Sonjo, 2020

"Pandemi ini jauh lebih buruk dampaknya daripada Perang Dunia II."

Tidak semua negara turut berperang di Perang Dunia II. Amerika Utara hingga Selatan sepi, Australia tak dibombardir, tetapi perekenomian global terdampak drastis. Bandingkan dengan pandemi, yang dihadapi dan mengancam setiap negara dari kutub utara hingga selatan. Terjadi goncangan hebat di perekonomian karena mobilitas manusia justru menjadi factor penyebar Covid-19. Namun selalu ada tatanan dunia atau norma baru yang terjadi pasca perang. Setelah 1945, hubungan negara Bumi bagian utara dan selatan berubah, kolonialisme tergeser oleh banyaknya negara-negara jajahan yang merdeka, lahir diskusi global tentang permasalahan lingkungan, kesetaraan antarnegara, dan hak asasi manusia. Dengan berlangsungnya pandemi Covid-19 yang tidak bisa dipastikan titik hentinya, dunia sedang menanti tatanan dunia baru sekali lagi.

Berada di tengah krisis seperti ini, urgensi seharusnya bisa terlihat dengan mudah, yaitu sektor kesehatan dan ekonomi. Namun Rimawan Pradiptyo, ekonom dari Universitas Gadjah Mada, menyayangkan masih adanya pembahasan dan pengesahan RUU dan pelaksanaan Pilkada. Ini adalah kegagalan logika pemerintah menentukan prioritas. Dengan tatanan dunia yang masih mencari ​equilibrium, ​semua RUU yang disahkan dalam masa pra-Covid tidak akan lagi relevan saat dilaksanakan pasca-Covid karena tatanan dunianya akan berubah. Penyesuaian tetap bisa dilakukan oleh tim khusus sembari mengikuti perubahan situasi pandemi, tetapi menjadi terlalu gaduh saat isu ini dilempar ke masyarakat, yang seharusnya fokus menangani Covid-19. Demonstrasi dari masyarakat terkait pengesahan UU bisa diprediksi sejak lama, mengingat RUU tersebut sudah meresahkan elemen masyarakat sejak diusulkan di masa sebelum pandemi. Demonstrasi di tengah pandemi terjadi, meskipun hal ini dengan mudah dihindarkan jika pemerintah menunda pembahasan dan pengesahan UU tersebut setelah pandemi. Mengapa menyia-siakan sumber daya saat ini untuk kebijakan yang tidak mengancam nyawa, bisa ditunda pelaksanaannya, dan ada kemungkinan UU direvisi kembali pasca pandemi?

Logistik Perang Melawan Covid

"Saya ekonom dan selalu mengatakan kesehatan dan keselamatan itu utama. Ekonomi itu ada, kalau ada orangnya. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi orangnya mati, ​ya ora iso."

Lalu, bagaimana sebenarnya negara merespons situasi perang melawan Covid-19 sejauh ini? Pemerintah telah memiliki respons terbaik: 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) untuk dilakukan publik dan 3T (​tracing, testing, treatment​) yang menjadi prioritas dilakukan pemerintah. Namun, berdasarkan data Satgas COVID-19 hingga akhir November 2020, hanya 16 provinsi di Indonesia yang telah memenuhi standar testing WHO. Padahal, pemerintah saat ini mewarisi sistem pemerintahan yang baik dari Orde Baru yang menjangkau hingga level terbawah. Gerakan PKK, Dasawisma, yang terkait dengan kader Posyandu dan Puskesmas. Bayangkan jika jaringan akar rumput ini dijadikan dasar gerakan penanganan COVID, kemudian ditambah dengan lab dan alat tes.

"Pandemi itu ke depan adalah suatu kepastian, hanya kita tidak tahu kapan, seperti kematian. Artinya, infrastruktur ini modal yang sangat kuat untuk menghadapi pandemi yang serupa di masa depan."

Militansi para ibu dalam menggerakkan aktivitas yang memprioritaskan kesehatan dan anak-anak tidak perlu diragukan lagi, tapi sayangnya belum dilihat sebagai modal di level nasional. Beberapa pemerintah daerah telah secara sporadis menggerakkan kaum ibu. Padahal, menurut Rimawan, modal sosial dan infrastruktur kesehatan yang mendekati masyarakat jauh lebih solutif ketimbang vaksinasi. Meski vaksin telah semakin dekat untuk diuji, tetapi selama pengujian dan penyebarannya, kita juga tetap membutuhkan 3M dan 3T. Selama penanganan COVID tidak sistematis, masyarakat Indonesia akan terus menghadapi ​epi curve​ yang meningkat.

Bagaimana cara bertahan menghadapi virus yang terus bermutasi yang tak mudah terobservasi? Rimawan Pradiptyo memaparkan bahwa menurutnya pandemi ini bukanlah bencana, namun lebih mempersepsikannya sebagai situasi perang. Selama perang ada tiga strategi penting untuk bertahan. Pertama, ​expects the unexpected dari sisi dampak, m​enghitung dampak paling berat agar selalu berada dalam kondisi siap. Kedua, thinks the unthinkable​ dari upaya untuk mencari solusi. Bersedia meninggalkan cara-cara konvensional dan memikirkan solusi yang bisa dilakukan saat ini. Ketiga, dan yang terpenting, memobilisasi sumber daya. "Sebagian besar perang di dunia itu dimenangkan karena logistik. Logistik itu kunci perang. Itu yang kami fokuskan di SONJO."

Rimawan Pradiptyo memang tidak sendiri mempersiapkan 'logistik perang'. Saat pandemi mengefisiensikan waktu untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan ada kapasitas lebih untuk membantu orang lain, Rimawan segera menghubungi rekan-rekannya di gerakan akademisi anti korupsi di UGM, jejaring yang telah digiatkannya sejak 2010 silam. Rimawan menginisiasi  SONJO, Sambatan Jogja, yang di tahap awal dimulai oleh akademisi antikorupsi di UGM dan kemudian berkembang cepat menjangkau berbagai pihak di DIY. Ia tahu pandemi ini berbeda dari bencana lain dimana tak semua orang bisa dengan mudah memberikan bantuan. Butuh orang dengan kemampuan spesifik untuk secara langsung menangani pasien terdampak. Dalam situasi perang ini, panglima perangnya adalah epidemiolog. Sebagai ekonom, ia sendiri mengambil peran sebagai ​follower d​an membuat mekanisme sesuai dengan bidang yang ia kuasai: menggerakkan roda perekonomian. "Kesalahan terbesar yang seringkali muncul yaitu terlalu menggantungkan diri pada pemerintah, sementara uang pemerintah itu terbatas."

Berdasarkan data 2019, Produk Domestik Bruto Indonesia sebesar Rp15.833,9 triliun dengan APBN sekitar Rp2.461,1 triliun. Artinya, pemerintah hanya memiliki modal sebesar 1/7, sementara sisa modal 6/7 tidak berada di bawah kepemilikan pemerintah. Rimawan Pradiptyo pun mengalihkan perspektifnya untuk mengelola sumber daya terbesar: masyarakat. Banyak orang salah mengintepretasikan sumberdaya seolah terbatas pada uang, tetapi faktanya banyak sumber daya yang dimiliki masyarakat berupa nonuang, yaitu pemanfaatan waktu luang, tenaga kerja, pemikiran, dan keinginan untuk bersinergi dan membantu sesama. Sumberdaya non finansial inilah yang dioptimumkan dimobilisasi di SONJO. Tidak heran jika sejak 24 Maret 2020 hingga sekarang (9 bulan) keberadaan SONJO, SONJO beroperasi praktis tanpa uang. Kalaupun pendanaan diperlukan, terbatas pada sewa situs SONJO selama dua tahun dan langganan Zoom, selain itu tidak ada kebutuhan finansial dalam operasionalisasi SONJO.

Dokumen Monitoring Gerakan Kemanusiaan Sambatan Jogja, Oktober 2020

SONJO bergerak membantu masyarakat yang rentan dan berisiko di tiga bidang utama: kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Apapun aktivitas yang dilakukan selalu mengacu pada protokol kesehatan. Praktik ini menyelesaikan pertanyaan dilematis yang umum ditanyakan pada dirinya selaku ekonom. "Orang lain pada geger tentang ​trade off ekonomi atau kesehatan, saya cuma bilang, ​sampeyan ngomong opo toh? Kayak nggak bisa diselesaikan saja. Itu tuh hanya masalah optimalisasi saja. Jangan dibuat seperti, 'Oh orang kalau pakai masker nggak bisa makan. Ya, siapa yang mau makan saat mengenakan masker? Fakta menunjukkan terdapat statistik kematian akibat Covid-19, tetapi belum ada statisitik yang menunjukkan ada orang mati kelaparan karena menerapkan protokol COVID? Optimalisasi antara kesehatan dan ekonomi bisa dilakukan, baik dalam suatu titik waktu tertentu, maupun dalam suatu periode waktu tertentu, meskipun solusinya agak berbeda "

Bagaimana SONJO memobilisasi sumber daya untuk memastikan keberadaan logistik? Ketahanan pangan didorong oleh SONJO melalui beberapa tahap. Mereka membuat Database SONJO Pangan, yang mendata kebutuhan dan penyedia pangan/kuliner/ toko/ supermarket di Jogja. Poster tentang Database SONJO Pangan disebar melalui media sosial, dan di sana diberikan tautan bagi para UMKM yang ingin mendaftar di database, juga tautan bagi masyarakat yang ingin membeli bahan makan/kuliner yang ada di database tersebut. UMKM yang tertarik mendaftarkan diri ke database cukup mengisi google form berisi berbagai informasi produk yang ditawarkannya. Calon pembeli tinggal melihat produk makanan apa yang diinginkan di website, kemudian dapat menghubungi langsung penjual melalui SMS/WA. 

Pada Ramadan lalu, SONJO menggelar program SONJO Ngabuburit. Saat itu terdapat 7 WAG SONJO. Selama Ramadan, tiap jam 15.00 hingga maghrib, para UMKM di SONJO Pangan dipersilakan menawarkan produknya melalui pesan WA. Iklan tersebut kemudian dibagikan ke 6 WAG SONJO lain selama jam tersebut. Iklan yang semula hanya beberapa baris pesan WA, berubah menjadi poster yang menarik. Iklan yang semula dibagikan di internal SONJO, kemudian dibagikan pula melalui medsos (FB, IG, Twitter). Iklan menjadi jauh lebih rapi, saat poster-poster iklan kuliner dientry dalam bentuk utas di Twitter, dan tautan Twitter kemudian dibagikan ke seluruh WAG SONJO.

Cakupan pemasaran UMKM kemudian diperluas dengan membuat Etalase Pasar SONJO (EPS) pasca-Ramadan. EPS selain sebagai media beriklan, juga bertujuan mempersiapkan para UMKM memindahkan transaksi fisik mereka ke sistem ​market place​. Transaction cost yang terjadi akibat memindahkan pasar fisik ke pasar daring, termasuk biaya tak berwujud seperti efek psikologis dan waktu pembentukan kebiasaan baru, berusaha diminimalisir dengan membentuk ruang belajar bersama bernama SONJO Migunani. Pelatihan penggunaan GPS untuk mengirimkan produk, pemberian video edukasi singkat untuk memproduksi poster daring, hingga bentuk pengemasan baru makanan yang ditampilkan di Youtube. Bagaimana dengan biayanya? Nol. Mengapa bisa? Program SONJO Migunani adalah cara pembelajaran dari, oleh dan untuk para anggota, melalui diskusi daring maupun pembuatan video-video praktis singkat untuk meningkatkan keterampilan.

"Pendekatan SONJO adalah kemandirian, bukan ​charity ​dalam bentuk uang, melainkan media untuk berkembang."

SONJO secara cepat terbentuk melalui WhatsApp Group (WAG). Sembilan bulan sejak pendiriannya di 24 Maret 2020, SONJO kini memiliki lebih dari 1500 relawan yang tersebar di 12 WAG. Teknologi komunikasi sederhana inilah yang menjadi pendekatan kontekstual untuk menggerakkan masyarakat sasaran SONJO. Setiap WAG mewakili program-program pemberdayaan SONJO. SONJO Inovasi yang mempertemukan para peneliti yang fokus menciptakan alat kesehatan. Diharapkan dengan tergabungnya para innovator di dalam satu WAG, mereka dapat leluasa mendiskusikan berbagai hal teknis terkait dengan inovasi yang sedang mereka kerjakan.

SONJO Pangan (terdiri dari dua WAG) adalah media pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) di berbagai sektor. WAG ini awalnya fokus pada upaya mentransformasi transaksi fisik ke transaksi daring bagi para UMK produsen pangan dan kuliner. Namun sejalan dengan perkembangan waktu, UMK nonpangan/kuliner ikut bergabung dan memasarkan produknya di EPS.  Selain ketahanan pangan, SONJO menghadirkan dukungan untuk bentuk bisnis lain, seperti SONJO Wedding & Wisata. WAG Sonjo Wedding dan Wisata adalah WAG ke-10 yang terbentuk di SONJO pada tanggal 26 Oktober 2020. Sehari sebelumnya di DIY dideklarasikan Yogyakarta sebagai the next wedding destination. Sehari berikutnya rekan-rekan pengusaha di sektor wedding dan wisata sepakat tergabung ke SONJO. Rimawan sendiri terinspirasi dari rekan pengusaha yang melakukan ​reverse engineering ​dari penyedia peralatan panggung menjadi bisnis virtual wedding.

Berikutnya, ada SONJO Legawa mendukung penyediaan logistik untuk tenaga kesehatan di RS, Puskesmas, klinik atau dokter dengan mempertemukannya dengan pengusaha, inovator, lembaga kemanusiaan atau penyedia bantuan alat kesehatan lain. WAG ini menjadi media diskusi berbagai program terkait dengan bantuan di bidang kesehatan.

Database Peduli Corona dan jumlah bantuan logistik kesehatan hingga Oktober 2020. Sumber: Dokumen Monitoring Gerakan Kemanusiaan Sambatan Jogja, Oktober 2020

Ruang-ruang diskusi publik dibentuk melalui SONJO Angkringan. Berawal dari ajakan ​cangkruk ​seperti di ​angkringan, ruang-ruang virtual setiap Minggu malam tersebut menjadi media strategis membahas dinamika masalah yang dihadapi hingga antisipasi kejadian yang akan datang, seperti vaksinasi maupun erupsi Merapi. SONJO menerapkan pemberdayaan dengan tuntunan pengetahuan. Setiap gerakan harus memiliki dasar agar dapat mencapai tujuan, sehigga SONJO bisa dengan tegas mengecualikan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan fokus kegiatannya, seperti terlibat di politik. Memastikan fokus dalam gerakan kemanusiaan menjadi kunci untuk menghemat energi dalam mobilisasi sumber daya.

SONJO Angkringan. Sumber: Instagram @sonjo.jogja, 2020

"Kalau situasinya seperti ini, yang harus dilakukan mobilisasi sumber daya, rakyat bantu rakyat." Nilai inilah yang secara jelas tercermin dalam nama gerakan tersebut. SONJO berarti silahturami dalam bahasa Jawa. Sambatan Jogja, yang merupakan kepanjangan dari SONJO, mengacu pada sebuah tradisi masa lalu, gotong royong membangun rumah tanpa biaya. Nama yang sangat kontekstual dengan sejarah dan budaya masyarakat Jogja inilah yang membantu percepatan gerakan dan penyebaran nilainya. Setiap pihak yang terlibat dan mendengar kata 'sambatan', secara otomatis akan paham bahwa kontribusi mereka tanpa biaya.

Membangun Kepercayaan Saat Krisis

Rimawan Pradiptyo telah melakukan riset antikorupsi sejak 2008. Sepanjang kariernya, ia aktif membangun database antikorupsi yang bisa dibilang paling lengkap di Indonesia. Selain riset, Rimawan juga aktif menggerakkan jejaring dosen di Universitas Gadjah Mada, untuk aktif menyuarakan antikorupsi. Setiap gerakan selalu dipastikan ada naskah akademis. Pendekatan berbasis ilmu telah menjadi prinsipnya. Mereka juga menginisiasi GEMATI, Gerakan Masyarakat Akademis untuk Transparansi Indonesia di UGM. Ketua Departemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini juga banyak mendalami ​game theory, ​sebuah teori yang menelaah strategi interaksi antara pelaku-pelaku pengambil keputusan. Interaksi antarpelaku inilah yang kemudian diibaratkan menjadi sebuah ​game​. Arah gerakan SONJO berangkat dari dasar pengetahuannya sebagai seorang ekonom yang mencermati ​game theory.

"Saya banyak membaca literatur tentang perang. Melihat COVID, ini bukan bencana, ini perang, sehingga saya menggunakan pendekatan itu. Saya hanya memanfaatkan ilmu yang saya memiliki," tegas Rimawan. Selaras dengan prinsip efisiensi sumber daya, Rimawan pun memulai SONJO bersama rekan-rekan yang telah selama ini bergerak bersamanya: gerakan masyarakat antikorupsi. Namun sejak awal, Rimawan memastikan fokusnya hanya penanganan COVID, meninggalkan sementara urusan politik. "Saya bilang waktu itu, di sini tidak ada lagi kampret, tidak ada lagi cebong. Yang ada cuma satu: bangsa Indonesia, rakyat Indonesia."

"Di dalam kondisi kritis, please lakukan satu hal: jujur. Mari kita jujur, apa yang kita tahu, kita taruh di sini, agar semuanya jelas. Transparansi dan integritas, itu roh dari SONJO."

Dua nilai yang melandasi terbentuknya kepercayaan di dalam ​WhatsApp Group​. Praktiknya sesederhana mengonfirmasi setiap informasi untuk menyelesaikan ​hoax​. Itulah pentingnya mengundang keterlibatan banyak ahli di dalam grup SONJO. Informasi yang kabur dimasukkan ke dalam grup, diklarifikasi atau dikonfirmasi oleh pihak yang mengetahui kebenarannya, kemudian disebarluaskan kembali dalam bentuk konten baru. Setiap informasi menjadi afirmasi kolaborasi yang terjadi di SONJO. Bagi Rimawan, tidak ada yang kompleks di dalam gerakan ini. Setiap hal selalu berangkat dari sumber daya yang mereka miliki, memastikan kebutuhan, kemudian memikirkan apa yang bisa dikontribusikan. Untuk memastikan amalan nilai-nilai SONJO, lembaga informal ini membentuk Komite Kepatuhan. Tugasnya memastikan segala aktivitas di SONJO tidak ada yang bertentangan dengan aturan pemerintah di segala aspek. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, juga tidak ada konflik kepentingan.

"Kalau gerakan antikorupsi dinyatakan dalam gerakan kemasyarakatan itu bentuknya seperti SONJO itu. Semua yang ada di SONJO itu gratis."

Prinsip yang sama juga diterapkan dalam grup SONJO Observer. Siapapun ingin belajar dasar gerakan ini diundang masuk ke dalam WAG selama 2x24 jam, dan akhir-akhir ini kebijakan tersebut diperpanjang menjadi 7x24 jam. Replikasi SONJO di daerah lain dipersilakan tapi seyogyanya ada penyesuaian dengan melihat kebutuhan, kebudayaan, dan konteks pelaksanaan di daerah masing-masing. Setiap alumni Observer kemudian diundang ke dalam SONJO Pembelajaran untuk berbagi refleksi hingga kerja sama kegiatan kemanusiaan baru. Meski SONJO sendiri spesifik menangani situasi di Jogja, tetapi kolaborasinya meluas hingga kota-kota lain. Beberapa gerakan yang muncul setelah SONJO, antara lain SONGGO dan GHS Bergerak dari Magelang, NganTA dari Tulung Agung, Support System di Medan, serta Lumbung Amal COVID-19 Jakarta.

SONJO hadir menjawab kebutuhan semasa pandemi dan akan berusaha eksis selama dibutuhkan. Karenanya efisiensi sumber daya menjadi kunci utama untuk keberlangsungan gerakan. Cita-cita itu kemudian diwujudkan dengan pendekatan delta-sigma-delta atau target harian yang didasari pada analisis game theory ketika memainkan game yang berulang tak berhingga (infinitely repeated game). Delta mewakili perubahan ke arah positif, sekecil apapun, yang terjadi di SONJO, dan diharapkan dapat terjadi setiap hari. Delta sigma delta berarti, perubahan yang besar (delta besar) dilakukan dengan mengakumulasikan (sigma) perubahan-perubahan kecil (delta kecil). Dengan tidak adanya penyerapan anggaran, menolkan biaya, dan fokus pada perubahan sekecil apapun, SONJO selalu mengutamakan dampak.

"Gerakan ini lebih banyak gerakan ​alhamdulilah daripada gerakan ​astaghfirullah​. Karena dari awal kita membuat pakai kejujuran. Barang nggak enak diomongin nggak enak, barang enak diomongin enak." Di SONJO, setiap pihak diajak untuk menurunkan ​reference point ​atau dasar untuk melakukan penilaian. Tidak ada janji-janji manis untuk membangun optimisme tanpa dasar yang akan membuat kekecewaan saat ekspektasi tidak terpenuhi. "Kalau kecewa munculnya ​astaghfirullah​. Di SONJO, reference point ini kami turunkan. Apa yang terjadi? Setiap kali ada delta kecil, kami katakan alhamdulilah. Tambah delta sedikit, ​alhamdulilah.​ Jadi, ini gerakan ​alhamdulilah​."

"Bentuk masyarakat yang terjadi pascapandemi akan ditentukan dari apa yang berkembang semasa pandemi," Rimawan mengutip antropolog UGM, Ahmad Munjid. Selama pandemi, banyak kecurigaan yang muncul di tengah masyarakat, misalnya penolakan jenazah di beberapa tempat karena COVID ataupun stigma yang melekat pada pasien. Bagaimana mengantisipasi agar ketidakpercayaan luruh dari masyarakat? Bergerak berdasarkan kepercayaan, itulah yang dituju oleh SONJO. Maka penting untuk memastikan setiap tindakan berdasarkan data. SONJO selalu bergerak dengan tuntunan sains, setidaknya menggunakan empat teori dasar: ​game theory, experimental economics, institutional economics, dan endogenous growth theory.​ Kemudian memastikan setiap aktivitas berdasarkan integritas dan transparansi. Gerakan ini secara langsung adalah bentuk tantangan terhadap program pemerintah yang berdasar pada penyerapan anggaran.

Pandemi ini menjadi momentum bagi SONJO untuk membuktikan hingga level praxis bahwa KPI performance seharusnya berdasarkan outcome dan bukan pada penyerapan anggaran (input). Kontribusi paling mahal di SONJO adalah ruang-ruang diskusi yang memungkinkan munculnya ide dan perspektif yang sering kali berbeda dengan ​status quo ​dan hal-hal yang telah dinormalisasi.

"Ternyata gerakan antikorupsi itu terbukti kan nikmatnya. Kalau semuanya berintegritas, kalau semuanya transparan, maka muncul kepercayaan dan terjadi efisiensi karena kita bisa saling menolong tanpa membutuhkan dana. Melalui SONJO Kami telah menunjukkan nikmatnya sistem yang berintegritas dan  hingga saat ini telah berjalan sembilan bulan tanpa pendanaan dan anggota semakin meningkat."

Covid-19 belum menemukan titik henti, tetapi SONJO memberikan bukti, masyarakat bisa mempersiapkan diri menuju tatanan baru yang peka terhadap efisiensi sumber daya, bergerak dengan transparansi dan berintegritas, bekerja sama untuk mengejar dampak.

Koalisi Navigasi Zaman COVID-19

Konferensi pers pertama Kobar (Kobar, 2020)

Selasa, 31 Maret 2020, 36 kelompok masyarakat dengan beragam latar belakang di bawah nama Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (Kobar) mempublikasikan tuntutan terhadap pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas menghadapi awal pandemi COVID-19. Rujak mewawancarai Bosman Batubara, salah seorang yang terlibat dalam pembentukan Kobar, tentang tujuan dan langkah strategis koalisi semasa pandemi untuk masyarakat Semarang.

"Sejak awal, pemerintah tidak legawa menerima COVID-19." Februari 2020, ketika COVID-19 memaksa beberapa negara mulai menutup akses mobilitas, Pemerintah Indonesia menggelontorkan dana insentif pariwisata sebesar RP298,5 miliar untuk airlines, travel agent, kegiatan promosi termasuk influencer dengan tujuan menyelamatkan pariwisata yang turun akibat pandemi. Daerah-daerah wisata yang terdampak bahkan didorong melakukan kegiatan promosi. Bosman Batubara membaca keputusan pemerintah yang kontras tersebut sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap COVID-19. "Sebagai warga negara, kami harus menyelamatkan diri, kami harus punya satu konsep, satu pemikiran, satu cara, satu tempat di mana kami bisa mendiskusikan bagaimana supaya selamat di zaman ini."

Pembentukan Kobar bukanlah proses tunggal, melainkan jejaring masyarakat sipil yang sudah terbentuk sejak lama. Ketika ajakan kolaborasi rakyat bantu rakyat ini hadir tidak sulit meyakinkan mereka untuk berkonsolidasi. Jejaring kepercayaan ini yang menjadi modal koalisi ini semakin membesar. Dari awalnya 36 kelompok masyarakat, menjadi hingga 60 koalisi yang terdiri dari beragam latar belakang, seperti NGO, buruh tani, mahasiswa, nelayan, akademisi. Koalisi tersebut mengamati banyaknya pertentangan dan ketidakjelasan dari komunikasi dan tindakan pemerintah menghadapi pandemi. Laporan Satgas COVID-19 didominasi angka terjadinya kasus, narasi optimis bahwa grafik kasus akan membaik di pertengahan tahun 2020, hingga vaksinasi yang digadang sebagai solusi. Realitasnya, simpang siur komunikasi dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang membingungkan masyarakat, bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak merata diterima, pembacaan grafik yang optimis tetapi mengabaikan prasyarat terjadinya perbaikan kurva, juga proses pengujian dan efektivitas vaksinasi yang tidak secara jelas disampaikan ke publik. Menanggapi pemerintah yang bertindak kontraproduktif selama pandemi, Kobar mengambil sikap untuk mengambil langkah strategis demi melindungi masyarakat. Kobar memang tidak memiliki akses ke seluruh masyarakat Indonesia, tetapi mereka memiliki akses ke masyarakat yang ada di desa-desa. Semua data tersebut kemudian diolah ke dalam press release dan disebarkan.

"Tujuan kami menavigasi zaman COVID-19 karena kami tahu negara gagal melakukan navigasi itu," Bosman menegaskan. Selama satu bulan, koalisi memiliki sistem riset mandiri dan merumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk menghadapi pandemi hingga mencapai sepuluh press release yang memberikan beragam sudut pandang.

Bosman percaya diri mengatakan sistem yang dibangun di Kobar mampu menghasilkan laporan periodik yang lebih baik dan lebih bisa dipercaya daripada pemerintah, juga dikerjakan tanpa uang. Sayangnya di sini pula titik berhentinya gotong-royong publikasi periodik tersebut. Tidak ada dukungan budget untuk menyokong laporan itu bertahan. Pelan-pelan setiap orang harus menghadapi realitas ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan ada tanggung jawab pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Bosman tidak menggugat mereka yang tidak mendukung usaha koalisi. Publikasi ini membuktikan ada hal yang bisa dikerjakan lebih baik daripada yang pemerintah kerjakan. "Saya ingin menunjukkan cara yang bisa dikerjakan untuk menavigasi zaman ini. Apa yang dikerjakan satgas tidak selalu menjadi benchmark. Ada cara lain untuk dalam mengagregasi informasi dan mempublikasikannya ke publik supaya orang mengerti apa yang terjadi."

Dari Rekomendasi Menjadi Aksi

Proses menyusun release adalah usaha untuk memahami situasi, salah satunya tentang kerentanan rantai produksi-transportasi-konsumsi pangan antara desa-kota dan dampak yang ditimbulkannya. Permasalahan terlihat dari distribusi yang dibatasi atau bahkan dihentikan karena perpindahan barang rawan menjadi medium transmisi COVID. Fungsi distribusi yang terhenti kemudian berpengaruh pada aktivitas perekonomian dan harga bahan pangan. Di kota, bahan pangan yang tidak terkonsumsi atau yang sudah membusuk menjadi sampah organik yang mengotori ekosistem akuatik, sementara sampah organik yang sama bisa menjadi nutrisi untuk lahan di desa. Pandemi memperlihatkan rantai pangan bukan hanya tentang ketersediaan pangan di meja makan kita, tetapi juga interaksi ruang dan keseimbangan ekosistem antara kota dan desa. Menganalisis situasi ini, koalisi kemudian mewujudkan rekomendasinya: Serikat Tani Kota Semarang (STKS).

Logo Serikat Tani Kota Semarang (STKS, 2020)

Tertulis di mukadimah STKS, inisiatif ini didirikan untuk secara pelan-pelan melikuidasi rantai pasok bahan pangan produksi-transportasi-konsumsi yang rentan terhadap pandemi dan tidak lestari secara ekologi-ekonomi. Ruang-ruang tanam yang disediakan menjadi medium  awal untuk membangun kesadaran individu atas keterkaitan dalam ekosistem. Sesederhana, memastikan kesuburan tanah sebagai medium tanam, mengalirkan air, menjaga tanaman agar tetap hidup. Memastikan tanah supaya tetap subur, memastikan pasokan air, tanaman tidak mati.

"Itu kan semua pekerjaan merawat, bagian dari kerja feminisme, diturunkan dari praktik bagaimana ibu merawat anak yang di dunia modern terdomestikasi sebagai kerja rumahan. Kerja merawat ini sangat penting, karena tanpa itu, kita tidak ada, "Bosman menggambarkan refleksinya setelah lebih dari setengah tahun mengambil bagian untuk mengusahakan STKS. Sejak Mei 2020, STKS bergerak dengan sistem pertanian kolektif di tujuh lahan di Semarang. Ada cerita di balik awal mula penggarapan setiap lahan. Plot Meteseh 1 adalah lahan sebesar 2,5 hektar yang menjadi awal STKS, setelah Bosman rutin ronda malam dan mengobrol dengan warga sekitar. Plot Greenwood merupakan tanah timbunan dari pengembang perumahan, dari mengelola lahan tersebut, STKS mengetahui realitas pembangunan perumahan di DAS yang menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem dan merugikan hunian warga. Plot Tambak Rejo merupakan wilayah hunian tepi laut Semarang yang digusur untuk proyek Normalisasi Kanal Banjir Timur Semarang. Dari lahan ini muncul gerakan Tambak Rejo Menanam, bersama warga yang terdampak COVID-19 tetapi menunjukkan ketangguhan menghadapi krisis pangan.

Plot Tambak Rejo (STKS, 2020)
Plot Lahan Greenwood (STKS, 2020)

Bentuk solidaritas lainnya juga digiatkan bersama para perempuan pekerja rumahan. COVID-19 membuat pabrik-pabrik mengambil jalan singkat memangkas produksi sehingga banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Bekerja sama dengan Yayasan Annisa Swasti, STKS menggiatkan program pendampingan para pekerja perumahan untuk mendorong mereka berdaya pangan, setidaknya dimulai dari keluarga sendiri.

Memantik menanam bersama perempuan pekerja rumahan Desa Gondoriyo (STKS, 2020)
Memantik menanam bersama perempuan pekerja rumahan Bawen (STKS, 2020)

"Kalau metriksnya ekonomi, lahan-lahan ini proyek rugi. Namun sebagai laboratorium belajar, ini tak ternilai harganya," Bosman menyoroti 'panen' cerita dari warga sekitar lahan yang sama-sama berkolaborasi menanam, ide-ide yang terpantik dari ruang-ruang diskusi, dan jejaring pertemanan baru.

Hasil praktik lapangan ini kemudian direkam dalam panduan memantik menanam untuk mereplikasi nilai dan prinsip yang telah dijalankan STKS. Selain itu, STKS juga menginisiasi Sekolah di Lahan yang mewadahi ruang-ruang diskusi untuk memahami filsafat dari gerakan STKS. Bukan hanya untuk menghadapi pandemi COVID-19 tetapi juga untuk mempersiapkan perspektif menghadapi norma baru di depan. Layaknya sekolah, SDL memiliki kurikulum yang terbagi dalam dua tingkat. Pertama adalah cara pandang yang mengupas tentang ideologi yang mendasari gerakan STKS, perspektif rantai produksi pangan dan metabolisme desa kota, dasar pengorganisasian masyarakat kota, hingga teknis dasar bertani. Tingkat berikutnya menyediakan kuliah umum dari praktisi senior dan teknis mengolah pertanian kota dari hulu ke hilir.

Dengan mengusahakan bersama ruang-ruang pertanian di dalam kota, STKS mendorong masyarakat kota untuk melihat kemampuan kota memproduksi pangannya sendiri sampai di titik yang memungkinkan untuk mendorong ekosistem yang lebih ekologis.

Referensi

Agata, V. 2020. Wawancara dengan Bosman Batubara. 13 November 2020. Zoom.

Kobar. 2020. Tolak Darurat Sipil Segera Berlakukan Karantina Wilayah. [Press Release].

Serikat Tani Kota Semarang. 2020. Mukaddimah Serikat Tani Kota Semarang. Blog.

Serikat Tani Kota Semarang. 2020. Lahan. Blog.

Serikat Tani Kota Semarang. 2020. Sekolah di Lahan. Blog.