Home > Blog > Catatan FGD Ragam Solidaritas Warga di Masa Krisis

Catatan FGD Ragam Solidaritas Warga di Masa Krisis

Munculnya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 lalu membuka banyak peluang untuk penjelajahan pengetahuan dan praktek bermasyarakat yang baru. Penyebarannya yang pesat dan menyeluruh ke segala penjuru nusantara seakan taburan benih yang membuahkan reaksi berbeda-beda, tergantung pada tanah di mana ia berada. Hal ini dipandang menarik untuk diteliti oleh Rujak Center for Urban Studies (RCUS). Berkolaborasi dengan 12 kota di Indonesia, RCUS menginisiasi rangkaian mini riset “Kota dan Pandemi”.

Di beberapa wilayah, infeksi virus covid-19 turut memantik momentum baru. Keberadaannya memberikan kacamata baru untuk melihat tantangan lama perkotaan yang terakselerasi sejak pandemi. Ia mendorong kontribusi masyarakat untuk mempertanyakan dan mendefinisikan kembali ruang secara demokratis dan partisipatif. kebiasaan barupun kian menguji dan mengubah wabah banyak elemen kehidupan kota. diantaranya yang kita sorot adalah terkait dengan ruang publik, hunian sewa di masa krisis, praktek ekonomi informal, mobilitas sosial-ekonomi, serta sistem ketahanan pangan. tentunya tema ini juga terjadi di banyak kota yang pada dasarnya memiliki akselerasi yang juga mirip terjadi antara satu kota dengan kota lainnya.

Hunian Layak Masa Pandemi

Berdasarkan catatan  UN Special Rapporteur  On Right to Adequate Housing bahwa hunian merupakan garda terdepan dalam menghadapi pandemi. kebijakan PSBB dan work from home yang ditetapkan membuat kita sadar bahwa rumahlah tempat yang harus menjadi titik terakhir bertahan menghadapi pandemi dan tentunya keamanan, keterjangkauan dan memberi rasa nyaman harus diprioritaskan dan merupakan standar kebijakan yang diprioritaskan dari pemerintah. tentunya perlu kita ketahui pula bahwa kondisi dan realitas yang ada adalah 69.59 persen hunian di DKI jakarta di bangun secara swadaya  (BPS 2016). selain itu juga bahwa 35 persen KK adalah penyewa  (BPS 2016), selain itu rentan biaya sewa di kampung kota Jakarta pada 2017 adalah 300 ribu rupiah sampai dengan satu juta rupiah. sementara 1.8 juta (29.32 persen) rumah tangga penyewa di kawasan metropolitan dan 540 ribu dari 1.8 juta penyewa tersebut memiliki penghasilan dibawah UMP DKI Jakarta, sementara stok rumah susun sederhana sewa kawasan metropolitan hanya 27.965 unit atau sekitar 5 persen saja, serta sebanyak 44 persen rumah di jakarta memiliki luas 9,9 meter persegi /orang (BPS 2016).

Kenyataan lain dari garda terdepan dari fenomena hunian adalah kawasan kampung kota terutama yang ada di Jakarta sangat responsif dalam menghadapi pandemi, beberapa fakta yang kita dapati adanya pembuatan kebijakan mikro-lockdown dimana area utama memasuki kawasan biasanya di portal oleh warga yang tidak boleh sembarang orang bisa masuk dan juga ada sebagian kampung yang menggunakan penjagaan protokol kesehatan sebelum memasuki area rumah meski adalah warga setempat. kondisi ini tentunya sangat dimanfaatkan bagi pekerja sektor informal masa pandemi dalam menghuni kampung kota yang fleksibel dan biaya sewa terjangkau serta mudah untuk diakses bagi warga pendatang karena minim administrasi. sementara itu dari pemerintah pusat seperti Kementerian Sosial belum memiliki program untuk membantu perlindungan penyewa atau pengontrak rumah di kota. program yang digulirkan masih terbatas pada pemilik rumah seperti program renovasi rumah.

adapun kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam memberi perlindungan bagi penyewa hunian di DKI Jakarta masih terbatas bagi penyewa rumah susun sederhana sewa milik DKI Jakarta yakni dengan membebaskan biaya sewa, akan tetapi listrik masih ditanggung oleh penyewa. hal ini juga ditambah dengan tidak adanya data akurat seberapa besar unit sewa swadaya dan partikelir terutama yang terdapat di kota jakarta, dan juga belum adanya produk hukum yang jelas dari penyewa dan pemilik hunian yang jelas dan pokok persoalan pendataan yang tidak ada dari pemerintah terkait hunian sewa swadaya menjadi keterbatasan dan kurangnya perlindungan penyewa hunian swadaya dan partikelir di DKI Jakarta. sementara menurut Sarah selaku dosen arsitektur menyebut kajian akademis tentang hunian sewa masih jarang ditemukan.atas dasar kenyataan ini refleksi yang terjadi adalah bahwa momentum pandemi harus mampu mendorong diwujudkannya strategi jangka panjang bidang hunian terutama hunian sewa dan penyewanya guna menciptakan ketahanan warga menghadapi masa krisis seperti pandemi covid-19 ini. solidaritas dan kolektivitas menjadi strategi penting bagi rakyat miskin kota ketika kondisinya dibuat tidak berdaya menghadapi pandemi. dan momentum pandemi ini untuk dapat memberdayakan rakyat miskin perkotaan untuk mendapatkan keamanan dan keterjangkauan dalam bermukim serta kenyamanan dan hunian yang sehat menghadapi pandemi. Catatan penting bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah untuk dapat membuat standar pelayanan minimal untuk bidang perumahan yang salah satunya adalah penyewa, selain itu juga pemerintah diharuskan bersikap dan mempersiapkan warga dalam keadaan darurat seperti penanggulangan bencana alam maupun seperti pandemi ini. selain itu di DKI Jakarta saat ini sedang menguji coba model pengelolaan hunian berbasis koperasi dan PSO (public service  obligation) dan persoalan data hunian sewa sebenarnya pemerintah seperti DKI bisa berkolaborasi dengan RT dan RW untuk mendata hunian sewa dan juga selain bantuan sosial di masa krisis, pemerintah pusat harus mempersiapkan program investasi sosial jangka panjang atau perlindungan sosial adaptif.

Solidaritas dan Gerakan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan isu yang cukup penting di masa pandemi, berbagai program bantuan pun turut hadir dari pemerintah untuk menanggulangi krisis pangan di masa pandemi. namun hal terpenting adalah kita melihat gerakan solidaritas masyarakat dari lintas komunitas bermunculan yang juga patut dipertimbangkan sebagai upaya penanganan krisis pandemi berbasis masyarakat. salah satunya misalnya dapur umum di Yogyakarta dan Surabaya dan pada konteks Jakarta juga timbul gerakan kolaborasi pangan antara petani di Desa dalam menyuplai beras langsung kepada konsumen pembeli yang terorganisir dari komunitas JRMK (jaringan rakyat miskin kota) dan UPC (Urban poor consortium) dan tentunya pada level pemerintah Jakarta juga menyediakan upaya kolaborasi skala besar yaitu penggalangan Dana yang terorganisir dan terencana untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak serta juga kolaborasi pangan antara petani beras dengan pemerintah DKI Jakarta.

berangkat dari permasalahan kota Yogyakarta gerakan pangan hadir melalui serangkaian dapur umum yang didirikan oleh komunitas Kebunku dan dapur umum Yogyakarta. perjalanan panjang menyuplai makanan matang kepada para pekerja informal telah berjalan lama selama pandemi, target sasaran penerima makanan matang dari dapur umum Yogyakarta ini merupakan buruh gendong perempuan di pasar Beringharjo. pasalnya Masih terdapat permasalahan sosial yang melingkupi pekerja sektor informal. Bahkan permasalahan mereka semakin bertambah kompleks saat pandemi, mulai dari berkurangnya pendapatan karena sepinya konsumen, menurunnya daya tahan pangan, dan kerentanan mereka terhadap penyakit. Sedangkan pemerintah masih belum banyak memperhatikan situasi pekerja informal, sehingga butuh intervensi secara formal dan kolaboratif agar mereka mampu bertahan di situasi pandemik.

Selain dapur umum, beberapa masyarakat merespon kondisi krisis pangan dengan membentuk kegiatan pertanian di wilayah perkotaan. Wilayah pertanian di kota yang semakin sempit, membuat kegiatan KebunKu memanfaatkan lahan kosong dibelakang sekretariat jaringan Gusdurian

· Kegiatan KebunKu, selain ditujukan untuk pemenuhan sehari-hari juga ditujukan untuk mensuplai dapur umum di Yogyakarta. Selain itu, KebunKu ditujukan sebagai media pendidikan bagi masyarakat perkotaan tentang pentingnya pertanian kolektif sebagai langkah menuju kemandirian pangan. Sentra pariwisata dan tempat belanja seperti pasar tradisional yang sepi, menyebabkan para buruh gendong, tukang becak, dll. Kehilangan pendapatan. Sedangkan mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan, ongkos untuk pulang pergi, dan WC umum yang berbayar. Kondisi ini akhirnya direspon oleh beberapa kelompok masyarakat untuk mengupayakan solusi minimal yang mampu membantu pekerja informal dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Sejak pandemik menerpa Yogyakarta di bulan Maret, hingga Mei 2020 telah bermunculan kegiatan solidaritas pangan, solidaritas ini menumbuhkan 12 dapur umum yang aktif berjejaring di Yogyakarta. Sekitar 700 - 800 nasi bungkus dibagikan tiap harinya kepada pekerja informal dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Dalam menjaga nyala kompor dan kebutuhan bahan pangan, solidaritas pangan mengandalkan donasi dan tenaga sukarela. Namun, karena vitalitas dapur umum yang bergantung pada donasi, sedangkan donasi sifatnya tidak tetap dan dapur memerlukan suplai bahan pangan yang berkelanjutan, menyebabkan beberapa kegiatan solidaritas pangan mulai surut (tidak mematikan)

hal penting yang disampaikan oleh Muhammad Guntoro adalah terkait karakteristik rakyat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-harinya; mengecer dan jangka pendek, harga nomor satu dan rasa nomor dua, kuantitas nomor satu dan kualitas nomor dua. Karakteristik demikian terjadi karena mayoritas penghasilan harian, tidak ada tempat penampungan yang memadai untuk jangka panjang, mudah mendapatkan makanan murah di warteg/sektor informal, dan “mayoritas pekerja fisik yang membutuhkan karbohidrat”. Karakteristik konsumsi berkorelasi dengan kerentanan yang ditimbulkan kemudian, sebagai pengecer rakyat miskin mendapatkan distributor paling akhir dengan harga yang lebih tinggi ketimbang di agen, keterbatasan biaya juga menyebabkan mereka tidak mampu menyetok makanan lebih banyak sehingga ketika situasi pandemi dan ketersediaan pangan sedikit di pasar yang mengakibatkan harga pangan lebih tinggi mereka akan merasakan dampaknya, dan akhirnya mereka akan membeli pangan dengan kualitas lebih buruk karena harganya lebih murah

· Mengikuti karakteristik konsumsi rakyat miskin kota, Jaringan rakyat miskin kota (JRMK) dan UPC menginisiasi program belanja bersama. Program Belanja Bersama berusaha menyediakan bahan pangan yang murah dan berkualitas, dengan langsung menghubungkan produsen (petani) ke konsumen (anggota JRMK). Dalam proses belanja bersama dilakukan pengumpulan informasi dengan serikat tani di Jawa.Namun, mengumpulkan beras dari petani menjadi persoalan karena membutuhkan biaya atau modal, sedangkan modal paling cepat didapat dari tengkulak yang bahkan sebelum panen sudah bisa dibeli. Proses kerjasama belanja bersama dilakukan antara JRMK dan UPC bersama dengan petani Kendeng. Proses kerjasama ini memberikan dampak saling menguntungkan, JRMK mendapatkan beras murah dan berkualitas sedangkan petani Kendeng mendapatkan harga yang lebih tinggi ketimbang di tengkulak. Mekanisme distribusi beras Kendeng ini dilakukan melalui perantara koperasi. Koperasi-koperasi JRMK di tiap kampung menjadi distributor ke para anggotanya.

Beberapa keuntungan distribusi melalui koperasi; 1. Anggota koperasi JRMK mendapatkan harga beras yang murah; 2. kedua keuntungan yang didapatkan oleh koperasi akan kembali diterima oleh anggota koperasi sendiri sehingga secara tidak langsung saat mereka membeli beras dari koperasi maka mereka juga menabung secara tidak langsung; 3. Mekanisme ini memberdayakan perekonomian anggota koperasi JRMK yang notaben rakyat miskin kota. Selama pandemi, modal pembelian beras sebagian disubsidi dengan mengandalkan donasi terbuka. Selain itu pula, sejak pemerintah mulai memberikan bansos belajar bersama diganti dengan pemberian uang cash bagi mereka yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Bagi rakyat miskin, donasi tidak bisa menjadi instrumen bantuan yang berkelanjutan karena sifatnya yang sementara waktu. Dengan model belanja bersama, selain memberikan biaya operasional yang rendah juga mampu memberikan kebutuhan rakyat miskin yang sustain. Kebutuhan pangan seharusnya jangan dikelola oleh perusahaan, karena kebutuhan mendasar masyarakat seharusnya sudah menjadi hak masyarakat bukan untuk urusan profit yang menyebabkan harga pangan berkualitas menjadi mahal. Lalu, pemerintah seharusnya menjadi fasilitator bagi komunitas-komunitas masyarakat untuk bekerja sama dengan lumbung pangan di daerah lainnya

DKI Jakarta bahwa · Ketahanan pangan bukan sekedar tanggung jawab pemerintah saja, namun tanggung jawab masyarakat sampai perseorangan. DKI Jakarta 90% masih menggantungkan ketersediaan pangannya dari luar daerah. Dalam upaya pemenuhan ketersediaan pangan, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD, melalui mekanisme B to B (bisnis ke bisnis). bekerjasama dengan daerah penghasil pangan untuk pemenuhan pangan warga Jakarta. Selama pandemi, Pemprov DKI Jakarta telah mempertemukan pelaku usaha di Jakarta dengan pelaku usaha di luar daerah terkait kerjasama pangan. Di level komunitas, sejak tahun 2010 DKPKP DKI Jakarta telah melakukan upaya pemenuhan pangan warga kota Jakarta melalui urban farming, dengan menjadikan pekarangan rumah warga dan lahan tidur sebagai lahan pertanian. Sejak 2017, beberapa program pangan sebagai respon tingginya permintaan beberapa komoditas, melalui BUMD pernah menyediakan pangan murah pada beberapa komoditas. Namun, ketika program serupa tidak ada dan permintaan menurun, otomatis harga pangan menjadi meningkat.

Selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam mengupayakan penanganan pandemi berbasis solidaritas yakni dibuat kebijakan berbasis solidaritas bernama “Kolaborasi Sosial Skala Besar’ atau yang disingkat dengan KSBB dan juga kerjasama petani dan pemerintah DKI jakarta dalam menyediakan kebutuhan beras. tujuan dari KSBB menurut Suharti Sutar selaku penggagas KSBB dari Deputi Pengendalian Penduduk dan Permukiman DKI Jakarta merupakan pengendalian bantuan sosial agar tidak tumpang tindih dalam penyalurannya yang dikhawatirkan akan terjadi penumpukan penerima bantuan dan ketidakmerataan penerimaan bantuan serta sebagai upaya penyaluran bantuan tepat guna dan terencana dan upaya penggalangan bantuan secara lebih luas dan masif. pengelolaan dan manajemen bantuan yang dikelola pemerintah dan pemerintah yang merupakan aktor pendistribusian bantuan dari berbagai sumber bantuan baik CSR dan lainnya menjadi penting dilakukan masa pandemi ini dan juga merupakan representasi baik yang patut ditiru oleh daerah lain.

Selain itu gerakan ketahanan pangan juga muncul di berbagai kota, salah satunya adalah Semarang yang diinisiasi oleh Koalisi Rakyat bantu Rakyat mencoba membuka pertanian perkotaan untuk mengantisipasi krisis pangan yang diakibatkan dari pandemi yang berkepanjangan. tentunya gerakan solidaritas ini merupakan hal yang sangat mendasar dan penting dilakukan dan merupakan wadah kolaborasi yang patut menjadi acuan bagi daerah atau kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan pendistribusian bantuan kepada masyarakat di masa pandemi covid-19 ini.

Masa Depan Ruang Publik Kota

ruang terbuka merupakan sarana penting di masa pandemi, karena pada dasarnya selama pandemi ruang publik banyak di tutup untuk mencegah laju penularan kasus infeksi covid-19. namun hal yang perlu kita tilik lebih lanjut adalah ruang terbuka merupakan ruang yang dianggap aman dari laju penularan covid-19 dengan tetapi mengupayakan protokol kesehatan, karena ruang yang terjamin dari siklus perputaran udara, maka ruang terbuka sebenar nya menjadi alternatif penting bagi warga kota untuk menikmati udara segar dan sarana penghilang stres dari masa pandemi yang notabene banyak waktu dihabiskan di dalam rumah dan juga bekerja maupun pembelajaran yang dilakukan di dalam rumah. 

tentunya hal ini sangat bertentangan bagi rumah yang tidak memiliki akses ruang terbuka, selain itu juga kita melihat bahwa ruang terbuka yang ada dalam rumah sakit juga minim. Karena keterbatasan akses ruang, banyak rumah sakit saat ini kekurangan taman. menurut paparan ahli kesehatan pada diskusi kota Medan menyebut di masa pandemi covid-19 ini sebenarnya fungsi ruang terbuka atau taman pada rumah sakit sangat penting, pasalnya rumah sakit yang memiliki taman terbuka sudah sangat jarang, biasanya rumah sakit yang memiliki taman terbuka sangat berguna bagi pasien yang sedang sakit untuk berjemur pagi dan menikmati udara segar pagi hari di rumah sakit dan juga untuk menghilangkan stres ketika berada di dalam rumah sakit.

untuk kota Medan, dari komunitas taman selama pandemi ini sedang berjuang memerdekakan lapangan merdeka kota Medan yang harus menjadi situs cagar budaya. lapangan merdeka kota Medan merupakan sarana penting meningkatkan kesadaran warga tentang nilai sejarah, budaya dan kesadaran penting tentang ruang terbuka yang sejak lama terjadi pembiaran dan dialihfungsikan sebagai pusat jajanan dan kini komunitas taman kota Medan beserta kolaborasi menggugat lapangan merdeka menjadi cagar budaya yang harus dikembalikan haknya sebagai situs sejarah dan ruang terbuka terkabulkan oleh pengadilan Negeri kota Medan.

selain itu kita juga melihat kenyataan ruang terbuka yang terjadi di kota Cirebon. selama pandemi covid-19 berlangsung di Indonesia ini komunitas Sinau Art bersama kolaborasi lintas komunitas melakukan kolaborasi antara pihak swasta, pemerintah dan komunitas juga dapat mengelola taman terbuka kota Cirebon yang sudah lama terbengkalai dan terkesan tidak terurus. melalui kerjasama antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) karena taman Tabalong yang terletak di daerah Cikalong tersebut berdekatan dengan sungai, sehingga pengelolaan lahan kosong tersebut  ada pada BBWS dan saat ini penerbitan Taman Belajar Cikalong atau dikenal Tabalong sudah berhasil dijalankan dengan model kolaborasi lintas aktor dalam mengelola taman tersebut. metode pengelolaan Taman yang diinisiasi oleh lintas aktor tersebut saat ini mengutamakan partisipasi warga untuk turut serta membantu mengelola taman dengan cara menanam bersama warga dan kegiatan edukasi lingkungan lainnya yang menjadikan Taman Tabalong menjadi hidup dengan partisipasi dan desain warga dalam pengelolaan taman. meski demikian, upaya kolaborasi yang dilakukan tersebut belum memiliki kepastian sampai sejauh mana kemudian taman Tabalong dapat terus berjalan dengan model pengelolaan kolaborasi karena kedepannya kepentingan “politik” pemerintah tentu akan dinamis dengan pergantian kepala daerah. ini masih menjadi tantangan komunitas untuk memperjuangkan pengelolaan swadaya masyarakat terhadap Taman Tabalong.

selain itu juga menarik disimak dari perspektif komunitas Ayo Ke Taman yang terletak di Jakarta. komunitas Ayo Ke Taman pada dasarnya adalah komunitas yang bergerak pada bidang edukasi warga terhadap taman maupun memanfaatkan taman sebagai ruang publik yang warga kota miliki. namun pada perjalannya, kolaborasi yang dilakukan dari komunitas Ayo Ke Taman terhadap pengelola taman pemerintah DKI Jakarta masih bersifat kolaborasi dalam pemanfaatan ruang taman, dan belum sampai pada proses kolaborasi pengelolaan secara bersama dengan melibatkan partisipasi warga ataupun lintas aktor. penting dipahami bahwa kasus Jakarta pada dasarnya sangat kompleks dimana pengelolaan taman sudah terstruktur sedemikian rupa dan penting kiranya dipahami bahwa kedepannya mungkin perlu menjadi catatan kritis apakah warga bisa membantu mengelola taman atau berpartisipasi dalam pengelolaan taman kota di DKI Jakarta sehingga kesadaran warga tentang taman dan juga rasa kepemilikan warga terhadap taman memiliki momentumnya. kegiatan pengelolaan taman berbasis warga dirasakan sederhana seperti pengadaan area lahan dimana warga bisa menanam tanaman kesayangannya yang mungkin bisa menjadi kesadaran kepemilikan taman secara bersama demi menjaga lingkungan kedepannya yang lebih asri dengan model pemanfaatan secara kolaborasi dan partisipatif.

Mobilitas Sosial dan Ekonomi

Di Indonesia sendiri, akibat pembatasan sosial beberapa negara dan dalam negeri berpengaruh pada harga sejumlah pangan. Hal ini ditengarai oleh distribusi pangan yang terhambat. Terlebih, pandemi dan pembatasan sosial juga berimbas pada penurunan daya beli masyarakat, sehingga kondisi ini makin memperlemah penyerapan ekonomi beberapa sektor. Di sektor pertanian, para petani di beberapa daerah mengalami kerugian akibat hasil panennya dihargai rendah dan tidak terserap ke pasar yang lebih luas akibat terhambatnya pengiriman produksi.

Melihat situasi ini, kiranya kita perlu memikirkan kembali pola mobilitas atau distribusi ekonomi yang ada. Hal ini bukan saja membantu penghidupan para produsen di tengah situasi krisis seperti sekarang, tapi juga memudahkan konsumen untuk mengakses barang dan pangan, khususnya konsumen di wilayah kota yang notaben memiliki ketahanan pangan rendah karena pasokan pangannya bergantung pada wilayah non-perkotaan. 

karena kita tahu bahwa pola mobilitas sosial dan ekonomi juga merupakan kelompok yang sebenarnya rentan di masa pandemi ini. selain itu mobilitas sosial seperti pekerja migrant di luar negeri yang mengharuskan tidak berangkat karena situasi pandemi ini juga menjadi hal penting untuk didalami, pasalnya kita tidak banyak mengetahui bagaimana para pekerja migrant tersebut beradaptasi secara ekonomi di masa pandemi karena kebiasaan ekonomi mereka adalah merantau untuk bekerja ke negara lain menjadi TKI dan kemudian bagaimana mereka beradaptasi merupakan hal yang menjadi pokok diskusi dan kajian dalam diskusi ini.

menurut Kejo selaku menjadi driver ojek online sepeda motor merasa di masa pandemi ini mendorong inovasi baru di kalangan ojek online agar tetap bertahan ditengah kelangkaan mendapatkan penumpang. pasalnya , algoritma sistem ojek online yang dialami seorang seperti Kejo merasa karena kebiasaannya menarik penumpang orang, maka sistem terus hanya mendeteksi untuk mencari orang, berbeda halnya dengan sekali Kejo mengambil tarikan GoFood maka orderan Go Food yang akan terus diterimanya dan proses ini tentunya sangat panjang untuk dapat beralih ke dalam skema pengantaran Go Food.  selain itu juga Kejo di tengah kelangkaan ekonomi untuk mengantar penumpang, memiliki inisiatif untuk berjejaring dengan komunitas ojek online lainnya membuka komunitas jasa titip yang promosinya dilakukan dengan media sosial seperti twitter. tentu saja inovasi membuka (jastip) jasa titip makanan membuahkan peluang ekonomi baru yang setidaknya lebih berjalan ketimbang untuk menunggu order aplikasi ojek online untuk mengangkut penumpang

selain itu menurut Arif selaku dosen Universitas Gajah Mada yang juga merupakan tim peneliti ekonomi informal seperti Ojek Online melihat fakta bahwa di masa pandemi ini pendapatan ojek online menurun dan dibarengi dengan jam mobilitas yang tinggi (jam kerja) namun, disisi lain para pelaku ekonomi ojek online juga merupakan kelompok yang menjadi rentan terhadap wabah virus covid-19 dengan tingkat mobilitas yang tinggi tersebut dan berinteraksi dengan banyak orang yang tidak diketahui latar belakang kesehatannya.  

Arif mendalami fakta bahwa kilometer pada driver ojek online menjadi naik pada menu Go send dan terjadi peningkatan sebanyak 80 persen selama pandemi Go send, Go Food  dan Go kilat rata-rata pelakunya mengaktifkan aplikasi selama 14 jam bahkan ada yang 24 jam dan secara kesehatan mereka sudah bekerja terlalu tinggi yang dikhawatirkan kesehatan dan sistem imun mereka menurun karena kelelahan bekerja dan memberi peluang untuk dengan mudahnya terasuki virus covid-19 ke dalam tubuh. sistem aplikasi pada Gojek dengan menu Go kilat menempuh jarak yang sangat jauh dan panjang untuk bermobilitas dan pendapatan yang didapat perharinya sekitar 89 ribu rupiah. 

kenyataan ini juga dialami oleh Kejo selaku driver Ojek Online dimana hari biasa mencapai 400 ribu dan saat pandemi ini hanya 70 ribu selain itua juga ditambah perlindungan kesehatan dan hukum yang lemah menjadikan kerentanan pelaku ekonomi informal yang bermobilitas tinggi menjadi sangat rentan. seperti ekspedisi kecil cenderung terdampak yang kondisinya cukup berbeda dengan ekspedisi besar yang justeru meningkat di masa pandemi ini dengan dilemanya jam kerja korporasi ekspedisi besar sangat tinggi dan tekanan kerja yang juga tinggi yang rentan terdampak kelelahan dan menurunnya daya imun mereka. 

sektor mobilitas ekonomi yang terdampak adalah buruh migrant bahwa ada kenyataan dan fakta yang kita dapati pekerja migrant tidak mendapatkan atau menjadi kelompok sasaran penerima skema bantuan dengan stigma mereka sudah mampu karena bekerja di luar negeri, alhasil banyak dari pekerja migrant terlilit hutang karena sudah tidak memiliki tabungan dan ada sebagian dari mereka yang mencoba bertahan dengan keterampilan yang dimiliki selama bekerja di luar negeri untuk membuka les bahasa. faktor ini menyebabkan kelesuan ekonomi rumah tangga dan juga negara menjadi lemah karena banyak pekerja migran yang kembali dari luar negeri ketimbang mereka berangkat ke luar negeri karena situasi yang tidak pasti di masa pandemi ini. hal yang tidak kalah penting adalah bahwa stigma yang melekat pada pekerja migran sungguh mengkhawatirkan karena dituduh dan dianggap sebagai pembawa virus covid-19 karena mereka datang dari luar negeri.

selain itu kita juga melihat kenyataan mobilitas pekerja yang tinggal di Bekasi dan bekerja di Jakarta. di masa pandemi ini dari hasil penelitian oleh Rizki Dwika mendapati bahwa rata-rata pekerja yang bertempat tinggal dan berdomisili di Bekasi lebih banyak menghabiskan waktu di Bekasi dan tidak seperti biasanya sebelum pandemi terjadi rata-rata mereka banyak menghabiskan waktu di Jakarta dan juga penelitian ini memperlihatkan bahwa rata-rata pekerja merasa takut untuk menggunakan transportasi umum selama bekerja untuk melakukan mobilitas sehari-hari. oleh sebab itu kenyataan ini juga diukung bertambanya angka pengguna kendaraan pribadi pada pekerja yang berdomisili di Bekasi dan bekerja di Jakarta dari kalangan milenials kota Bekasi yang menjadi responden survey.

Resistensi Ekonomi Informal

Tantangan bagi pekerja sektor informal terjadi secara berlapis. Jaminan kesehatan oleh pemerintah sangat bergantung pada status kependudukan wilayah, sementara tak sedikit dari pekerja sektor informal yang merupakan perantau, di kota besar seperti Jakarta, misalnya. Penerapan pembatasan mobilitas sosial pun membuat ruang gerak ekonomi semakin sempit. Kampung-kampung dan jalanan kota yang biasa mereka singgahi untuk mencari rezeki seketika ditutup dan memutus sumber penghasilan. 

Abdul Manap Pulungan dari Center Macroeconomics Finance (MacFin) INDEF mengemukakan bahwa biasanya kegiatan ekonomi informal tidak sensitif terhadap guncangan ekonomi dan memiliki imun yang baik dalam hal perekonomian mereka sehari-hari, bahkan di saat perekonomian mengalami krisis. Kelompok ini bisa beradaptasi dalam berbagai model gerak perekonomian. Tapi, krisis akibat Covid-19 yang bersumber pada kesehatan membuatnya tidak dapat ditawar kembali. Jika tidak ada intervensi secara tepat, bisa jadi hal tersebut dapat mematikan kehidupan sektor informal dan menekan kehidupan pelakunya.

Krisis yang secara langsung menerpa sektor ekonomi informal ini membuat berbagai elemen di dalamnya menarik untuk diteliti lebih dalam. Mulai dari perubahan perilaku pedagang, pola keterbangunan fisik pasar, sampai keterbatasan daya beli konsumen yang berujung pada inisiatif-inisiatif sosial.

Misalnya, solidaritas yang muncul di kalangan pedagang Ancol yang tergabung dalam KOPEKA (Koperasi Pedagang Kecil Ancol). Ditutupnya area wisata Ancol dengan jangka waktu yang tak bisa ditentukan membuat pendapatan harian 253 pedagang “asongan” dan 53 pedagang yang tergabung dalam KOPEKA pun menurun drastis. Bukan berpasrah, anggota KOPEKA justru mencoba alih fungsi perdagangan dengan menjual masker dan usaha keliling. 

Sayangnya, sebagian dari usaha mereka tidak bisa berjalan sempurna dan akhirnya modal yang dimiliki dari hasil tabungan selama berdagang di Ancol habis hanya untuk memulai usaha baru tanpa meraup sedikitpun keuntungan, bahkan tidak juga menutup modal. Dengan kondisi yang tidak menentu, KOPEKA sebagai wadah para pedagang juga mencoba mengurai masalah lainnya, seperti membantu anggota pedagang yang diusir dari kontrakannya karena tidak mampu membayar dan juga memberikan bantuan logistik pangan. Namun, keadaan anggaran kas keanggotaan yang terbatas membuat gerakan solidaritas ini pun sempat tidak berjalan. 

Selang berjalan, JRMK (Jaringan Rakyat Miskin Kota) yang merupakan organisasi induknya, menawarkan bantuan yang dihasilkan dari aplikasi penampung bantuan masyarakat atau crowdfunding, KitaBisa.com. Bantuan ini lantas menjadi stimulus baru bagi anggota KOPEKA untuk membantu para pedagang yang memang belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hidup. Setidaknya, hal ini bisa menjadi penopang dikala bantuan pemerintah belum kunjung datang. Setelah bantuan pemerintah mulai aktif, anggota KOPEKA pun terbantu, meskipun belum seluruh kebutuhannya terpenuhi. Mereka masih harus menjual harta berupa benda-benda dan hasil penghasilan berdagang di Ancol demi mendapat nafkah.

Menurut Marco Kusumawijaya menyebut bahwa stigma pada PKL (pedagang kaki lima) atai sektor informal sudah memiliki akar sejarah yang cukup panjang sejak zaman kolonial, termasuk definisi formal dan informal yang pada dasarnya harus didefinisikan ulang agar tidak menimbulkan kekeliruan definisi dan yang informal malah justru dianggap negatif karena memang pada dasarnya formal dan informal pada dasarnya semua formal karena karena ada bentuknya dan membentuk sehingga untuk itu menurut Melky dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebut dibutuhkan perspektif baru untuk melihat sektor informal sebagai kekuatan sosial.

sementara itu berkaca dari Surabaya terkait kondisi sektor ekonomi informal yaitu terdapat pasar swadaya yang dikelola oleh masyarakat. seperti di pasar Tembok Surabaya. karena menurut studi SB301 menyebut selama pandemi warga membagi zonasi pasar secara mandiri. selama pandemi ini pula warga nekat untuk tetap berjualan di pasar Tembok selain itu pasar yang ada dan dikelola warga menjadi tambahan penghasilan bagi warga masyarakat dan juga pedagang pasar. tentunya hal terpenting dari kajian pasar terbuka adalah diharapkannya pasar terbuka agar dapat menjadi alternatif desain menghadapi situasi pandemi ini.

tentunya kondisi pandemi banyak mengubah kehidupan sosial masyarakat termasuk pedagang informal pasar Tembok Surabaya. sebelum pandemi belum terdapat paguyuban pedagang dan penertiban satpol PP di pasar terbuka masih dianggap sebagai ancaman. selain itu kenyataannya memang pengelolaan pasar oleh warga masih belum diatur dalam peraturan resmi pemerintah daerah. dan kondisi semasa pandemi ini yang dirasakan oleh pengelola pasar swadaya adalah kurangnya perhatian pemerintah melihat kelangsungan pedagang informal dan persoalan lain adalah terkait pendataan pemerintah yang kadangkala tidak sesuai dengan data lapangan. oleh sebab itu selain kekeliruan data, juga kelangkaan data menjadi masalah mendasar dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang juga menimbulkan persoalan lain lantaran data yang tidak akurat. oleh sebab itu tindakan komunitas merupakan jembatan sebagai pengamat dalam melengkapi data primer.

sementara kenyataan yang terjadi menurut Kementerian Koperasi dan UMKM menyebut ada hambatan legalitas untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha informal dimana jika ingin mendapatkan bantuan di masa pandemi harus memiliki nomor induk izin usaha. dan yang kerap terjadi jika ingin dilakukan intervensi kepada pedagang informal oleh pemerintah biasanya ketika informalitas ingin diubah menjadi formal kerapkali menghilangkan ciri karakteristik informal dalam kenyataan sehari-harinya.

untuk konteks pasar Tembok Surabaya terdapat perubahan regulasi peraturan daerah yaitu mengenai pasar partikelir dan penggunaan jalan. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1955 menyebut pasar swadaya atau pasar partikelir boleh beroperasi dengan diatur pola dan model operasionalnya  sementara itu menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 menyebut bahwa pasar swadaya tradisional dilarang didirikan di kawasan kotaMadya tingkat II Surabaya tanpa izin. selain itu PD Pasar Surya selaku pengelola pasar di kota Surabaya terdapat 81 daftar aset pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya yang sebagian besar juga menggunakan fungsi jalan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2000 tentang larangan mengubah fungsi jalan atau lalu lintas 

  kenyataan dan fungsi strategis dari pasar terbuka yang memanfaatkan fungsi jalan selama pandemi dan sangat dirasakan adalah pengelolaan pasar terbuka secara terorganisir  dan ruang pasar yang terbuka meminimalisir penyebaran virus covid-19. selain itu Pajar selaku pengelola pasar terbuka dengan memanfaatkan jalan untuk pedagang informal di pasar Tembok menyebut bahwa perhitungan jalan tetap ada agar bisa dilewati ambulan saat keadaan darurat dan selama pandemi ini pengelola terus mengkampanyekan protokol kesehatan dan melakukan pendataan dan pengrganisasian kepada seluruh pedagang.

selain itu formalitas selalu menemukan cara untuk dapat bertahan, yayasan Rame-rame Jakarta memperlihatkan pedagang yang terjadi di kampung poncol tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan pedagang informal kampung dalam mengupayakan sinergi dengan gedung tinggi tempat dimana banyak dari kalangan pekerja gedung yang membutuhkan makanan murah dari pedagang informal kampung Poncol Jakarta. pada dasarnya warga kampung Poncol selalu menghidupkan strategi bertahan dalam keadaan apapun termasuk Banjir yang langsung bergegas membuat dapur umum. untuk menyiasati area tempat tinggal yang juga untuk berjualan agar dapat melayani pembeli dari gedung yang dihalangi oleh sungai, pedagang informal kampung Poncol memanfaatkan tambang dan ember sebagai metode tarik-ulur dimana pembeli menaruh uang di ember dan makanan nasi bungkus akan diberikan kepada pembeli melalui tarik ulur tersebut.

beberapa catatan penting yang dapat disarikan dari hasil temuan temuan fakta dan fenomena yang terjadi di Surabaya dan Jakarta maka kiranya bahwa konteks Pajar selaku pengelola pasar Tembok Surabaya berupaya menghadirkan dialog dengan perantara Dinas dan Pemerintah Kota Surabaya untuk dapat melakukan advokasi kepada para pedagang pasar terbuka. sementara itu dari Pemerintah yakni Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia menyebut untuk menangani sektor informal termasuk dalam memberi bantuan dan upaya advokasi perlindungan lainnya dibutuhkan pendataan dan bisa diupayakan secara kolaboratif antara pemerintah dan warga, tentunya dalam model pengelolaan kedepannya warga adalah yang utama karena bagaimanapun warga yang memahami konteks wilayahnya dan segala bentuk pengetahuan yang melekat dalam lingkupnya sehari-hari. sehingga dalam proses pengambilan kebijakan sekalipun harus melibatkan warga secara berdaya.

harapan yang ada adalah dibutuhkannya perhatian khusus kepada pemerintah untuk membantu menanggulangi buruh pekerja migran agar mereka bisa bertahan dalam masa sulit ini dan juga dari aspek Ojek Online, bahwa sistem bagi hasil Ojek Online bisa beradaptasi dengan potongan bagi hasil yang tidak berubah seperti kondisi sebelum pandemi yakni 20 persen karena hanya akan membebani driver Ojek Online dan seharusnya pihak aplikasi Ojek Online menurunkan potongan kepada Ojek Online semasa pandemi ini agar tidak membebani para driver Ojek Online menghadapi masa sulit ini dan upaya pemerintah secara serius dalam hal infrastruktur dan kesiapan menghadapi masa pandemi dengan transportasi publik yang berkualitas secara kesehatan dan memberi rasa aman. karena transportasi publik masa pandemi ini merupakan momentum bagaimana membangkitkan orang agar mau bertransportasi publik demi lingkungan yang lebih baik kedepannya.